Pemdes Bermitra dengan Perusahaan Media Demi Transparansi Publik Dianjurkan Regulasi

14
TM Banda Aceh – Regulasi tidak melarang dan tidak melanggar hukum bagi Pemerintah Desa (Pemdes) bermitra dengan Perusahaan Media demi transparansi serta keterbukaan informasi publik dalam realisasi anggaran Negara.
Hal tersebut disampaikan secara lugas oleh Sitti Afry Mahyeni, ST salah seorang Social Worker Pemerhati Kebijakan Publik dan Pemerintahan Nasional kepada Tabloid Mantab.com, Rabu (21/7).
“Setiap pengelola anggaran Negara diatur dalam Regulasi agar transparan dalam merealisasi anggaran Negara, salah satunya melalui Perusahaan media yang memiliki fungsi publikasi sesuai Undang-undang (UU) Pers Nomor 40 tahun 1999,” ujarnya.
Keterbukaan informasi publik, sambungnya diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008, UU Nomor 6 tahun 2014 pada BAB Azas Dana Desa, pihak Pemdes dibenarkan menggunakan Perusahaan media terkait publikasi tersebut.
“Menganggarkan anggaran Negara juga dibenarkan guna terakomodirnya transparansi dan keterbukaan informasi publik guna kelancaran program tersebut dengan mekanisme kerja sama sesuai administrasi diayur dalam Regulasi,” jelasnya.
Jika pihak Desa tidak menganggarkan anggaran Negara, Pemdes juga dapat menggunakan alternatif lainnya ditingkat Desa dalam mendanai kemutraan atau kerja sama dalam program trabsparansi dan keterbukaan informasi publik.
“Yang penting mekanisme kerja sama dilaksanakan dapat dipertanggung jawabkan secara aturan administrasi yang benar oleh kedua pihak yang melaksanakan kemitraan,” pungkasnya.
Salah seorang pelaku Perusahaan media di Provinsi Aceh juga Aktivis dibidang Informasi dan Transparansi Publik Azharsyah, S. Kom, membenarkan tidak ada larangan kemitraan atau kerja sama publikasi Transparansi dan Keterbukaan Informasi Publik antara pihak Pemerintah mulai tingkat Pusat hingga tingkat Desa bersama Perusahaan media.
“Jika ada unsur kelembagaan atau instansi yang mengatakan hal ini tidak dibenarkan, maka sama dengan yang bersangkutan diindikasi menghalangi keterbukaan informasi publik dan dapat pula disinyalir menghalangi tugas pokok ke-jurnalistik-an atau diduga melanggar UU Pers”, sebutnya.
Menurutnya, hanya satu kuncinya yakni mekanisme kerja sama harus legal sesuai yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negeri ini.
Laporan : Ediwan Kunaidi

Baca Juga  Bupati Kendal Hadiri Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Baru MDT ULA NU 05 Mustafidin

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

8 − one =