TM  LEBAK – Aktivitas galian tanah yang diduga tidak mengantongi izin resmi dilaporkan terjadi di dua titik wilayah Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Kegiatan tersebut kini menjadi sorotan serius masyarakat karena dinilai mengancam lingkungan, merusak infrastruktur desa, serta membahayakan keselamatan warga yang tinggal di sekitar lokasi.

Berdasarkan informasi yang dihimpun awak media, aktivitas galian pertama berada di Kampung Paja, Desa Paja. Lokasi tersebut disebut berada di lahan milik seorang warga berinisial H.Yu dan telah berlangsung selama beberapa waktu.

Warga mempertanyakan legalitas kegiatan tersebut karena tidak ditemukan papan informasi perizinan di lokasi, sebagaimana lazimnya kegiatan usaha pertambangan atau galian resmi.

Sementara itu, di Kampung Sintal Wangi, Desa Sukajaya, aktivitas serupa juga menuai keluhan keras dari masyarakat. Keberadaan tambang yang sangat dekat dengan permukiman dinilai tidak mempertimbangkan aspek keselamatan dan kenyamanan warga.

Aktivitas alat berat yang beroperasi hampir setiap hari serta keluar masuk kendaraan besar pengangkut material membuat lingkungan sekitar dipenuhi debu dan kebisingan.

Berbagai keluhan juga disampaikan warga kepada awak media. Mereka mengaku debu tebal saat cuaca panas kerap masuk ke dalam rumah dan mengganggu pernapasan, terutama anak-anak dan lansia.

Suara bising alat berat dari pagi hingga sore hari mengusik waktu istirahat, bahkan getaran dari kendaraan bertonase besar dikhawatirkan berdampak pada struktur bangunan rumah warga. Rabu, (04/03/2026).

Sorotan tajam juga tertuju pada jalan poros desa yang dijadikan jalur utama kendaraan tambang. Kondisi jalan dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah. Saat musim hujan, badan jalan berubah menjadi licin dan berlumpur, sehingga membahayakan pengguna jalan.

Warga menyebut telah terjadi sejumlah kecelakaan akibat pengendara tergelincir di ruas jalan yang rusak tersebut. Situasi ini memunculkan pertanyaan besar tentang tanggung jawab pihak pengelola terhadap dampak sosial dan infrastruktur yang ditimbulkan.

Jika benar aktivitas tersebut belum mengantongi izin resmi, maka hal ini dinilai sebagai bentuk pembiaran terhadap potensi pelanggaran aturan yang dapat merugikan masyarakat dan daerah. Warga menilai, pengawasan dari instansi terkait perlu dipertanyakan apabila kegiatan berskala besar dapat berjalan tanpa kejelasan administrasi.

Masyarakat pun mendesak adanya langkah konkret dan tegas dari Pemerintah Kabupaten Lebak serta Pemerintah Provinsi Banten. Mereka meminta agar dilakukan peninjauan lapangan secara langsung, audit perizinan, serta penghentian sementara aktivitas apabila terbukti tidak sesuai ketentuan.

Warga berharap pemerintah tidak menunggu hingga terjadi korban jiwa atau kerusakan lingkungan yang lebih parah. Penegakan aturan, menurut mereka, harus dilakukan secara adil dan transparan demi menjaga keselamatan, kenyamanan, serta kelestarian lingkungan di wilayah Sajira.

Sementara itu, hingga berita ini ditayangkan, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak pemilik galian maupun instansi terkait guna mendapatkan keterangan yang berimbang. (Ben)

TM  Jakarta, 04/03/2026 — Gerakan Aksi Moral Mahasiswa (GAMMA) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, resmi melayangkan surat audiensi serta laporan kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PU di Jl. Pattimura Jakarta Selatan, Rabu (04/03/2026).

Langkah tersebut ditempuh sebagai upaya strategis dalam melaporkan dugaan ketidaksesuaian realisasi penggunaan APBN di Provinsi Banten, khususnya pada paket pekerjaan Preservasi Jalan Sampay – Gunungkencana yang merupakan Bantuan Inpres Jalan Daerah (IJD) TA. 2025 dari kementerian PU yang dilaksanakan melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten

GAMMA menilai, pekerjaan preservasi yang dikerjakan oleh CV. FALBY PUTRA MANDIRI diduga tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan spesifikasi teknis Bina Marga, terutama pada item pekerjaan Rigid Beton. Selain itu, terdapat dugaan bahwa pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak kerja yang telah disepakati BPJN Banten dengan kontraktor pelaksana

“Dalam konstruksi pekerjaan jalan dibiayai anggaran negara, setiap tahapan wajib memenuhi spesifikasi teknis Bina Marga, gambar rencana dan detail engineering design (DED), Rencana Mutu Kontrak (RMK), dan ketentuan administrasi. Apabila pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dan kontrak, maka hal tersebut berpotensi menurunkan mutu struktur perkerasan, memperpendek umur layanan jalan, serta berimplikasi pada potensi kerugian keuangan negara.” Terang Hasyim dalam rilis nya pada wartawan

Desakan Pembongkaran dan Penghentian Pembayaran

GAMMA secara tegas menyerukan agar dilakukan pembongkaran pada bagian pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, serta mendesak agar tidak dilakukan pembayaran atas item pekerjaan yang tidak memenuhi ketentuan teknis dan kontraktual.

