Diduga Sekjen PP Perpani Rangkap Jabatan, Kabid Organisasi KONI: Akan Segera Kita Surati

87
Kabid Organisasi KONI, Andri (tengah) didampingi wakilnya, Lukman (kiri) saat memberikan konfirmasinya terkait temuan adanya rangkap jabatan oleh Sekjen Perpani. (Foto/Heri)
TM JakartaKetua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat, Marciano Norman, mengeluarkan Surat Keputusan KONI No. 133 Tahun 2021 tetanggal 13 Desember 2021, tentang Revisi Penyempurnaan SK No.48 Tahun 2020 Tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Besar Persatuan Panahan Indonesia (PB PERPANI) Masa Bakti 2021-2022.

Dengan terbitnya revisi SK ini maka dengan demikian masa kepengurusan PB PERPANI di era Illiza Sa’aduddin Djamal berdasarkan SK No.48 Tahun 2020 yang sedianya akan berakhir di 17 Maret 2022, otomatis mundur menjadi Desember 2022.

Kepala Bidang Organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Andri, saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (28/12) menjelaskan terkait keluarnya Revisi SK KONI Nomor 133 Tahun 2021.

“Iya KONI mengakui adanya kesalahan dalam SK No. 48 Tahun 2020, dan harus di revisi karena terdapat kekeliruan terkait masa bakti dari Ketua Umum Perpani sebelum yang sekarang ini diketahui hanya menjabat kurang dari setegah masa periodenya. Sesuai AD/ART KONI Pasal 29 Point ke-4, yang membuat KONI mengeluarkan SK pembaruannya, yaitu SK Nomor 133 Tahun 2021,” ungkapnya.

Ketika disinggung terkait temuan awak media yang melihat adanya Rangkap Jabatan di struktur Pengurus Pusat (PP) Perpani. Andri mengatakan bahwa pihaknya tidak mengetahui hal tersebut, dan selama ini pun pihak pengurus Perpani tidak pernah ada yang mempersoalkan hal tersebut.

“Ini benar-benar informasi baru kami dapat justru dari rekan media, kalau mas nya tidak membawa bukti tertulis ini, kami juga belum bisa yakin betul atas temuan si mas nya nih. Ini akan segera kami sikapi, dan segera berkirim surat resmi untuk mempertegas status rangkap jabatan dari Sekjen Perpani itu untuk menentukan apakah tetap sebagai Sekejen PP Perpani, bila iya, maka harus melepas jabatannya sebagai Ketua Pengprov Aceh,” ucapnya.


Kembali ditanya oleh awak media, apakah akan ada SK Pembaruan prihal adanya Rangkap Jabatan di kepengurusan PP Perpani, serta apakah akan dapat kembali membuka peluang wacana MUNASLUB yang menurut SK No. 48 akan dilaksanakan pada Februari 2020 ?


“Kemungkinan SK terbaru itu ada, namun SK untuk PAW dan bukan mengubah SK No. 133 yang berisi tentang masa bakti. Bukan tidak mungkin kalau adanya Rangkap Jabatan di struktur pengurus ini diketahui sebelum terbitnya SK No. 133, bisa saja SK Pembaruan itu hingga saat ini belum diterbitkan KONI, dan masih dengan SK yang terbit sebelumnya,” ujarnya.


Pihaknya membenarkan, tidak diperbolehkannya Rangkap Jabatan di Pengurus Pusat (PP) karena sudah tertulis jelas dalam AD/ART KONI Bab IV Bagian Keduabelas, pasal 23 (1) tentang rangkap jabatan. Dia juga mengakui hal itu pernah juga terjadi dalam kepengurusan POSI, dan langsung disikapi.

“Apa yang telah ditemukan rekan media merupakan bukan hal yang disengaja, karena harus diakui sistem di KONI masih manual dan belum komputerisasi,” terangnya.

Sebelumnya, diketahui, Revisi Pembaruan SK No. 133 Tahun 2021 menjadi perhatian dan pembahasan hal dalam rapat Pengurus Besar PERPANI Bersama Satuan Tugas Pelatnas (Satgas Pelatnas) PERPANI yang dipimpin langsung Sekretaris Jenderal Prof. Nyak Amir, memalui zoom meeting, pada, jumat (17/12/21) lalu.

Reaksi atas terbitnya revisi SK PERPANI datang dari berbagai daerah, salah satunya Hengky Sawaki, Wakil Ketua Umum Perpani Papua. Ketika dihubungi adanya revisi SK Kepengurusan Perpani , Hengky merasa aneh dengan keputusan KONI, seharusnya KONI menanyakan usulan PB PERPANI, apakan kepengurusan hasil revisi ini sudah clear dan tidak menabrak aturan AD-ART KONI maupun AD-ART PERPANI, tegasnya dengan suara lantang.

“KONI telah menabrak AD-ART KONI Bab IV Bagian Keduabelas, pasal 23 (1) tentang rangkap jabatan. Itukan sama dengan ART PERPANI, coba baca ART Bab VII , Pasal 13 (8), sudah sangat jelas koq, dan aturan ini sudah dilanggar selama 1 tahun, bahkan posisi Sekjen sebagai Ketua Umum Perpani Provinsi Aceh sudah pernah dipertanyakan pada Rakernas di Bali beberapa waktu lalu. Beliau sudah melanggar juga ART PERPANI ”, tegas Hengky yang juga Ketua Bidang Organisasi PB PERPANI dalam zoom meeting.
(Rendy)

Baca Juga  Walikota Eva Akan Buka Pasar Kuliner dan Car Free Night di Pahoman

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

eight − six =