Kapitra Ampera Tegaskan Sudah Tidak Ada Celah Untuk Menggoyahkan Ideologi Pancasila

37
DR. Muhammad Kapitra Ampera S.H.,M.H., berpendapat kalau sudah tidak ada celah untuk dapat mengubah ideologi Pancasila, seperti isu-isu yang bergulir mengenai niatan mengubah ideology Pancasila (k/a /red)

Tabloidmantap.com|Jakarta- Presiden Republik Indonesia hari ini bersama Ketua MPR RI, Ketua DPR RI, dan Ketua DPD RI merayakan hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur.

Dalam upacara peringatan tersebut Ketua MPR RI membacakan Pancasila dengan butir-butir yang tetap sama dengan Pancasila kemarin. Ketua DPD RI membacakan Pembukaan UUD 1945 yang memuat isi Pancasila yang sama dengan Pancasila kemarin.

Kemudian Ketua DPR RI, membacakan dan menandatangani Ikrar yang menegaskan Pancasila sebagai Ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Jelang hari Kesaktian Pancasila, kembali beredar hoax yang menuding adanya upaya pemerintah ingin mengubah Ideologi Pancasila. Misleading Content yang dibentuk dengan nuansa politik untuk menggiring opini mendiskriditkan pemerintah, namun hal tersebut hanyalah tuduhan tanpa dasar.

Mengamati adanya isu ataupun hoax yang menuding adanya upaya Pemerintah ingin mengubah ideologi Pancasila, Dr. M Kapitra Ampera S.H.,M.H., dalam uraianya yang disampaikan kepada redaksi melalui pesan whatsup, Kamis (01/10/2020) Menegaskan bahwa,

Negara Indonesia tegas tidak memberi ruang untuk dapat diubahnya Pancasila, dan tidak ada mekanisme apapun untuk merubah pancasila. Pasal 37 Undang-undang Dasar 1945 memang mengatur mekanisme terhadap perubahan UUD namun terbatas hanya pada pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945,”urai M Kapitra.

Baca Juga  Mengerti dan Mengayomi Dunia Usaha, Ketum IMO-Indonesia: Eddy Ganefo Layak Jadi Menteri Investasi

“Dan Indonesia memang telah melakukan perubahan terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebanyak 4 (empat) kali. Namun, terhadap bunyi Pembukaan (preambule) UUD 1945 yang memuat butir-butir Pancasila, tidak dapat dilakukan. Oleh karena, kedudukan Pancasila berada diatas UUD 1945. Pancasila bersifat matalegal, extralegal notion, bukan bagian dari produk hukum yang dapat dirubah/diamandemen,”

Pemerintah tidak pernah ada niat untuk mengubah ideologi Pancasila, bahkan ditengah kontroversi atas Rancangan Undang-Undang Tentang Haluan Ideologi Pancasila, Pemerintah tidak mengeluarkan Supres sebagai bentuk tidak setujunya pemerintah terhadap hal-hal yang berpotensi menimbulkan penafsiran berbeda terhadap Pancasila,”

Sehingga menurut Kapitra, DPR tidak dapat melakukan pembahasan terhadap RUU HIP tersebut. Hanya saat ini beberapa pihak masih saja belum move on dan terus membesar-besarkan pandangan negatifnya terhadap RUU.

“Pasal dalam RUU HIP yang menimbulkan kontroversi tersebut pun sesungguhnya bukanlah upaya merubah ideology Pancasila. Pasal tersebut berisikan kutipan Pidato Bung Karno, sebelum dasar Negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hal itu hanya merupakan konsep yang menjadi sejarah pemikiran sang proklamator, bukanlah upaya merubah isi Pancasila. Kendati demikian, pemerintah cepat tanggap dengan aspirasi masyarakat,”tegasnya dalam uraian tertulisnya.

Baca Juga  Pemuda Bulan Bintang Ajak Para Pemuda dapat Lebih Bekali Ilmu Agama Untuk Cegah Doktrin Ajaran yang Menyimpang

Berbagai persepsi dan kontroversi atas RUU HIP maka pemerintah bersikap tegas untuk tidak meenyetujui RUU di bahas dengan tidak mengeluarkan Supres.

“Merubah Pancasila merupakan seuatu keniscayaan, oleh karena tidak ada mekanisme dan aturan yang memberi jalan untuk dilakukannya perubahan terhadap ideology bangsa. Opini-opini yang dibentuk sekelompok orang hanyalah cara untuk memanfaatkan moment dan situasi, mencari daya tarik masyarakat untuk percaya pada pihak/kelompok tertentu,”tulis kapitra

Hal ini harus dihentikan, karena membiarkan masyarakat terpengaruh akan hoax, berpotensi menimbulkan perpecahan pada masyarkat, dan akan membahayakan persatuan, kesatuan, dan keamanan bangsa.

“Pancasila tidak akan pernah dan tidak akan mungkin diganti dengan ideology manapun, tidak perlu ada keraguan bagi masyarakat kepada pemerintah,”pungkas M.Kapitra

Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila hari ini, adalah sebagai bukti betapa berkomitmennya pemerintah dan legislatif (MPR, DPR, DPD) dalam menegakkan dan menjunjung tinggi Pancasila.

Sumber / editor : Dr. Kapitra /red

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

5 + eight =