TM Kab Bogor – Perselisihan yang berujung dengan adanya tindakan pencekikan terhadap insan PERS (Wartawan) oleh salahsatu oknum di DPUPR Kabupaten Bogor menjadi cermin buruk sebuah adab. Bermaksud membela harkat dan marwah rekan LSM, wartawan media online di Kabupaten Bogor justeru harus menjadi sasaran tindak arogansi (dicekik-red) layaknya seorang preman jalanan di hamparan parkir dinas, pada Rabu (13/11/25).
Tindakan pencekikan oleh oknum yang diketahui berinisial H (pengawas DPUPR) itu berawal dari perdebatan antara wartawan (PJ) dengan sosok D yang merupakan ajudan dari Kabid Irigasi imbas adanya keluhan dari Ketua LSM Lembaga Kemitraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPPM) yang disampaikan kepada wartawan (PJ), pasca adanya pertemuan dengan Kabid (Kepala Bidang).
“Awalnya saya hanya bermaksud membantu rekan kawan Ketua LSM Ginting (LKPPM-red) cerita ngerasa telah jadi korban php lah oleh Kabid, dimana gegara super powernya ajudan, akhirnya kabid terkesan bikin php si ginting itu . Nah singkat ceritanya, ada lah pernyataan rekan kita itu yang bilang Kabid tidak bisa ketemu lama karena ada peran sosok ajudan itu. Nah saya cari tau maksud dan tujuan dari si D ajudan itu dan terjadilah perdebatan (awalnya) di parkiran, sampai akhirnya ada preman kesiangan yang belakangan baru tau itu H pegawai pengawas kayaknya, tiba-tiba maranin saya dan cekik saya,” ujar wartawan yang meminta nama dan media nya disamarkan kepada media ini, Kamis (13/11/25).
Merasa tidak terima di cekik, wartawan yang biasa dikenal dengan intonasi suara cukup tinggi itu berupaya membela diri dan melakukan perlawanan yang membuat keadaan hampir menjadi bertambah keos. “Iya saya ngerasa terancam karena dicekik, akhirnya saya inisiatif juga menyekik si D itu yang hampir-hampir makin membuat keadaan semakin keos oleh hal itu,” terang dia sambil memperlihatkan video yang berhasi direkam oleh rekan media lain disaat kejadian.
Kejadian itu pun akhirnya diketahui oleh Kepala Dinas (Kadis) DPUPR yang tanpa mengedepankan unsur mendinginkan dan menenangkan kedaan justeru sepihak menyalahkan serta menyudutkan wartawan (korban pencekikan) dengan pernyataan cukup keras dan lantang. “Jangan bikin ribut di kantor saya ya,” masih kata PJ menirukan apa yang dilontarkan Kadis PUPR, dengan mengarahkan imbauan itu ke dirinya berikut dengan hendak menghampiri.
Selain kecewa dan cukup marah dengan sikap oknum pelaku pencekikan (diduga pegawai pengawas DPUPR), korban yang notabene seorang jurnalist merasa kecewa atas sikap yang ditunjukkan oleh Kadis DPUPR yang terkesan arogan dan terlalu menyalahkan korban sebagai biang kerok kejadian yang terjadi sekira pukul 15.30 WIB itu. “Itu Kadis bener-bener angkuh dan arogan menurut saya. Bukan nya bijak menengahi, tapi justeru secara tidak langsung ikut menyudutkan saya seperti itu. Jelas hampir sama saja lah menurut saya seorang Kadis, pegawai pengawas dan ajudan udah kayak preman semua,” cetus dia.
Pernyataan serupa pun disampaikan oleh sosok Ketua LSM Lembaga Kemitraan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (LKPPM) saat dikonfirmasi membenarkan prihal sabab musabab terjadinya perselisihan awal hingga terjadinya tindak pencekikan. “Iya betul yang dituangkan itu. Rekan kita si PJ itu berniat bantu saya pertanyakan sikap D yang terkesan membatasi waktu pertemuan antara saya dengan Kabid Irigasi. Dan saya ceritakan semua ke rekan kita itu lah,” jelas dia.
Satu hari pasca kejadian, oknum pelaku pencekikan (H) diketahui telah dikonfirmasi dan mengklaim bahwa dia justeru membela diri dan bukan sebagai pihak yang melakukan pencekikkan kepada wartawan (PJ). Dengan masih gaya arogan dan diduga cukup mengucilkan kinerja jurnalis, oknum pegawai pengawas itu justeru mengatakan, “Intinya saya mah pegawai biasa bu, tidak punya uang,” kata dia yang mendadak menyinggung giat konfirmasi oleh wartawan, Kamis (13/11/25) di DPUPR Kabupaten Bogor.
Pernyataan itu pelecahan terhadap kerja jurnalis itu telah dilaporkan oleh wartawan yang melakukan konfirmasi ke berbagai forum organisasi dan group wartawan. Dan hingga berita ini dimuat, tim media masih mencoba mendapat klarifikasi resmi dari DPUPR Kabupaten Bogor. (RDI)
