Kab Bekasi TM – Penyaluran bantuan pertanian kepada sejumlah kelompok tani di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, menjadi sorotan. Pasalnya, terdapat perbedaan nominal antara nilai bantuan yang diinformasikan sebesar Rp 216.000.000 dengan angka dalam bukti kwitansi sebesar Rp 151.340.000.
Jika kedua angka tersebut merujuk pada bantuan yang sama, terdapat selisih mencapai Rp 64.660.000 yang hingga kini membutuhkan penjelasan dan pertanggungjawaban secara transparan.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, dana bantuan tersebut diserahkan kepada U, yang disebut sebagai Koordinator P3A Pertanian sekaligus anggota BPD Desa Sindangmulya, Kecamatan Cibarusah.
Sorotan semakin menguat ketika awak media mengonfirmasi keberadaan papan informasi kegiatan. Usman justru menjawab, “Tidak usah dipasang, karena supaya wartawan tidak pada tahu,” ujar dia.
Bahkan, U dengan nada cukup tinggi menantang wartawan dengan pernyataan, “Kalau mau beritain, silakan saja.”
Ungkapan tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai keterbukaan informasi dalam pelaksanaan program bantuan yang berkaitan dengan kepentingan petani.
Publik kini mempertanyakan, berapa sebenarnya nilai bantuan yang dicairkan, siapa yang berwenang menerima dan mengelola dana tersebut, serta ke mana pertanggungjawaban atas selisih Rp64,66 juta?
Bantuan pertanian merupakan hak dan kepentingan petani, bukan ruang untuk mengabaikan transparansi. Selisih Rp64,66 juta harus dijelaskan, bukan dibiarkan menjadi tanda tanya. (Hadri)