Aparat Jangan Takut Dengan Pengusaha Pelanggar Aturan PPKM Darurat

36
Rudy Darmawanto Ketua Umum Poros Rawamangun (Foto/Tri)
TM Jakarta – Di Tengah gencarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, melakukan penegakkan peraturan yang diterapkan dalam PPKM Darurat, tapi ternyata dari penelusuran media di Jakarta diperoleh informasi, nampaknya PPKM di DKI Jakarta kurang greget, padahal Gubernur Anies Tegas, saat sidak dibeberapa Perkantoran Jakarta bahkan kunjungan tersebut sempat viral dimedia, akan tetapi sidak gubernur DKI tidak menjadikan Contoh dari aparatur di bawahnya.
Bahkan terdapat temuan dari Asosiasi Jurnalis Rawamangun yang menyebutkan adanya pelanggaran aturan PPKM Darurat oleh PT YMMI di Kawasan Industri Pulogadung, bahkan disaat melakukan konfirmasi, mereka diusir oleh management PT YMMI padahal sebagaimana fakta yang di temukan menyebutkan bahwa pihak PT YMMI dengan membiarkan karyawanya masuk Kerja biasa serta ditemukan adanya ibu hamil masuk kerja, demikian disampaikan Rudy Darmawanto Ketua Umum Poros Rawamangun kepada pers, Jumaat, 23/7/2021 di Jakarta.
“Astaqfirulahalazim, Kami sangat heran, di masa pandemik covid-19 ini, masih ada pihak yang enggan mematuhi peraturan PPKM Darurat, padahal itu juga untuk kepentingan menyelamatkan warga Jakarta dari ancaman virus pandemik covid-19”ucap Rudy Darmawanto, SH.
Menurut Rudy, juga ditemukan adanya Pelanggaran yang di lakukan PT YMMI ini, yakni masih memberlakukan secara normal jumlah karyawan dengan 2 shift, tidak ada data vaksinasi karyawan nya dan tidak melakukan penerapan 5 M, kondisi tersebut, jika tidak di lakukan penindakan akan bisa menimbulkan cluster baru dan semakin bertambahnya jumlah yang kasus terpapar virus Covid 19 yang seharus nya menjadi perhatian khusus dan penerapan PPKM darurat yang telah pemerintah pusat terapkan tidak dianggap serius bahkan terkesan disepelekan oleh PT YMMI, hal ini nampak terjadi saat di lakukan sidak tgl 3, tgl 16 dan tgl 21 Juli 2021, patut diduga PT YMMI telah mengelabui aparat tiga pilar.
Namun sayang sekali dalam menyikapi pelanggaran oleh PT YMMI, terkesan oknum petugas Sudinakertrans Jakarta Timur melakukan Pembiaran Dengan alasan Pembinaan, hal ini menimbulkan dugaan adanya main mata antara oknum petugas Sudinakertrans Jakarta Timur dengan pihak PT YMMI.
“Kasian donk dengan gubernur Anies sudah susah payah menegakkan aturan mestinya pihak Sudinakertrans Jakarta Timur, bisa menterjemahkan kebijakan Gubernur Secara baik, jangan lakukan Pembiaran apalagi terkesan ada permainan begitu, Itu perbuatan jahat terhadap pimpinan,” ujarnya.
Rudy juga menambahkan yang justru memprihatikan, disinyalir PT YMMI terkesan bersikap arogan, menolak segala pelanggaran yang mereka lakukan dari tgl 3-20Juli 2021, sambil menyebut nama seorang Pejabat yang diduga sebagai backingnya, padahal di era sekarang, nggak berlaku backing dari pejabat siapapun, ini negara hukum, kalau salah ya harus di tindak sesuai hukum yang berlaku, apalagi di masa pandemik covid-19, disaat rakyat susah, mestinya mereka tidak bersikap ngesok gitu donk.
Selain itu, Rudy juga mengatakan bahwa dalam temuan masalah ini, dirinya mendukung teman teman jurnalis yg bekerja membantu melakukan investigatif terhadap kasus pelanggaran peraturan PPKM Darurat di Jakarta.
“Secara pribadi saya mendukung dan mensupport agar PPKM DKI bisa berjalan baik dan sukses, serta saya juga berharap agar aparat negara jangan sampai kalah dengan pengusaha, harus bersikap tegas, jangan plin plan dan takut, karena itu atas peristiwa PT YMMI ini, kami mendesak agar Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta memberikan sanksi tegas kepada aparaturnya, jangan main-main dengan masalah nyawa manusia, tindak tegas siapapun yang melanggar peraturan PPKM Darurat.”pungkas Rudy Darmawanto, SH. (Tri Cahyo)

Baca Juga  Virtual Police Adalah Upaya Polri Dalam Mengedukasi Masyarakat Untuk Bijak Bermedia Sosial

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

1 × 1 =