Ganjar Pranowo Gelar acara Rembug Jateng Untuk Membahas dan Mensosialisasikan UU Cipta Kerja

15
Gubernur Jawa tengah, Ganjar Pranowo mengundang Buruh, apindo dan sekretaris kementrian perekonomian yang ikut secara virtual pada acara sosialisasi dan pembahasan UU Ciptaker yang digagas Gubernur bertajuk Rembug Jateng yang berlangsung di kantir gubernur jawa tengah, Senin (12/10/2020)

Tabloidmantap.com|Semarang– Terhitung sudah satu minggu draf final UU Cipta kerja yang telah disah kan semenjak Senin (5/9/2020) belum juga diterbitkan. Diketahui padahal banyak pihak dan kalangan yang menentang UU Ciptaker itu yang masif di berbagai kota.

Antisipasi berlanjutnya gelombang unjuk rasa menentang UU sapu jagat itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengumpulkan para Akademisi, Buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia, hingga Kadin Jawa tengah untuk membahas dan mensosialisasikan UU Ciptaker tersebut.

Melansir dari yang diberitakan situs pemerintahan Jawa tengah (jatengprov.go.id) Pertemuan yang diberi nama Rembug Jateng dilangsungkan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks kantor Gubernur Jateng, Senin (12/10/2020).

Turut ikut dalam rembug jateng secara virtual, Sekretaris kementerian kordinator bidang perekonomian Susiwijono Moegiarso dengan jajaranya untuk memberikan sosialisasi Omnibus law UU Ciptaker.

Gubernur Ganjar dalam kesempatan itu mendesak Kemenko Perekonomian yang disampaikan kepada Sekretaris Susiwijono, untuk memberikan draft dari UU Ciptaker, agar ketika dibaca, maka orang akan paham.

Dalam pertemuan Ganjar juga berniat membuat posko pengaduan untuk menampung seluruh aspirasi masyarakat, bahkan posko rencana akan didirikan disejumlah kampus seperti Undip, Unnes, dan lainya.

Baca Juga  Tindaklanjuti Perintah dari Telegram Kapolri, Polda Kepri Laksanakan Alih Tugas Jabatan

“Kalau nanti poskonya dipemerintah, seolah-olah dikanalisasi, maka biarlah masuk kampus, asyik kan?”ungkap Ganjar setelah acara rembug jateng dilokasi.

Selain itu, pihak kampus juga dapat mendirikan posko serupa untuk menampung konsultasi aspirasi. “Sebagai langkah gotong royong (sengkuyung) dengan pihak lainya,”tekanya.

“Tapi kenapa nggak tahu cerita-cerita itu, ini problem komunikasi yang harus diperbaiki,”ungkapnya.

Ia berharap, setelah pertemuan, tidak harus ada lagi demo turun ke jalan, dengan kerumunan massa. Jika tetap akan menolak UU tersebut, bisa ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Silahkan, tapi kami minta dengan sangat karena ada kelompok atau elemen buruh, pengusaha, kampus, harapan kita, ayo dong jangan berkerumun, ayo dong demonya yang baik, ayo dong demonya tidak merusak, ayo dong peduli semuanya. Hari ini kita masih pandemi,”harap Gubernur.

Pemerintah provinsi jawa tengah memfasilitasi berbagai kepentingan, mulai dari buruh hingga pengusaha, baik secara langsung atau melalui pendampingan gubernur. “Sehingga nanti akan mendapatkan pendampingan yang baik,”pungkasnya.

(jatengprov.go.id/red)

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eighteen − 15 =