TM,Kabupaten Cirebon – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memastikan anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2026 tidak mengganggu pemenuhan belanja infrastruktur. Meski tercatat mencapai 47,1 persen atau sebesar Rp2,04 triliun, komposisi tersebut dipengaruhi oleh adanya komponen dana dari pemerintah pusat.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon Sri Wijayawati menjelaskan, angka belanja pegawai tersebut masih mencakup Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik APBN.

“Angka belanja pegawai 47,1% atau sebesar Rp2,04 triliun pada tahun 2026 dikarenakan di dalamnya masih terdapat rekening TPG dan Belanja Tamsil yang bersumber dana dari DAK Nonfisik (APBN),” ujar Sri.

Ia menjelaskan, sesuai Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, perhitungan persentase belanja pegawai dilakukan setelah mengeluarkan komponen TPG dan Tamsil. Berdasarkan perhitungan tersebut, total belanja pegawai di luar tunjangan guru sebesar Rp1,68 triliun atau setara 38,8 persen dari total APBD sebesar Rp4,34 triliun.

Adapun rincian anggaran menunjukkan, TPG mencapai Rp361,97 miliar dan Tamsil sebesar Rp201 juta, sehingga total tunjangan guru mencapai Rp362,17 miliar. Sementara itu, belanja gaji dan tunjangan ASN yang melekat menjadi komponen terbesar dengan nilai sekitar Rp1,29 triliun.

Selain itu, peningkatan belanja pegawai juga dipengaruhi penambahan jumlah aparatur pada 2025, yakni 60 CPNS dan 2.040 PPPK. Dengan penambahan tersebut, jumlah PNS di Kabupaten Cirebon kini mencapai lebih dari 9 ribu orang dan PPPK lebih dari 10 ribu orang. Di sisi lain, angka pensiun pegawai berkisar 500 hingga 600 orang per tahun.

Terkait pembangunan infrastruktur, Sri menegaskan penyusunan APBD tetap mengacu pada ketentuan pemerintah pusat, termasuk kewajiban pemenuhan belanja mandatory.

“Dalam hal pemenuhan belanja Infrastruktur, penyusunan APBD Pemerintah Daerah mempunyai dasar yaitu Permendagri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2026,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah daerah diwajibkan memenuhi sejumlah alokasi belanja, di antaranya belanja pegawai maksimal 30 persen hingga 2027, belanja infrastruktur minimal 40 persen, belanja fungsi pendidikan 20 persen, serta belanja wajib lainnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga harus mengalokasikan belanja tematik seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), percepatan penanganan kemiskinan ekstrem, stunting, pengendalian inflasi, serta program prioritas yang mendukung agenda nasional.

Namun, dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kabupaten Cirebon menghadapi tantangan fiskal. Berdasarkan peta kapasitas fiskal daerah, kemampuan fiskal daerah masih tergolong rendah sehingga ketergantungan terhadap pemerintah pusat mencapai lebih dari 80 persen.

Pada 2026, transfer dari pemerintah pusat juga mengalami penurunan sekitar Rp273 miliar. Kondisi ini membuat pemerintah daerah harus cermat dalam menyusun anggaran agar tetap memenuhi ketentuan mandatory dan tematik.

“Karena hal tersebut, Pemerintah Daerah cukup kesulitan karena di satu sisi harus memenuhi belanja mandatory dan tematik karena apabila salah satu saja diabaikan maka struktur APBD Pemerintah Kabupaten Cirebon tidak sesuai dengan Pedoman Penyusunan APBD,” kata Sri.

Sebagai langkah ke depan, Pemerintah Kabupaten Cirebon tengah menyiapkan skema penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027. Hal ini seiring dengan batas akhir pemenuhan mandatory spending sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemkab Cirebon memastikan keseimbangan antara belanja pegawai dan pembangunan, termasuk infrastruktur, tetap terjaga sesuai ketentuan yang berlaku. (Mahmud).

TM,Kabupaten Cirebon — Pemerintah Kabupaten Cirebon menerima kunjungan Kedutaan Besar Bulgaria di Ruang Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Selasa (14/4/2026). Pertemuan ini menjadi momentum penjajakan kerja sama di bidang ekonomi, industri, dan pariwisata.

Bupati Cirebon Imron menyampaikan perkembangan positif ekonomi daerah yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.

“Pada tahun 2024, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cirebon meningkat signifikan hingga mencapai 5,83 persen, menjadikan Kabupaten Cirebon daerah dengan peringkat pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di Jawa Barat,” ujar Imron.

Ia menambahkan, capaian tersebut kembali meningkat pada tahun berikutnya.

