TM  Lebak – Munculnya surat pernyataan terkait penawaran buku di lingkungan Sekolah Menengah Negeri 2 Rangkasbitung tidak serta merta meredam polemik. Pasalnya, banyak siswa kelas 7 diketahui sudah membeli buku seharga Rp38.000 per eksemplar, sehingga memunculkan dugaan adanya pelanggaran aturan pendidikan.

Dalam surat tertanggal 6 April 2026, pihak sekolah menegaskan tidak menjual buku kepada siswa maupun orang tua. Sekolah juga menyatakan tidak pernah mewajibkan pembelian buku tertentu.

Namun di sisi lain, surat tersebut justru mengakui adanya kegiatan sosialisasi dan penawaran buku oleh sales di lingkungan sekolah. Fakta ini menjadi sorotan karena transaksi sudah terjadi dan melibatkan banyak siswa kelas 7.

Secara hukum, Pasal 181 huruf a PP Nomor 17 Tahun 2010 dengan tegas melarang pendidik dan tenaga kependidikan menjual buku pelajaran, bahan ajar, maupun perlengkapan belajar di satuan pendidikan. Aturan itu juga melarang segala bentuk fasilitasi yang mengarah pada transaksi di lingkungan sekolah.

Sejumlah wali murid menilai meski disebut “tidak wajib”, kondisi banyaknya siswa yang telah membeli buku Rp38 ribu menimbulkan kesan seolah buku tersebut bagian dari kebutuhan belajar yang harus dimiliki.
“Kalau memang tidak wajib, kenapa sampai banyak anak kelas 7 sudah beli? Apalagi sosialisasinya dilakukan di sekolah,” ujar salah satu orang tua siswa.

Keberadaan surat pernyataan yang baru dibuat setelah pembelian berlangsung justru memunculkan pertanyaan baru: apakah sekolah lalai membiarkan praktik penawaran buku masuk ke ruang pendidikan?
Ombudsman RI juga menegaskan sekolah tidak boleh menjadi tempat transaksi atau titip-jual buku, meski dengan alasan membantu pembelajaran. Pembelian hanya dibenarkan jika orang tua membeli sendiri secara mandiri di luar sekolah tanpa fasilitasi pihak sekolah.

Dengan nominal Rp38.000 per siswa, jika pembelian dilakukan oleh banyak siswa kelas 7, maka total uang yang beredar bisa cukup besar.

Sampai berita ini tayang pihak Sekolah Menengah Negeri 2 Rangkasbitung maupun Dinas Pendidikan Lebak belum memberikan jawaban. (Rusli)

TM  SERANG – Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Pandeglang menghadiri kegiatan sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Tahun 2026, Rabu (15/4/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas keterbukaan informasi publik di lingkungan badan publik.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang, Dede Apriandi, hadir mewakili instansi atas undangan dari Komisi Informasi Banten.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten ini berfokus pada penyampaian tahapan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tahun 2026. Agenda ini menjadi langkah awal bagi seluruh badan publik di wilayah Banten dalam mempersiapkan pelaksanaan keterbukaan informasi secara transparan dan berkelanjutan sepanjang tahun.

Melalui kegiatan tersebut, Komisi Informasi memberikan pemahaman terkait mekanisme penilaian, indikator keterbukaan informasi, serta strategi peningkatan layanan informasi publik yang efektif dan akuntabel.

Kehadiran perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang dalam sosialisasi ini menegaskan komitmen lembaga dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Selain itu, partisipasi aktif ini juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, khususnya di bidang pertanahan.

Dengan mengikuti tahapan Monev sejak awal, Kantah Pandeglang optimistis dapat memenuhi standar keterbukaan informasi publik yang ditetapkan, sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan pemerintah.**

Editor:Ben

TM  JAKARTA — Alarm keras terkait kerusakan lingkungan di Provinsi Banten kini bergema dari Senayan. Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal yang dinilai telah mencapai tahap mengkhawatirkan, khususnya di Kabupaten Lebak.

Dalam rapat kerja bersama Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, Rabu (15/4/2026), Arif menegaskan bahwa aktivitas tambang emas liar di wilayah tersebut sudah tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.

