Diduga Dipalsukan, Ahli Waris Mengaku Tak Pernah Tanda Tangan AJB di Kantor PPAT BAIGAS, BPN dan APH Didesak Usut Dugaan Penyimpangan
Redaksi 
Kabupaten Bekasi – Dugaan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) tanah tanpa persetujuan dan tanda tangan para ahli waris mencuat di Kabupaten Bekasi. Persoalan tersebut menyeret nama seorang oknum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berinisial Baigas, S.H., S.Pn., dan kini memunculkan pertanyaan serius mengenai keabsahan akta, prosedur administrasi pertanahan, serta pengawasan terhadap profesi PPAT.
Kasus yang disebut berkaitan dengan objek tanah di Jalan Industri Nomor 1, Pasir Gombong, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, itu perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum (APH) maupun Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
Pasalnya, apabila benar AJB tersebut dibuat tanpa sepengetahuan, persetujuan, maupun tanda tangan pihak-pihak yang memiliki hak atas tanah, persoalan ini bukan sekadar dugaan kesalahan administrasi. Ada aspek keabsahan dokumen, perlindungan hak kepemilikan, serta kemungkinan pelanggaran hukum yang harus ditelusuri secara menyeluruh.
Dari 6 (enam) ahli waris, Salah seorang ahli waris yang berhasil dikonfirmasi awak media, pada minggu (08/11) malam, Wati mengaku tidak pernah menandatangani dokumen jual beli tanah sebagaimana AJB yang dipersoalkan. Ia juga menyebut ahli waris lainnya tidak pernah memberikan tanda tangan atas dokumen tersebut.
“Saya bersama ahli waris lainnya tidak pernah menandatangani AJB tersebut. Saya bingung, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi,” ungkap Wati
Pernyataan tersebut menjadi salah satu dasar penting bagi aparat berwenang untuk melakukan penelusuran. Siapa yang mengajukan pembuatan AJB? Siapa yang hadir dalam proses penandatanganan? Dokumen apa saja yang dijadikan dasar penerbitan akta? Serta bagaimana PPAT memastikan identitas, kapasitas, persetujuan, dan kewenangan para pihak yang tercantum di dalamnya?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dibiarkan tanpa jawaban. Sebab, AJB merupakan dokumen autentik yang memiliki kedudukan penting dalam proses peralihan hak atas tanah. Karena itu, proses pembuatannya harus memenuhi ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku.
Sorotan juga diarahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan dan pelantikan PPAT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, ATR/BPN melalui jajaran pembinaan dan pengawasannya diharapkan tidak hanya bersikap administratif, tetapi juga responsif ketika muncul dugaan persoalan yang menyangkut integritas dan profesionalitas PPAT.
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi diminta segera menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan pemeriksaan awal, meminta klarifikasi resmi kepada PPAT yang bersangkutan, serta menelusuri dokumen dan prosedur pembuatan AJB yang dipersoalkan.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran terhadap kewajiban jabatan maupun ketentuan administrasi PPAT, hasil pemeriksaan diharapkan ditindaklanjuti melalui mekanisme pembinaan dan pengawasan PPAT sesuai kewenangan serta ketentuan yang berlaku.
Publik juga berhak mengetahui sejauh mana fungsi pengawasan terhadap PPAT dijalankan, terutama ketika muncul dugaan dokumen peralihan hak atas tanah dibuat tanpa persetujuan pihak yang mengaku sebagai pemilik atau ahli waris.
Di sisi lain, aparat penegak hukum, khususnya Polres Metro Bekasi dan Polda Metro Jaya sesuai kewenangan masing-masing, didorong segera menindaklanjuti informasi tersebut melalui penyelidikan secara profesional, objektif, dan transparan.
Penelusuran perlu mencakup pemeriksaan dokumen AJB asli, pencocokan tanda tangan, keterangan para ahli waris, identitas pihak yang mengajukan transaksi, saksi-saksi, serta keterangan PPAT yang bersangkutan.
Apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai dugaan pemalsuan surat atau penggunaan dokumen yang tidak benar, aparat penegak hukum diharapkan mengambil langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jangan sampai persoalan yang menyangkut hak kepemilikan tanah masyarakat justru berlarut-larut tanpa kepastian. Perlindungan hukum terhadap pemilik tanah dan ahli waris harus menjadi prioritas.
Mr-X berharap persoalan tersebut dapat dibuka secara terang benderang, termasuk mengungkap siapa pihak yang mengajukan pembuatan AJB dan bagaimana dokumen tersebut dapat diproses apabila benar tidak pernah ada tanda tangan dari para ahli waris.
“Kami berharap persoalan ini diusut sampai tuntas. Harus jelas siapa yang mengajukan AJB tersebut dan bagaimana proses pembuatannya. Kami ingin mendapatkan keadilan dan kepastian hukum,” harapnya.
Hingga berita ini disusun, awak media masih berupaya meminta konfirmasi kepada Notaris/PPAT Baigas, S.H., S.Pn., Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, serta aparat penegak hukum terkait.
Klarifikasi dari seluruh pihak diperlukan untuk memastikan duduk perkara sekaligus memberikan ruang hak jawab kepada pihak yang disebutkan dalam pemberitaan.
Perlu ditegaskan, dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum yang berlaku. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Namun demikian, apabila benar terdapat AJB yang dibuat tanpa tanda tangan atau persetujuan pihak yang berhak, persoalan ini tidak boleh berhenti sebatas klarifikasi.
APH harus mengusut, BPN harus memeriksa, dan seluruh pihak yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan tidak hanya ditentukan oleh terbitnya dokumen, tetapi juga oleh jaminan bahwa setiap proses peralihan hak atas tanah dilakukan secara sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.(Hadri)
Editor: Benny. Wn
Info Penulis
