Politik Cermin : Sistematisasi Kebobrokan BUMN

17
Memang menjadi persoalan terkait main mata diatara pejabat negara ini, sehingga untuk bisa menjadi mitra dagang BUMN saja mesti memiliki energi lebih, karena terlalu besar kosnya, dengan jumlah yang terlihat pantastis.
Apalagi kentalnya kepentingan politik praktis antara lembaga monitoring dan badan usaha negara, juga berimbas pada penempatan politis untuk jabatan komisaris atau direksi BUMN.
Seharusnya memang BUMN sebagai sebuah badan usaha negara mampu mencerminkan Tujuan BUMN tersebut, yaitu sebagai usaha mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Apalagi merujuk pada UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Baca Juga  TNI-Polri Kawal Vaksin Sinovac Di Boyolal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

18 − 1 =