“Tambang emas liar di Lebak itu luar biasa. Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, luas lahan yang terdampak tambang ilegal di Banten diperkirakan mendekati 200 ribu hektare. Angka ini menunjukkan bahwa praktik tersebut bukan lagi bersifat sporadis, melainkan telah berkembang menjadi ancaman sistemik terhadap lingkungan.

“Lahan-lahan ini sudah banyak digunakan tambang liar. Kami minta kementerian segera bertindak,” ujarnya.

Lebak Jadi Episentrum Tambang Emas Liar dan Batu Bara

Kabupaten Lebak disebut sebagai wilayah paling terdampak. Aktivitas pertambangan emas ilegal tumbuh masif tanpa pengawasan yang memadai, berpotensi merusak ekosistem sekaligus mengancam keselamatan masyarakat sekitar.

Arif mengingatkan, pembiaran terhadap praktik ini tidak hanya memperparah kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial di masa depan.

Ujung Kulon Minim Fasilitas, Padahal Benteng Ekosistem

Selain tambang ilegal, Arif juga menyoroti kondisi Taman Nasional Ujung Kulon yang dinilai jauh dari ideal.

Padahal, kawasan konservasi ini memiliki peran vital sebagai penyangga ekosistem global dan sering disebut sebagai “paru-paru dunia”.

“Saya sudah beberapa kali ke sana. Fasilitas dan anggarannya sangat minim,” ungkapnya.

Nasib Badak Jawa Ikut Dipertaruhkan?

Perhatian juga tertuju pada keberlangsungan Badak Jawa yang hanya tersisa di kawasan Ujung Kulon. Populasi yang sangat terbatas membuat perlindungan habitat menjadi sangat krusial.

Jika ekosistem terganggu akibat aktivitas ilegal, maka keberadaan spesies langka ini berada dalam ancaman serius.

“Badak di Ujung Kulon itu harus benar-benar diperhatikan,” tegas Arif.

Desakan: Jangan Lambat Bertindak!

Komisi IV DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret, di antaranya:

• Menghentikan aktivitas tambang ilegal
• Melakukan pemulihan lahan terdampak
• Memperkuat pengawasan kawasan hutan dan konservasi

Kasus ini bukan sekadar persoalan hukum atau ekonomi semata. Ini menyangkut masa depan lingkungan di Banten—bahkan Indonesia secara luas.

Pesan dari DPR-RI tegas: jika terus dibiarkan, kerusakan akan semakin meluas. Namun jika ditangani sekarang, peluang untuk menyelamatkan lingkungan masih terbuka.(**)

Editor: Benn

TM PRINGSEWU – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) oleh oknum kurir jasa pengiriman kembali mencuat di Kabupaten Pringsewu. Modus yang digunakan beragam, mulai dari perubahan nominal harga pada sistem cash on delivery (COD) hingga permintaan uang tunai di luar prosedur resmi. Sejumlah warga mengaku dirugikan dan meminta pihak perusahaan bertindak tegas.

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 10 April 2026, saat seorang warga memesan barang melalui aplikasi Shopee dengan metode COD senilai Rp19.269. Namun, saat paket hendak diantar, kurir yang mengaku bernama Adi Yulian diduga mengubah nominal pembayaran menjadi Rp25.000.

Tak hanya itu, kurir tersebut juga meminta pembeli melakukan transfer ke rekening pribadinya. Merasa ada kejanggalan, pembeli menolak dan meminta agar barang dikembalikan (retur) sesuai prosedur karena harga tidak sesuai dengan yang tertera di aplikasi.

Alih-alih mengikuti permintaan konsumen, kurir memberikan jawaban yang dinilai berbelit dan terkesan memaksa. Ia berdalih hanya sebagai pembawa paket dan mengaku telah “memanjer” barang tersebut kepada pihak tertentu.

Masalah berlanjut pada Sabtu, 11 April 2026. Saat pengirim barang, Diki Irawan, mengajukan retur melalui komunikasi WhatsApp, kurir lain yang mengaku berasal dari Shopee Express tetap mengantarkan paket ke alamat tujuan.

Ironisnya, meski status barang seharusnya dikembalikan, kurir tersebut justru meminta uang tunai sebesar Rp10.000 dengan alasan biaya penanganan. Praktik ini dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) jasa pengiriman.