Menurut GAMMA, persoalan ini bukan sekadar kekurangan administratif atau deviasi teknis biasa, melainkan telah mengarah pada dugaan kelalaian serius bahkan indikasi kesengajaan yang berpotensi melanggar ketentuan jasa konstruksi serta membuka ruang terjadinya perbuatan melawan hukum.

“Selain mendesak agar tidak dibayar serta agar dilakukan pembongkaran, GAMMA juga akan melaporkan pekerjaan IJD TA.2025 ke APH sebab di duga berpotensi melanggar ketentuan peraturan yang dapat berpotensi melawan hukum.” Ungkap nya

Desakan Evaluasi Pejabat BPJN Banten

Tidak sampai disitu, GAMMA juga mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pejabat di lingkungan BPJN Banten, khususnya pada Satker Wilayah II PJN Banten dan PPK 2.3 Wilayah Banten.

“Satker dan PPK memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengendalian kontrak, Jadi harus di evaluasi di pecat jika terbukti melanggar.” Tegas Hasyim. (Rus)

TM  Lebak – Sorotan terhadap proyek rekonstruksi Jalan Cihara senilai Rp7,3 miliar di Kabupaten Lebak yang diduga mengalami keretakan dan kualitas pekerjaan dipertanyakan, justru berbalik arah. Alih-alih menjawab substansi persoalan teknis proyek, muncul pemberitaan yang menyerang secara personal pihak-pihak yang mengkritisi pekerjaan tersebut.

Awalnya, proyek jalan tersebut menjadi perhatian publik setelah ditemukan dugaan retak pada badan jalan, meski nilai anggarannya mencapai miliaran rupiah. Kritik yang muncul mempertanyakan mutu pekerjaan, masa pemeliharaan, hingga pengawasan teknis dari Dinas PUPR Kabupaten Lebak.

Namun, alih-alih membuka ruang klarifikasi dan audit terbuka, kemudian muncul pemberitaan dari media 86News.co yang memuat narasi diduga menyudutkan secara personal.

Nama individu dicantumkan tanpa konfirmasi yang proporsional, bahkan dibingkai dengan opini yang mengarah pada penghakiman sepihak.

Situasi semakin mengerucut ketika beredar tangkapan layar percakapan yang menunjukkan komunikasi antara oknum wartawan berinisial UK dengan wartawan yang sedang menjalankan tugas jurnalis bernama Hadi.

Publik pun mempertanyakan: apakah ini bentuk klarifikasi, atau justru upaya serangan balik untuk meredam kritik terhadap proyek bernilai Rp7,3 miliar itu?

Pers seharusnya berdiri independen, bukan menjadi alat legitimasi kekuasaan. Ketika media digunakan untuk membangun opini yang menyerang pengkritik proyek, maka yang dipertaruhkan bukan hanya etika jurnalistik, tetapi juga integritas birokrasi.

Atas dasar itu, pengaduan resmi telah dilayangkan ke Dewan Pers. Laporan tersebut mempersoalkan dugaan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, mulai dari pemberitaan tidak berimbang, tidak melakukan uji informasi, hingga dugaan penggunaan percakapan pribadi tanpa izin.

Kasus ini tidak lagi sekadar polemik proyek jalan. Ini adalah ujian tentang transparansi anggaran publik dan independensi pers di daerah. Proyek miliaran rupiah semestinya terbuka untuk dikritisi. Jika setiap kritik dibalas dengan framing dan serangan personal melalui media, maka demokrasi lokal sedang tidak sehat.

Masyarakat menunggu sikap tegas Dewan Pers dan aparat pengawas internal pemerintah. Substansi proyek harus diaudit secara teknis dan transparan. Dan jika terbukti ada penyalahgunaan media sebagai alat pembelaan pejabat, maka itu adalah preseden buruk yang tidak boleh dibiarkan.

Pers adalah pengawas kekuasaan, bukan perisai kekuasaan.

Raksa A Sagara Aktivis Banten menilai, sebtulnya akar masalah tersebut dari dugaan arogansi seorang pejabat terhadap kritik Jurnalis yang memang mereka sedang menjalankan tufoksinya sebagai kontrol sosial untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik. Menurutnya, seharusnya Jurnalis diberikan penghargaan yang sebaik-baiknya bukan malah disambut dengan nada tinggi ataupun bersikap arogan.