“Kemudian pada tahun 2025, capaian pertumbuhan ekonomi kembali meningkat sangat signifikan mencapai angka 6,23 persen, meningkat sebesar 0,4 persen dari capaian tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Imron juga menegaskan bahwa Kabupaten Cirebon memiliki peluang besar untuk berkembang, terutama setelah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Industri Rebana.

“Terlebih saat ini Kabupaten Cirebon melalui PP Nomor 87 Tahun 2021 telah ditetapkan ke dalam Kawasan Industri Rebana yang menjadi Proyek Strategis Nasional. Diharapkan kedepannya kawasan ini mampu menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi wilayah berbasis industri, logistik, dan jasa,” tambahnya.

Ia berharap kunjungan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

“Semoga pertemuan ini juga dapat membawa dampak positif bagi Kabupaten Cirebon yang sampai saat ini terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi di wilayah kami,” pungkasnya.

Sementara itu, Duta Besar Bulgaria, Tanya Dimitrova, melihat adanya potensi kerja sama yang besar di Kabupaten Cirebon, khususnya di sektor ekonomi.

“Kami melihat ada potensi yang luar biasa di Kabupaten Cirebon dalam bidang ekonomi, yaitu bisnis furniture dan rottan, kami menganggap dua hal ini sangat potensial untuk dikembangkan dan dikerjasamakan,” jelas Tanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan ketertarikan untuk mengembangkan kerja sama di sektor lain.

“Selain ekonomi , sektor lainnya yang ingin kami kerjasamakan yaitu pengembangan pariwisata dan sektor pembangunan yang lain,” tambahnya.

Menurutnya, pertemuan ini diharapkan menjadi awal kolaborasi yang lebih intens antara kedua pihak.

“Harapannya dengan pertemuan ini kita bisa menjalin kerjasama yang intens untuk saling memperkuat dan saling melengkapi antara Bulgaria dengan Kabupaten Cirebon,” pungkasnya.

Pertemuan ini menjadi langkah awalp dalam membuka peluang investasi dan kerja sama internasional, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi unggulan di tingkat global. (Mahmud).

TM,Kabupaten Cirebon — Bupati Cirebon Imron menegaskan pentingnya peran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dan Tim Pembina Posyandu dalam mendukung program prioritas pemerintah.

Hal itu disampaikan Imron saat pelantikan Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu Kecamatan se-Kabupaten Cirebon Tahun 2026 di Pendopo Bupati Cirebon, Selasa (14/4/2026).

Dalam sambutannya, Imron optimis para pengurus mampu menjalankan tugas dengan baik, serta mendorong kemajuan gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di wilayah masing-masing.

Ia menjelaskan, pelantikan tersebut merupakan amanah dari regulasi pemerintah, di antaranya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang mengatur bahwa istri kepala daerah dan camat secara ex officio menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Ketua Pembina Posyandu.

Lebih lanjut, Imron menekankan PKK dan Posyandu memiliki peran krusial dalam mendukung program prioritas nasional yang tertuang dalam visi misi Presiden dan Wakil Presiden RI.

Menurutnya, kedua lembaga tersebut menjadi pilar utama dalam pembangunan keluarga dan masyarakat.

Ia menyebutkan, melalui 10 Program Pokok PKK, upaya peningkatan kualitas hidup keluarga dilakukan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Sementara Posyandu berperan sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, termasuk dalam pelaksanaan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) di tingkat desa dan kelurahan.

“Program PKK dan Posyandu perlu dilaksanakan dengan prinsip kemitraan, keswadayaan dan kegotongroyongan,” katanya.

Selain itu, ia meminta agar dilakukan pemetaan program prioritas, seperti ketahanan pangan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemberian makanan bergizi bagi anak, serta peningkatan pelayanan sosial dasar.

Imron juga menyoroti pentingnya penguatan integrasi sosial yang dinilai mengalami penurunan.

Ia menekankan bahwa keberhasilan program kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada sinergi antara masyarakat dan pemerintah.

“Kolaborasi dan sinergi antara PKK, Posyandu, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan adalah kunci keberhasilan. Tidak ada satu pihak pun yang dapat bekerja sendiri,” ujarnya.

Imron mengajak seluruh kader PKK dan Posyandu untuk mendukung visi dan misi kepala daerah. Ia menilai peran kader sangat penting, karena bersentuhan langsung dengan masyarakat dan keluarga.

Ia berharap seluruh jajaran dapat bekerja secara optimal demi percepatan pembangunan keluarga dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Cirebon.

Senada dengan itu, Ketua TP PKK Kabupaten Cirebon, Nunung Roosmini menyampaikan keyakinannya terhadap komitmen para ketua yang baru dilantik dalam menjalankan amanah.

“Saya percaya, bahwa Ketua Tim Penggerak PKK akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya disertai penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan yang dipercayakan untuk meningkatkan peran serta PKK dalam mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga,” ujarnya. (Mahmud).

