Fenomena Brigjen Junior Tumilaar, Sang Penyambung Lidah Rakyat! Eh… Tapi Kemana Para Wakil Rakyatnya?

33
Paling tidak ada tiga soal yang mesti jelas statusnya.
Pertama soal status hukum lahan tersebut, maka aparat daerah (Pemprov/Pemkot, Kepolisian, Kejaksaan dan BPN) hendaknya bisa melakukan klarifikasi kepada publik. Sementara pemilik lahan yang katanya diserobot maupun pihak Citraland mesti bisa menjelaskan juga.
Kedua adalah soal prosedur yang dilakukan oleh Brigjen Junior Tumilaar. Tentu ada aturan dan disiplin organisasi dalam tubuh militer (TNI) itu sendiri. Manakala seorang perwira tingginya bersikap atau sampai melakukan tindakan tertentu. Dalam hal ini bersurat langsung kepada Kapolri (artinya lintas instansi). Terhadap soal ini Puspomad telah bergerak. Maka kita tunggu saja hasilnya seperti apa nantinya.
Ketiga adalah soal peran para wakil rakyat di daerah itu sendiri. Bukankah ini persoalan rakyat yang – katanya – lahannya diserobot atau diduduki oleh pihak tertentu. Mengapa sampai sekarang DPRD (entah itu di level Propinsi Sulawesi Utara atau Kota Manado) belum terdengar sikapnya?
Lagi pula, kalau ini jadi urusan para wakil rakyat di sana, tentunya juga terkait dengan pihak pemerintah Kota Manado (maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara) dengan segala instansi kedinasannya yang terkait. Bagaimana dengan tata kotanya? Bagaimana dengan RTRW-nya? Bagaimana dengan BPN setempat? Dan seterusnya.
Seperti yang diungkapkan sendiri oleh Brigjen Junior Tumilaar dalam wawancaranya dengan beberapa media, bahwa ia ternyata telah berbicara dan menyuarakan kasus konflik lahan ini kepada banyak pihak sejak lama, dan prosesnya pun juga berjenjang. Namun toh nampaknya (atau buktinya) tidak ada respon yang cukup memadai untuk mengakomodasi rasa keadilannya yang tergugah.

Baca Juga  Tinjau NTT, Panglima dan Kapolri Fokuskan Evakuasi Korban dan Kirim Bantuan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

one × five =