Kata Raksa, informasi yang ia terima bahwa jurnalis sedang melakukan kontrol terkait dugaan kerusakan dini pada proyek bernilai miliaran rupiah itu tidak bisa dianggap sebagai persoalan teknis semata.

“Kita berbicara tentang uang rakyat. Ketika proyek baru selesai tapi sudah menunjukkan kerusakan, itu patut dipertanyakan secara serius. Ada yang harus dijelaskan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak sebagai pihak yang bertanggung jawab,”tegas Raksa, Rabu 4 Maret 2026.

Menurutnya, munculnya retakan dalam waktu relatif singkat membuka ruang pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, mulai dari kesesuaian spesifikasi teknis, mutu material, hingga efektivitas pengawasan selama pelaksanaan proyek.
Raksa juga menyoroti respons oknum pejabat yang dinilai kurang kooperatif saat dikonfirmasi media. Ia menegaskan bahwa pejabat publik memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menjawab setiap pertanyaan masyarakat secara terbuka.

“Transparansi adalah bagian dari tanggung jawab jabatan. Jika memang sudah sesuai standar, sampaikan secara terbuka hasil uji mutu dan dokumen pengawasannya. Tidak perlu alergi terhadap kritik,”tegasnya.

Raksa menilai persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan klarifikasi internal. Ia mendorong aparat penegak hukum melakukan langkah preventif dan evaluatif guna memastikan tidak ada potensi pelanggaran dalam proyek tersebut.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Lebak melakukan penelaahan awal atas penggunaan anggaran, serta mendorong Kepolisian Republik Indonesia untuk mengkaji kemungkinan adanya unsur kelalaian atau pelanggaran hukum dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.
Selain itu, audit menyeluruh oleh Badan Pemeriksa Keuangan dinilai penting guna memastikan kesesuaian antara dokumen kontrak dan kondisi fisik di lapangan.
“Kalau semuanya sesuai aturan, tentu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi bila ditemukan indikasi penyimpangan, maka proses hukum harus berjalan. Tidak boleh ada kompromi terhadap penggunaan anggaran publik,”tegas Raksa.

Kritik tajam juga disampaikan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Setia Budhi Rangkasbitung (USBR), Rizqi Ahmad Fauzi. Ia menyoroti bukan hanya dugaan arogansi pejabat PUPR, tetapi juga kinerja dinas dalam memastikan mutu pembangunan infrastruktur.

Menurut Rizqi, proyek bernilai Rp7,3 miliar seharusnya menjadi contoh kualitas dan akuntabilitas. Jika ditemukan retakan dan muncul polemik, maka evaluasi menyeluruh wajib dilakukan.
“Jangan alergi kritik. Uang yang dipakai adalah uang rakyat. Kalau ada masalah, jawab dengan data dan audit teknis, bukan dengan framing yang menyerang pihak tertentu,” ujarnya.

Rizqi juga mengingatkan bahwa penggunaan media sebagai alat pembelaan pejabat, jika benar terjadi, merupakan preseden buruk bagi demokrasi lokal. Pers seharusnya menjadi pengawas kekuasaan, bukan tameng kekuasaan.

Kini persoalan tidak lagi semata soal retaknya badan jalan, tetapi menyentuh integritas birokrasi dan independensi pers. Publik menunggu dua hal: audit teknis terbuka terhadap proyek jalan tersebut dan klarifikasi menyeluruh atas dugaan keterlibatan oknum wartawan yang diduga menjadi perpanjangan tangan kepentingan pejabat.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa kritik terhadap proyek publik adalah bagian dari kontrol sosial. Jika kritik dibalas dengan serangan personal dan dugaan mobilisasi media, maka yang terancam bukan hanya nama baik individu, tetapi juga marwah pemerintahan dan kebebasan pers itu sendiri. (Tim-red)

TM  SERANG – Kejaksaan Negeri Serang melakukan penggeledahan di Kantor Pertanahan Kota Serang yang terletak di jalan Serang – Pandeglang kelurahan Tembong Kecamatan Cipocok Jaya Kota serang ,Selasa (3/3/2026).

Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik yang mengenakan rompi bertuliskan PIDSUS (Pidana Khusus) terlihat memeriksa sejumlah ruangan dan membawa beberapa dokumen sebagai barang bukti.

Sejumlah berkas penting dimasukkan ke dalam boks dan dibawa keluar dari gedung kantor.

Beberapa pegawai kantor pertanahan tampak dimintai keterangan di lokasi.

Aktivitas pelayanan kepada masyarakat sempat terganggu selama proses penggeledahan berlangsung.

