Ditjenpas Segera Bentuk Tim untuk Tindak Lanjuti Putusan MA No 28P atas Keberatan LQ Indonesia Lawfirm

13
TM JakartaPemerintah Presiden Joko Widodo melalui Ditjenpas Kementerian Hukum dan HAM ( Kemenkumham) segera membentuk tim untuk menindaklanjuti putusan MA Nomor 28 P/HUM / 2021 tanggal 28 Oktober 2021.
Dalam Amar putusannya mengabulkan sebagian dari permohonan selengkapnya ada dalam Putusan MA tersebut, terkait remisi koruptor.
Dirjenpas Reyhard P Silitonga seperti yang disampaikan Kabag Humas dan Protokol Ditjen Pemasyarakatan Rika Aprianti menyatakan bahwa sikap pemerintah menghormati putusan dimaksud, dan akan menindak lanjutinya.
‘Kementerian Hukum dan HAM dalam hal ini Ditjenpas sudah membentuk tim dan sedang mempelajari Amar putusan dimaksud, dan selanjutnya akan menyusun Perubahan peraturan Menteri sebagai aturan pelaksanaan pemenuhan Hak Remisi, asimilasi maupun integrasi,” ujar Rika Aprianti, Senin (22/11/2021).
Rika menambahkan, berdasarkan PerMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil pada Pasal 8 ayat 2, mengatur tentang Pelaksanaan Putusan Uji Materi, pemerintah masih memiliki waktu 90 hari terhitung sejak 28 Oktober 2021 sd 28 Januari 2022 untuk menyusun kembali perubahan Permenkumham No 3 tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti mengunjungi keluarga Pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat, ” ucapnya.

Baca Juga  "Jakarta Bermasker" Tiga Pilar Kep Seribu dan Polsek Jajaran Bagikan Masker Medis Gratis

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

seventeen − 4 =