Putusan Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, Kabulkan Gugatan Yosia Setiadi Panjaitan Terhadap BEM UI

33

TMJakarta – Dampak dari munculnya kasus publikasi meme yang dikeluarkan BEM UI beberapa waktu lalu mengkritik Presiden Joko Widodo sebagai “Jokowi: The King of Lip Service”, memicu timbulnya perseteruan antara dirinya sebagai Ketua DKM Universitas Indonesia, dengan BEM Universitas Indonesia, pasalnya saat itu sebagai Ketua DKM Universitas Indonesia, dirinya melontarkan pendapat yang berseberangan dengan pendapat BEM Universitas Indonesia tersebut, perseteruan itupun semakin memanas dengan adanya lontaran fitnah terhadap dirinya, yang memojokkan dirinya, demikian disampaikan Yosia Setiadi Panjaitan saat di hubungi wartawan melalui telepon selulernya, Minggu 12/9/2021 di Jakarta.

“Saat itu, mereka memojokkan saya bukan hanya menyebar kan fitnah di lingkungan kampus melainkan juga di media massa maupun media sosial”ungkap Yosia Setiadi Panjaitan
Menurut Yosia, saat itu, disinyalir mereka telah melakukan beberapa tindakkan untuk mencari-cari kesalahannya, Dan tak lama ditemukanlah sebuah dokumen berjudul “Anggaran Satgas Covid Kukusan” yang diikuti oleh keputusan sepihak untuk menetapkan masa krisis DPM UI. Dalam masa krisis ini, beberapa anggota DPM secara tidak berdasar menangguhkan jabatan dirinya dengan dugaan pelanggaran struktural secara langsung tanpa melalui prosedur yang tepat. Tak hanya itu, saat penyelidikan sedang berlangsung, mereka sudah menyatakan dirinya bersalah dengan narasi-narasi fitnah yang terus disebarkan hingga media nasional. Dalam kasus berkas “Anggaran Satgas Covid Kukusan”
“Karena memang saya tidak melakukan apa yang mereka tuduhkan, maka tuduhan tersebut mereka tersebut, saya bawa ke ranah hukum, bukan hanya ke pihak kepolisian tapi juga ke Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia”tukas Yosia Setiadi Panjaitan.
Alhamdulillah Mahkamah Mahasiswa, lanjut Yosia, merespon permohonan nya, dengan kemudian melakukan persidangan dan disertai kajian hukum yang obyektif, komprehensif dan transparan, hingga menghasilkan keputusan final yang sangat obyektif, yakni bahwa Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia telah mengeluarkan amar putusan yang tertuang pada PETIKAN PUTUSAN
NOMOR: 001/S.Adm/VIII/2021/MMUI yang menyebutkan bahwa gugatan dirinya diterima, jabatannya pun sebagai ketua DPM UI akhirnya dikembalikan serta memerintahkan kepada anggota DPM UI untuk memohon maaf kepada dirinya melalui media sosial resmi mereka, putusan tersebut patut disyukuri ditengah perjuangan mempertahankan semangat nasionalisme yang nampaknya mengalami krisis di kalangan mahasiswa, terutama di Universitas Indonesia ini.
“Terima kasih kepada Majelis Hakim Mahkamah Mahasiswa Universitas Indonesia, dan kepada rekan rekan mahasiswa yang memberikan dukungan kepada saya. Dengan putusan ini, saya harap pihak pihak yang memframing saya melakukan tindakan inkonstitusional, belajar menerima kritik internal melalui putusan hukum tetap bahwa justru tindakan yang dilakukan kepada saya adalah inkonstitusional. Jangan bisa gagah mengkritik orang lain, tapi sampai lupa diri untuk melihat dirinya sendiri perlu diperbaiki. “pungkas Yosia Setiadi Panjaitan. (Tri Cahyo)

Baca Juga  Pemerintah dan Bank Indonesia Sepakati Lima Langkah Strategis Jaga Inflasi 2021

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

11 + seven =