Audiensi Bahas Limbah B3 di Sukaregang, FPPG Geram dengan Sikap Pasif Ketua dan Anggota DPRD
Redaksi 
FPPG saat audiensi dengan Bupati Garut, H. Rudi Gunawan beserta jajaran kepala SKPD, yang difasilitasi oleh Ketua DPRD. (Foto/Tim)
TM Garut – Forum Pemuda Peduli Garut (FPPG) melakukan audensi dengan Bupati Garut, H. Rudi Gunawan beserta jajaran kepala SKPD, yang difasilitasi oleh Ketua DPRD, Hj.Euis Ida Wartiah beserta jajaran, terkait dengan naiknya kemiskinan ekstrim, Perjalanan dinas keluar negeri, serta penanganan limbah kulit B3 sukaregang.
Ketua Umum FPPG, Asep Nurjaman S. Pdi. menegaskan, persoalan kemiskinan eksteim yang meningkat tajam dari tahun 2022 sekitar 30 ribu lebih juta jiwa pada tahun 2022 mengalami kenaikan drastis, menjadi 82,17 ribu juta jiwa, ujarnya.
Selanjutnya kegiatan perjalan dinas keluar negeri itu out put dan out come nya apa bagi masyarakat Garut. Ini kan tidak jelas, sudah pergi keluar negeri apa hasilnya dan apa manfaatnya bagi masyarkat Garut ungkapnya.
Selain itu, penanganan limbah kulit sukaregang tak kunjung selesai, dan terkesan dibiarkan semerawut, tidak ada tindakan konkrit dan tegas dari pemerintah Garut, yang mana Bupati Garut pernah berbicara pada tahun 2020 yang lalu, kalau pengusaha tidak menyediakan IPAL akan dipidanakan serta yang mencemari dan merusak lingkungan akan ditutup. Tapi faktanya semua itu hanya omong doang alias (OMDO), ujar Asep saat di wawancari oleh Media, pada hari Senin, (11/9).
Asep merasa kecewa akan sikap dari Ketua DPRD beserta anggotanya, yang mana peran dan fungsinya sebagai penyambung lidah rakyat tidak berfungsi, ada apa ini DPRD.
Menurutnya bupati garut (Rudi Gunawan) dan wakilnya dalam menjalankan pengelolaan pemerintahan selama dua periode, khusus masalah limbah kulit sukregang faktanya tidak berhasil mengatasi, alias Gagal total, serta kemiskinan ekstrim yang berbanding terbalik dengan anggaran yang disediakan yaitu sekitar 670 miliar lebih, tidak efektif sehingga terkesan hanya menghamburkan uang rakyat ungkapnya.
Asep juga tanda tanya, Bupati dan jajaranya masih akan kembali berangkat keluar negeri tepatnya ke Milan italia, disisi lain kenapa DPRD Garut hanya terdiam dan tidak berkutik untuk memberikan statetment apapun, terkait persoalan perjalanan dinas keluar negeri (Milan Italia), sangat terlihat seperti kerbau yang sudah tercocok hidungnya, (Nurut).
Seharusnya DPRD Garut yang memiliki fungsi pengawasan memberikan komentar kepada Bupati Garut, agar menunda atau melakukan evaluasi terlebih dahulu, karena situasi kabupaten Garut hari ini sedang dilanda darurat kekeringan, fokus menangani kemiskinan ekstrim, dan masalah lingkungan pencemaran limbah B3 yang tak kunjung selesai.
Serta diminta menjelaskan kepada masyarakat out come dan output nya setelah kemarin keluar negeri para pejabat Garut apa yang bermanfaat untuk di implementasikan kepada masyarakat Garut imbuhnya.
Intinya Yang kami rasakan waktu kemarin audensi , DPRD tidak pro rakyat tapi pro bupati, karena Ketua DPRD beserta anggota jajarannya hanya duduk terdiam, menyetujui semua statetment yang dilontarkan oleh Bupati, ini sungguh menyakiti hati rakyat. Sekarang sudah memasuki tahun pemilu, jangan dipilih wakil rakyat yang hanya jadi jongosnya para eksekutif, pungkas Asep dengan nada kesal.
Pada audiensi tersebut, bupati garut seperti biasa, menjawab pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan oleh FPPG terkesan normatif, seolah apa yang semua telah dilakukan benar, seharusnya diujung kepemimpinanya di isi dengan hal-hal yang membuat hati rakyat senang, bukan sebaliknya. (Tim/*)
Info Penulis
