Lawan Mafia Bangunan, Tegakkan Hukum untuk Bangunan Bermasalah di Jaktim

452
Foto nampak dari luar, bangunan yang telah disegel (Foto/Tri)
TM Jaktim Persoalan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang jadi kewenangan pemerintah daerah menjadi sorotan pemerintah pusat. Kementerian Agraria Tata Ruang (ATR) bahkan ada keinginan untuk menghapus soal IMB pasalnya Ijin tersebut dianggap menghambat investasi untuk mempermudah berusaha di Indonesia memang saat ini, terus menjadi sorotan masyarakat.

Selain itu, masalah ijin mendirikan bangunan ini disinyalir menjadi ladang bagi tumbuh berkembangnya keberadaan mafia bangunan yang tanpa memikirkan akibat dari terbitnya IMB untuk bangunan yang melanggar aturan, demikian disampaikan Sabam Pakpahan ketua LSM Gamitra saat dihubungi pers, Rabu (17/11) di Jakarta.

“Indikasi adanya mafia bangunan tersebut, nampak pada pemberian ijin terhadap bangunan yang tidak layak untuk didirikan bahkan melanggar ketentuan tata ruang maupun konstruksi, tapi toh tetap saja dikeluarkan IMB oleh Dinas atau pun Sudin terkait,”ungkap Sabam Pakpahan.

Menurut Sabam Pakpahan, akibat penerbitan IMB terhadap bangunan yang melanggar tersebut, dapat menimbulkan bencana Banjir yang membuat wilayah DKI Jakarta ini porak-poranda, mestinya hal ini dapat mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan ruang dan lingkungan di DKI Jakarta.

Baca Juga  Tuntut UMP DKI 2022 Lebih Layak, FSP LEM SPSI Gelar Unras Didepan Balaikota Jakarta

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

two × five =