TM,KotaCirebon – Pemerintah Kota Cirebon menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan tokoh agama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial kemasyarakatan. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, saat menghadiri Pelantikan dan Rapat Kerja Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Cirebon Masa Khidmat 2025–2030 di At-Taqwa Center Kota Cirebon, Selasa (14/4/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan pelantikan dan rapat kerja yang dinilai sebagai momentum strategis dalam memperkuat peran ulama di tengah masyarakat. Ia juga mengucapkan selamat kepada KH Samsudin yang dipercaya mengemban amanah sebagai Ketua Umum MUI Kota Cirebon, beserta jajaran pengurus yang baru dilantik.

“Atas nama Pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia dan keluarga besar MUI Kota Cirebon atas terselenggaranya agenda ini. Selamat kepada Ketua Umum beserta seluruh pengurus yang telah dikukuhkan, semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ujar Wali Kota.

Ia menekankan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berfokus pada aspek fisik dan infrastruktur, tetapi juga harus menyentuh dimensi mental, spiritual, dan moral masyarakat. Menurutnya, keberadaan MUI memiliki posisi strategis sebagai wadah para ulama, zu’ama, dan cendekiawan muslim dalam membangun keseimbangan tersebut.

Wali Kota juga mengungkapkan bahwa capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Cirebon yang terus meningkat patut disyukuri. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa indikator tersebut akan kehilangan makna apabila tidak dibarengi dengan penguatan nilai moral dan etika publik.

“Di sinilah peran MUI menjadi sangat penting sebagai mitra strategis pemerintah, agar kemajuan intelektual dan ekonomi masyarakat berjalan seiring dengan kematangan spiritual,” katanya.

Lebih lanjut, Wali Kota menyoroti persoalan lingkungan, khususnya permasalahan sampah yang masih menjadi tantangan serius di Kota Cirebon. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan yang dilakukannya di kawasan Sungai Sukalila, kondisi tumpukan sampah masih memprihatinkan dan memerlukan penanganan bersama.

Menurutnya, persoalan sampah tidak semata menjadi tanggung jawab teknis pemerintah, melainkan juga mencerminkan perilaku dan kesadaran kolektif masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan berbasis nilai dinilai penting untuk melengkapi kebijakan yang telah ada.

“Persoalan ini tidak cukup hanya dengan regulasi. Diperlukan pendekatan nilai dan kesadaran bersama. Saya berharap MUI dapat turut mengambil peran aktif dalam memberikan edukasi kepada umat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan,” ungkapnya.

Wali Kota mengajak para ulama dan tokoh agama untuk terus menyampaikan pesan-pesan edukatif dalam setiap dakwah, termasuk menanamkan kesadaran bahwa menjaga kebersihan merupakan bagian dari iman. Dengan demikian, diharapkan masyarakat lebih tergerak untuk menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, serta menghormati ruang publik.

“Jika para alim ulama, para Kiai, Ustaz, dan tokoh masyarakat menyampaikan pesan ini di masjid maupun di tengah lingkungan warga, insyaallah kesadaran masyarakat akan tumbuh lebih cepat,” tegasnya.

Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Kota Cirebon berharap dapat segera keluar dari kondisi darurat sampah dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta nyaman bagi seluruh warga.

Selain itu, Wali Kota juga mendorong agar Rapat Kerja MUI menghasilkan program-program konkret, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi umat. Ia menilai peran MUI sangat penting dalam mendukung penguatan ekonomi berbasis syariah, pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM, serta pengelolaan zakat dan wakaf secara profesional.

“Kita ingin memastikan bahwa nilai-nilai agama tidak hanya menjadi pedoman spiritual, tetapi juga mampu mendorong produktivitas dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua MUI Kota Cirebon, KH Samsudin menyampaikan komitmen pihaknya untuk memperkuat visi pembangunan Kota Cirebon yang setara dan harmonis. Ia menjelaskan bahwa MUI telah menyiapkan berbagai program kerja yang terbagi dalam sembilan komisi untuk menjawab kebutuhan umat.

“Kami akan menguatkan visi Kota Cirebon yang setara, dengan berbagai program yang telah disusun dalam sembilan komisi. Salah satunya adalah Pendidikan Kader Ulama (PKU), sebagai upaya menyiapkan generasi penerus ulama di masa mendatang,” ujarnya.

Menurutnya, program PKU menjadi langkah strategis dalam menjaga kesinambungan kepemimpinan ulama, sekaligus memastikan nilai-nilai keislaman tetap terjaga di tengah perkembangan zaman.

Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga harmoni dan memperkuat nilai-nilai Islam yang damai dan berkemajuan.

“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga harmoni, menghadirkan Islam yang damai dan berkemajuan. Mohon doa agar kami dapat menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya,” tutupnya.( Mahmud).