Nodai Kesepakatan dan Pernyataan, KLH GERTAS Dorong KLHK ‘Segel’ TPAS Ilegal Di Ciseeng Kabupaten Bogor
Redaksi 
Rendy Mamesah Ketua Komunitas Lingkungan Hidup Gerak Tanggap Sampah (KLH GERTAS). Foto/TM
TM Kab Bogor – Ketua Komunitas Lingkungan Hidup Gerak Tanggap Sampah (KLH GERTAS) Rendy Mamesah cukup menyayangkan adanya pengabaian komitmen menjaga keberlangsungan ekosistem lingkungan oleh pengelola maupun pemilik lahan dari keberlangsungan usaha pemrosesan sampah (TPA) yang diduga kuat tidak berizin di Kampung Ketapang, Desa Putat Nutug, Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.
“Menjalankan usaha dengan memanfaatkan lahan yang dimiliki untuk dijadikan tempat penampungan akhir sampah tanpa menerapkan metode pengolahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Jelas terutama harus memiliki ijin, baik AMDAL, UPL/UKL, maupun SPPL untuk menjalankan usaha yang bersinggungan dengan lingkungan hidup,” ungkap Rendy kepada media ini, Sabtu (27/1).
Untuk dapat lebih bersifat mencegah kerusakan pada ekosistem tanah dan air dari keberlangsungan usaha TPA Liar yang ada di Desa Putat Nutug Ciseeng itu, Rendy berharap dapat segera mendapat atensi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Ketika si pengelola telah mengabaikan, mengucilkan komitmen yang telah dituangkan dalam surat pernyataan yang merupakan imbauan dari Dinas LH Kabupaten Bogor sebagai SKPD yang memiliki wewenang, iya sudah seharusnya Tim Gakkum KLHK untuk segera meninjau lokasi (Sidak),” harapnya.
Sebagai tambahan informasi, media ini sejak Senin (22/1) mendapatkan temuan adanya kegiatan usaha pemrosesan akhir sampah di Kp Ketapang RT 01/04 Desa Putat Nutug Ciseeng. Dari hasil penelusuran media ini, didapati truk sampah (swasta/swadaya) membuang sampah di lokasi yang diketahui diatas lahan milik H Umar.
Dari hasil konfirmasi media ini ke Dyan Heru selaku Kepala Seksi Penegakan Hukum DLH Kabupaten Bogor menyebut bahwasannya kegiatan usaha TPA tersebut tidak memiliki ijin. Tindaklanjut pun diteruskan melalui komitmen pernyataan yang dituangkan dalam surat pernyataan resmi diatas materai, pada Bulan Mei Tahun 2022 lalu. (RDY)
Info Penulis
