
PANDEGLANG – Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang terus memperkuat sinergi lintas instansi dalam upaya memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap aset milik negara. Salah satu langkah konkret dilakukan melalui koordinasi bersama Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pandeglang dalam mendukung percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) Tahun Anggaran 2026. Selasa, (17/11).
Dalam program tersebut, salah satu objek tanah yang menjadi sasaran sertipikasi berada di Desa Dahu, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, dengan luas mencapai 535 meter persegi. Tanah tersebut merupakan aset milik Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang yang akan diproses sertipikasi hak atas tanahnya melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang.
Sinergi kedua instansi ini menjadi bagian penting dalam memastikan aset negara memiliki legalitas dan kepastian hukum yang jelas. Sertipikasi tanah BMN tidak hanya bertujuan menertibkan administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi langkah preventif untuk melindungi aset pemerintah dari potensi sengketa, penguasaan oleh pihak yang tidak berhak, maupun persoalan hukum di kemudian hari.
Dalam prosesnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang melakukan koordinasi dengan satuan kerja pemegang aset guna memastikan kesiapan dokumen dan kesesuaian data bidang tanah. Tahapan tersebut mencakup penelitian dokumen, verifikasi data yuridis, pengukuran dan pemetaan bidang tanah, hingga proses penerbitan sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kolaborasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang diharapkan dapat memperlancar setiap tahapan sertipikasi, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola aset pemerintah yang lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Terlebih, aset tanah milik Kementerian Agama memiliki peran strategis dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan, termasuk pelayanan keagamaan dan pendidikan kepada masyarakat. Karena itu, kepastian hukum atas tanah tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan pemanfaatan aset negara.
Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang menegaskan bahwa percepatan sertipikasi BMN merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang profesional dan bertanggung jawab. Dukungan aktif dari seluruh satuan kerja pemegang aset, khususnya dalam penyediaan dokumen kepemilikan, data penguasaan, serta informasi pendukung lainnya, menjadi faktor penting bagi kelancaran program tersebut.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi lintas instansi, Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang berharap pelaksanaan sertipikasi BMN Tahun Anggaran 2026 dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata dalam pengamanan aset negara.
Upaya ini sekaligus menegaskan komitmen Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang untuk terus menghadirkan pelayanan pertanahan yang profesional, responsif, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya kepastian hukum hak atas tanah serta tertib administrasi pengelolaan aset negara. (Humas BPN Pandeglang)
Kantor Pertanahan Kabupaten Pandeglang – Melayani, Profesional, Terpercaya.
Editor: Benny