Redaksi 
LEBAK – Organisasi Rakyat Anti Koruptor (Orator) Provinsi Banten, menyoroti dugaan penyimpangan pada proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di sejumlah wilayah di Kabupaten Lebak.
Ketua Orator Banten Agustian, menyebut proyek tersebut diduga sarat persoalan teknis hingga indikasi praktik korupsi.Menurutnya, proyek SPAM yang tersebar di beberapa kecamatan seperti, di Desa Cibarengkok, Cikumpay, Cipeundeuy dan Calungbungur, diduga tidak berjalan sesuai spesifikasi.
Ia menilai kualitas pekerjaan di lapangan jauh dari harapan masyarakat. Lembaga Orator Provinsi Banten juga mendesak dilakukan audit khusus terhadap 4 paket proyek SPAM tahun anggaran 2026.
Hingga berita diterbitkan, Haji Oji selaku Pelaksana program pembangunan SPAM terkesan tidak transparan saat dikonfirmasi prihal pelaksanaan program tersebut.
“Aroma busuk dugaan korupsi proyek SPAM di Kabupaten Lebak semakin menyengat. Dari pembelanjaan bahan kebutuhan SPAM, seperti pipa dan lainnya yang di duga kuat tidak sesuai spesifikasi dan RAB yang berpotensi kerugian anggaran negara,” kata Agustian, S.I.Kom Ketua Orator Banten dalam keterangannya, Rabu (11/11/2026).
Agustian menduga pada 4 paket proyek SPAM tersebut dikerjakan secara asal-asalan. Pelaksanaannya juga diyakininya tidak berkiblat pada standarisasi program SPAM.
Hal tersebut menimbulkan kekhwatiran akan terjadinya kebocoran sambungan pipa, pendalaman instalasi kedepan, yang tidak sesuai spesifikasi, hingga jaringan yang tidak berfungsi optimal kedepannya, meski saat ini proyek telah dinyatakan selesai.
Selain itu Agustian juga berharap pada proses serah terima pekerjaan atau Provisional Hand Over (PHO), Pihak OPD DPUPR Kabupaten Lebak selektif, walaupun sudah diterbitkan.
“Semoga Kepala Dinas PUPR teliti saat proses PHO, dan berani bertindak tegas jika kedepan terjadi gagal uji fungsi, kerusakan bangunan, untuk mendesak pihak pelaksana bertanggung jawab, dengan tujuan program tersebut dapat dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Tak hanya menyoroti aspek teknis, Agustian juga meminta aparat penegak hukum (APH) untuk mengusut dugaan praktik fee proyek maupun aliran dana kepada oknum yang tidak tertentu yang disebut-sebut terjadi sebelum pelaksanaan pekerjaan.
Agustian menilai hingga kini belum terlihat langkah konkret dari aparat penegak hukum meskipun laporan dan keluhan masyarakat terkait proyek SPAM telah berulang kali disampaikan melalui berbagai saluran, termasuk media.
Ia meminta Polres Lebak dan Kejaksaan Negeri Lebak segera memberikan langkah konkrit dalam penegakan hukum, seperti korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) pada praktik busuk yang menyebabkan kerugian pada keuangan Negara/Daerah.
“Air adalah kebutuhan dasar masyarakat. Jika proyek penyediaan air bersih sampai dikorupsi, maka itu sangat melukai rasa keadilan publik,” tutupnya.(Rusli)
Info Penulis
