Masalah Ahmadiyah Di Sintang, Gubernur Kalbar Minta Diselesaikan Sesuai Aturan Hukum Dan Musyawarah

355
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji di Hotel Grend Mahkota Pontianak, 6/10/2021. (foto/Hum)
TM Sintang – Sutarmidji sebagai Gubernur Kalimantan Barat menjelaskan persoalan Ahmadiyah di Kabupaten Sintang harus diselesaikan sesuai aturan hukum dan Perundang-undangan yang ada serta melalui musyawarah untuk menghindari perpecahan di tengah masyarakat, pada acara resmi di Hotel Grend Mahkota Pontianak, Rabu (6/10/2021).
“Sebagai contoh, misalnya mendirikan rumah ibadah, aturannya kan harus ada persetujuan 90 penduduk setempat, kalau itu tidak tercapai, tapi berdasarkan musyawarah masyarakat bisa menerima, ya sudah, artinya selesai,” kata Sutarmidji.
Midji pun meyakini, jika dua hal itu dikombinasikan, maka tidak akan ada pertentangan-pertentangan yang terjadi. Tapi menurutnya, soal pemahaman sekte dan aliran yang berbeda dalam satu agama, lain cerita. Seperti halnya yang terjadi di Sintang.
“Misalnya di dalam Islam itu syahadatnya, pengakuan terhadap Nabi Muhammad sebagai Rasul terakhir. Tapi aliran Ahmadiyah kan berbeda, ini akan jadi masalah, ini yang harus dikembalikan pada ajaran dasar Islam itu sendiri,” kata Midji.
“Ini bukan masalah intoleran, dii dalam KUHP itu namanya penistaan agama. Hal yang sulit ketika kita berhadapan dengan penistaan agama, lalu Komnas HAM nanti akan mengatakan ini melanggar HAM. Tidak seperti itu, jadi kita jangan gampang mengucapkan intoleran, mengucapkan radikal dan lain sebagainya.
Kita harus pilah, Dudukkan segala sesuatu itu pada proporsi yang sebenarnya,” jelas Sutarmidji.

Baca Juga  Presiden Jokowi Minta Awal Januari BANSOS Sudah Mulai Disalurkan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

16 − twelve =