Kab Bogor TM – Percakapan srius antara Bupati Bogor dengan Ketua LSM DPD IMW (Indonesia Morality Watch) di hari Jumat malam (15/5/26) mendadak menjadi pembahasan para awak media.
Percakapan melalui ponsel selama 2 menit 50 detik itu awalnya sekedar menyoal prihal gencarnya pemberitaan kritis yang muncul dari kolaborasi Ketua LSM IMW DPD Jabar dengan tim media, namun menjadi pembahasan yang lebih serius terkait dugaan adanya “Walking Bank” di Dinas PUPR atau DPU.
Edwar selalu Ketua LSM IMW DPD Jabar menerangkan bahwa keberlanjutan percakapan antara Bupati dengan dirinya merambah terhadap persoalan akan adanya dugaan praktek korupsi di 10 UPT Jalur serta 5 UPT Pengairan DPUPR Kabupaten Bogor yang pernah diulasnya.
“Bupati secara tegas mengatakan kepada saya bahwa soal temuan di PUPR sudah disikapi dengan inisiasi dan intervensi dari Bupati yang mempertemukan saya dengan pihak PUPR kabupaten Bogor. Dan disaat itu juga saya bantah pernyataan itu, dimana dengan yakinnya Pak Bupati pun tetap membenarkan perkataanya itu,” ujar Edwar sambil memperdengarkan percakapan yang telah direkam sebelumnya, kepada awak media, Selasa (19/5/26).
Lebih lanjut Edwar menegaskan bahwa apa yang dinyatakan oleh Bupati Bogor merupakan bentuk fitnah tidak berdasar dan cukup krusial yang disebut tidak diketahui maksud ungkapan yang merasa tidak pernah dijalaninya.
“Klaim Bupati itu fitnah bagi saya. Pertemuan dengan PUPR hasil intervensi Bupati itu saya pastikan tidak pernah ada,” terang dia.
Bukan sekedar menepis pernyataan itu, Edwar secara lantang juga menuturkan bahwa dirinya meminta Bupati Bogor untuk memberikan bukti terhadap tudingan itu.
“Dalam percakapan saya pun menantang Pak Bupati. Kapan pertemuan nya? Dimana lokasinya? Siapa nama Kadis atau pejabatnya? Dan kalaupun memang ada pertemuan, kenapa rambu ilegal masih ada? Dan kenapa modus rekening mandor di Bank BJB masih berjalan,” ucap dia.
Dia cukup menyayangkan terkait ungkapan seorang Bupati prihal perkataan ‘apa-apa jadi berita’ yang dinilainya kurang mencerminkan sikap leader yang mendukung terhadap karya kritis dan kritik dari masyarakat, LSM dan maupun insan Pers itu sendiri.
“Maaf Pak, kalau tidak ada yang disembunyikan, tidak perlu takut jadi berita. Kami bukan perusuh, kami penjaga keuangan rakyat. Selama di 15 titik UPT PUPR masih jadi setoran uang ke kasubag TU lewat rekening mandor, selama itu kami akan beritakan. Dan jangan menyalahkan wartawan, tapi benahi dinas bapak yang bocor dimana-mana,”tukasnya.
Dari pertemuan lanjutan dengan awak media di kantin PUPR Kabupaten Bogor pada Jumat (22/5/26), Edwar mengajak sejumlah rekan media untuk menyambangi Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bogor untuk mengetahui tindaklanjut laporan yang sudah dilaporkannya.
“Besok Senin insyallah saya akan datangi Kejari Kabupaten Bogor untuk bisa mengetahui tindaklanjut akan laporan yang sudah kita laporkan. Dan kembali menunjukkan kalau kami konsisten terhadap tupoksi kami. Dan tidak ada pertemuan-pertemuan untuk ngademin temuan dengan pejabat seperti yang dituding kan oleh seorang Bupati Rudy Susmanto,” pungkasnya. (RDI)