Sementara itu, pihak Kantor Pertanahan Kota Serang juga belum memberikan pernyataan resmi terkait penggeledahan tersebut.

Perkembangan kasus ini masih menunggu keterangan resmi lebih lanjut dari pihak kejaksaan.(Rusli)

TM  Aceh – Bencana alam yang tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi menanamkan kekhawatiran di benak masyarakat. Bencana bisa menimbulkan kerusakan pada akses, fasilitas, hingga rumah beserta aset yang berada di dalamnya, termasuk sertipikat tanah.

Dampak itulah yang juga menimpa Helmi Ismail, nazir tanah wakaf Yayasan Pendidikan di Desa Bundar, Kecamatan Karang Baru, Kabupaten Aceh Tamiang. Bencana hidrometeorologi yang terjadi di Aceh pada November 2025 lalu ikut menghanyutkan sertipikat tanah milik yayasannya.

Sadar akan nilai yang dimiliki sertipikat tersebut mendorong Helmi Ismail untuk segera bertindak. Dua minggu setelah banjir mulai surut, ia berkomunikasi dengan Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Aceh Tamiang untuk mengajukan permohonan penggantian sertipikat yang hilang. Meski proses penggantian sertipikat dilakukan di posko sementara karena Kantah juga terdampak banjir, ia tak menyangka dalam waktu kurang dari sepekan sertipikat pengganti yayasannya sudah bisa dimiliki kembali.

“Alhamdulillah sangat responsif. Kurang dari seminggu sertipikat baru sudah terbit. Kami sangat bersyukur atas respons cepat dari Kantah di Aceh Tamiang,” ujar Helmi Ismail.

Peristiwa tersebut menjadi titik balik bagi Helmi. Ia menyadari di tengah risiko bencana yang terus mengintai, perlindungan dokumen fisik saja tidak lagi cukup. Sertipikat dalam bentuk elektronik yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun ia pandang sebagai solusi yang relevan dan mendesak.

Sertipikat pengganti yang diterbitkan kali ini sudah diperbaharui menjadi Sertipikat Elektronik. Digitalisasi itu Helmi Ismail pahami bukan sekadar perubahan bentuk, melainkan perubahan cara pandang terhadap keamanan aset. “Digitalisasi ini sangat kami sambut baik. Praktis, mudah, dan dokumentasinya lebih aman. Kalau terjadi kehilangan, salinannya bisa disimpan secara digital, misalnya di Google Drive. Bisa dicek lewat aplikasi juga. Jadi tidak perlu khawatir lagi dengan dokumen fisik,” tuturnya.

Pengalaman serupa juga dialami Nazarudin, warga Kota Langsa. Banjir setinggi satu meter yang merendam rumahnya juga merusak berbagai dokumen penting, termasuk sertipikat tanah tempat tinggalnya. Beruntung, melalui pengajuan sertipikat pengganti yang kini berbentuk elektronik, legalitas tanahnya dapat diverifikasi dengan cepat dan aman.

“Kalau kita lihat bentuknya, ini lebih praktis. Informasinya lebih mudah diakses, dan saat terjadi bencana seperti banjir, kami tidak perlu khawatir lagi,” kata Nazarudin.

Di wilayah Aceh yang kerap dilanda banjir, alih media dari sertipikat analog ke Sertipikat Elektronik menjadi langkah preventif yang rasional. Legalitas tetap terjamin sekaligus risiko kehilangan akibat bencana dapat ditekan secara signifikan. Kepala Kantah Kota Langsa, Dedi Rahmat Sukarya lantas mengimbau masyarakat untuk segera mengalihmediakan sertipikat tanah mereka yang masih belum berbentuk elektronik.

“Saya mengimbau seluruh masyarakat Kota Langsa untuk segera melapor, baik ke Kantah maupun ke kepala gampong (desa), untuk mengalihmediakan seluruh sertipikat tanah menjadi Sertipikat Elektronik. Ini agar dokumen lebih aman, lebih mudah diakses, dan lebih terjaga,” ucap Dedi Rahmat Sukarya.

Kisah Helmi Ismail dan Nazarudin menjadi pengingat di tengah risiko bencana yang bisa terjadi tak terprediksi, perlindungan aset tidak lagi cukup hanya dengan menyimpan tersembunyi di rumah. Era modern menawarkan tambahan keamanan dengan data pertanahan yang tersimpan secara digital di sistem _online_ Kementerian ATR/BPN. Transformasi ke Sertipikat Elektronik bukan sekadar inovasi administratif, melainkan bentuk adaptasi terhadap realitas zaman, menjaga hak atas tanah agar tetap aman, meski bencana terkadang datang tanpa permisi. (MW/YZ)

Editor:Rsl

#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia