Pengamat : Kedaulatan Maritim Indonesia Impian atau Kenyataan yang Masih Bisa Terlaksana

18
Pengamat Maritim Capt. Hakeng
TM JakartaMenjelang akhir tahun 2021 banyak peristiwa yang mewarnai perjalanan kemaritiman Indonesia. Selama hampir dua tahun sektor ini pun tidak luput menjadi korban keganasan Pandemi COVID 19. Kondisi ini telah mengubah banyak hal. Ada beberapa hal yang perlu dievaluasi di sektor kemaritiman. Apalagi semenjak dicanangkannya visi poros maritim dunia oleh Presiden Joko Widodo. Berbagai pelaksanaan pembangunan untuk memajukan kemaritiman Indonesia terus berkembang.
Ada beberapa hal yang menjadi perhatian Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar, Pengamat Maritim dan  Pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) di sektor kemaritiman Indonesia. Banyaknya kapal penangkap ikan asing yang mengobok-obok wilayah maritim Indonesia, mengambil ikan tanpa izin. Bahkan ada juga penjaga pantai dan kapal militer dari negara lain terutama yang menjadi sorotan adalah negara China yang ikut masuk ke perairan Indonesia.
“Mengutip data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sepanjang 2021, KKP telah menangkap 140 kapal, terdiri dari 92 kapal ikan Indonesia yang melanggar ketentuan dan 48 kapal ikan asing yang mencuri ikan. Kapal ikan asing yang ditangkap merupakan 17 kapal berbendera Malaysia, 6 kapal berbendera Filipina dan 25 kapal berbendera Vietnam,” kata Capt. Hakeng pada jurnalis di Jakarta, (28/12/2021).
“ZEE adalah laut internasional, karenanya di sana hak kita hanya eksplorasi, eksploitasi dan konservasi. Hanya tiga itu saja kalau kita bicara ZEE. Di ZEE kita berbicara zona maritim. Kewenangan kita untuk menangkap kapal ikan berbendera asing di wilayah ZEE itu, jika kapal tersebut sudah atau sedang melakukan kegiatan mengambil ikan yang ada di sana,” sambung Pengamat Maritim ini lagi.
Hal lain yang menjadi perhatian dari Nakhoda berpengalaman di kapal-kapal tangker besar ini pula adalah soal kurang tepatnya protes China untuk penghentian pengeboran minyak dan gas di laut Natuna Utara di akhir tahun 2021 ini.
“Permintaan itu tidak tepat, karena pengeboran atau pendirian rig di laut Natuna Utara itu masih berada di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Protes China itu hanya berdasarkan 9 garis putus (9 Dash Line) di Laut China Selatan. Padahal keabsahan dan legalitas 9 garis putus  tidak memiliki dasar hukum internasional dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea, Konvensi PBB tentang Hukum Laut). Dengan demikian tidak dapat diakui secara hukum, legal standing Indonesia secara maritim sangat jelas disana,” tegasnya.

Baca Juga  Ada Manusia Misterius Nyelinap Rumah Warga di Simpang Gambir Madina

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

three × 4 =