TM Lebak – Operasi gabungan yang melibatkan Perhutani, aparat penegak hukum (APH), dan instansi terkait lainnya di Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, kembali dipertanyakan efektivitasnya. Meski telah dilakukan penyisiran di sejumlah lokasi, aktivitas tambang batu bara ilegal justru tetap berlangsung di beberapa titik seperti Blok Cepak Pasar, Pamandian, dan Cinunggul.
Menurut informasi yang dihimpun, kegagalan operasi ini salah satunya disebabkan oleh bocornya informasi sebelum kegiatan dilakukan. Salah satu koordinator lapangan (korlap) tambang mengaku bahwa mereka telah mendapat kabar soal rencana operasi dari oknum petugas yang diduga membocorkan jadwal razia.
“Bahkan sebelum operasi dimulai, kami sudah tahu. Kami juga diminta iuran atau ‘perelek wajar’ untuk disetorkan ke oknum tertentu. Jadi saat aparat datang, semua alat berat dan peralatan penambangan sudah dipindahkan,” ujar korlap yang meminta identitasnya disamarkan.
Situasi ini memperkuat dugaan bahwa ada sistem perlindungan terhadap penambang ilegal yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan oknum aparat. Padahal, operasi gabungan semestinya menjadi momentum untuk benar-benar menertibkan aktivitas tambang ilegal yang merusak lingkungan.
Sementara itu, kinerja Manajer ULP PLN Malingping juga turut disorot tajam. Hingga kini, PLN belum melakukan pemutusan aliran listrik di lokasi-lokasi tambang ilegal yang diduga menggunakan sambungan kWh resmi secara tidak sah. Padahal, listrik menjadi komponen vital dalam operasional tambang-tambang tersebut.
“Pihak PLN seperti pura-pura tidak tahu. Padahal kalau ada kemauan, sambungan itu bisa diputus sejak lama. Ini menimbulkan kecurigaan bahwa ada pembiaran, bahkan mungkin keterlibatan,” ungkap seorang aktivis lingkungan Cihara.
Masyarakat mendesak agar PLN pusat dan aparat penegak hukum menindaklanjuti temuan ini secara serius, termasuk mengevaluasi pimpinan ULP PLN Malingping dan mengusut oknum yang membocorkan informasi operasi.(RLi