Tiga warga yang mengaku dirugikan dalam kejadian ini yakni Diki Irawan, Ari Wibowo, dan Juini Permana, yang seluruhnya berdomisili di Pekon Waringin Sari Timur. Mereka berharap kejadian serupa tidak terulang dan meminta adanya pengawasan ketat dari pihak perusahaan.

Saat dikonfirmasi media, Adi Yulian mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Ia berdalih masih baru bekerja dan tidak memahami prosedur secara menyeluruh.

“Masalah sudah selesai, mas. Saya sudah minta maaf, itu kesalahan saya. Tolong jangan dibawa ke kantor cabang, saya masih ingin kerja. Saya baru sebulan kerja, saya minta maaf,” ujar Adi.

Sementara itu, pihak atasan dari Shopee Express yang diwakili oleh Riki menyatakan akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh kurir di lapangan.

“Baik Pak, segera kami tindak lanjuti untuk pelanggaran yang sudah dilaporkan. Terima kasih atas kepeduliannya. Dari sisi kami, kami juga meminta maaf atas ketidaksesuaian SOP yang telah dilakukan kurir terlapor,” tegasnya.

Rabu, (15/04/2026)

Kejadian ini menjadi peringatan bagi masyarakat agar lebih waspada terhadap modus penipuan atau pungli yang mengatasnamakan kurir pengiriman. Konsumen diimbau untuk selalu mengecek nominal pembayaran di aplikasi resmi dan menolak transaksi di luar sistem, termasuk permintaan transfer pribadi maupun pungutan tunai tanpa dasar yang jelas.

Selain itu, masyarakat juga diminta segera melaporkan kepada pihak perusahaan maupun aparat berwenang apabila menemukan praktik serupa, guna mencegah kerugian yang lebih luas.

(Diki)

TM  SERANG – Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, meminta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar lebih selektif dalam memberikan rekomendasi maupun izin pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Ia menegaskan, pengelolaan WPR harus benar-benar berpihak kepada masyarakat, bukan dimanfaatkan oleh pihak tertentu.

Permintaan tersebut disampaikan menyusul terbitnya keputusan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang hanya menyetujui 11 titik WPR dari total 32 usulan yang diajukan Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut Dimyati, kehati-hatian dalam proses pemberian izin menjadi krusial untuk mencegah penyimpangan di lapangan, terutama praktik yang mengatasnamakan masyarakat namun justru dikuasai oleh pemodal.

“Kita harus hati-hati dalam memberikan izin kepada pihak ketiga. Ini untuk rakyat, jangan sampai hanya mengatasnamakan rakyat tapi yang menikmati justru pihak lain,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).

Ia menambahkan, proses penentuan pengelola WPR harus melalui inventarisasi yang ketat agar benar-benar melibatkan masyarakat lokal serta memberikan manfaat ekonomi secara langsung.

“Nanti kita lihat siapa yang mengajukan. Itu yang harus kita inventarisir secara benar,” katanya.

Dimyati juga mengungkapkan bahwa sebagian usulan WPR yang belum disetujui masih terkendala status lahan, seperti berada di kawasan hutan lindung atau masih terikat kontrak dengan pihak swasta.

“Beberapa lokasi memang belum bisa disetujui karena faktor status lahan, nanti kita cek lagi,” tuturnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandhi Hartawan, mengatakan pemerintah daerah akan mengevaluasi usulan WPR yang belum disetujui untuk mengetahui penyebab penolakan.

“Kita akan evaluasi kenapa kemarin tidak disetujui. Mungkin ada berkas yang kurang atau informasi yang belum lengkap, nanti kita perbaiki dan ajukan kembali,” kata Deden.

Sebelumnya, Kepala Dinas ESDM Provinsi Banten, Ari James Faraddy, menjelaskan bahwa 11 WPR yang telah disetujui tersebar di Kabupaten Lebak dan Pandeglang. Namun, penetapan tersebut belum dapat langsung memasuki tahap operasional.

Ia menyebutkan masih ada sejumlah tahapan lanjutan, termasuk penyusunan pedoman pengelolaan WPR sebagai dasar penerbitan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

“Kepmen-nya sudah keluar, tapi kita masih menunggu pedoman pengelolaan WPR sebelum bisa diterbitkan IPR. Jadi masih belum bisa beroperasi,” ujarnya. (*/Ben)