Pengamat pembangunan cirebon Jusman Mangihut Tua Nainggolan Saat berikan keterangan kepada Media Selasa(9/11/2026) Di sekitarlokasi pekerjaan.
RETAK Di Sejumlah Titik Proyek Jalan Banharwangunan–Perum- Lobunta SENILAI Rp919,713.000,- DiPertanyakan
TMKabupaten Cirebon-Pengamat Pembangunan CirebonJusman Nainggolan Soroti Kualitas Beton, Fungsi Gorong-Gorong, dan Pengawasan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon.Ucapnya Selasa(9/11/2026)Kepada Media Ini.
Menurutnya – Pembangunan infrastruktur jalan yang bersumber dari uang rakyat kembali menjadi sorotan. Kali ini, proyek peningkatan Jalan Banjarwangunan–Perum Lobunta, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan nilai anggaran mencapai Rp919.713.000, menjadi perhatian setelah ditemukan keretakan pada sejumlah bagian beton jalan. Ucapnya Selasa(9/11/2026) Kepada Mediaa Ini.
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas pekerjaan, pengawasan teknis, serta kesesuaian pelaksanaan proyek dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
Jusman Mangihut Tua Nainggolan menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi tersebut. Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur yang menggunakan anggaran negara harus menghasilkan pekerjaan berkualitas, bukan justru memperlihatkan kerusakan dalam waktu yang relatif singkat.
Menurut Jusman, keretakan beton yang ditemukan di sejumlah titik harus segera diperiksa secara menyeluruh oleh pihak yang berkompeten. Pemeriksaan perlu mencakup mutu beton, ketebalan konstruksi, proses pengerjaan, umur beton saat dilakukan pemeriksaan, serta faktor teknis lainnya.
Ia juga meminta agar bagian jalan yang mengalami kerusakan tidak sekadar ditutup atau diperbaiki secara sementara. Apabila hasil pemeriksaan teknis membuktikan adanya ketidaksesuaian spesifikasi, pembongkaran dan pengerjaan ulang harus dipertimbangkan sesuai ketentuan.
Gorong-Gorong dan Pengawasan Turut Dipertanyakan
Selain persoalan keretakan beton, Jusman turut menyoroti kondisi gorong-gorong yang ditemukan dalam keadaan tertutup. Menurutnya, fungsi saluran drainase merupakan bagian penting dari pembangunan jalan yang tidak boleh diabaikan.
Saluran air harus dipastikan berfungsi dengan baik agar tidak menimbulkan genangan, mengganggu lingkungan sekitar, maupun mempercepat kerusakan konstruksi jalan.
Jusman berencana meminta klarifikasi kepada pihak pelaksana proyek, konsultan pengawas, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon.
Klarifikasi tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab keretakan, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis, proses pengawasan, serta alasan kondisi gorong-gorong yang menjadi perhatian masyarakat.
Ia memastikan akan mengawal persoalan tersebut sampai terdapat tindak lanjut yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Anggaran Rp919,7 Juta, Kualitas Pekerjaan Harus Dipertanggungjawabkan
Berdasarkan papan informasi proyek yang berada di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan bagian dari kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota dengan subkegiatan Rekonstruksi Jalan.
Adapun identitas proyek sebagai berikut:
– Nama pekerjaan: Peningkatan Jalan Banjarwangunan–Perum Lobunta.
– Lokasi: Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon.
– Sumber anggaran: APBD Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2026.
– Nilai anggaran: Rp919.713.000.
– Waktu pelaksanaan: 75 hari kalender.
– Pelaksana: PT Caruban Pratama Abadi.
Jusman menegaskan bahwa persoalan ini tidak boleh berhenti pada perdebatan mengenai penyebab keretakan maupun alasan teknis lainnya. Pihak-pihak terkait harus memberikan penjelasan secara terbuka berdasarkan hasil pemeriksaan dan dokumen pekerjaan.
Dengan nilai anggaran mencapai Rp919.713.000, masyarakat berhak memperoleh infrastruktur jalan yang berkualitas, aman, dan memiliki daya tahan sesuai perencanaan.
Jangan sampai anggaran besar telah dialokasikan menggunakan uang rakyat, tetapi hasil pembangunan justru menyisakan kerusakan dan ketidakpastian.
Uang rakyat harus menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Pengawasan tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus dibuktikan melalui hasil pekerjaan di lapangan.
Dugaan ketidaksesuaian pekerjaan perlu dibuktikan melalui pemeriksaan teknis dan klarifikasi resmi dari pihak terkait.(Mahmud)