Pemkab Cirebon Perkuat Tata Kelola Melalui Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif
Rendy 
BPKP kabupaten cirebon Saat mengikuti pelatihan manajemen risiko eksekutif di lingkungan pemerintah kabupaten cirebon 26/28/1/2026) Di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor.
TMBOGOR — Pemerintah Kabupaten Cirebon melalui Inspektorat Kabupaten Cirebon berkolaborasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Risiko Eksekutif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari, dimulai tanggal 26 hingga 28 Januari 2026, bertempat di Pusdiklatwas BPKP Ciawi Bogor.
Pelatihan tersebut diikuti oleh 20 kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman pimpinan perangkat daerah dalam mengelola risiko strategis, operasional, dan lintas sektor pemerintahan.
Perlu diketahui, manajemen risiko eksekutif memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Melalui penerapan manajemen risiko yang baik, perangkat daerah diharapkan mampu mengantisipasi potensi hambatan program, meminimalkan kegagalan kebijakan, serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja.
Pada hari pertama, peserta menerima materi Pengembangan Kebijakan Manajemen Risiko Sektor Publik dan Manajemen Risiko Sektor Publik bagi Pimpinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Widyaiswara Utama BPKP, Danang Wijayanto, menegaskan bahwa proses manajemen risiko harus dilakukan secara terstruktur dan melibatkan berbagai pihak.
“Proses manajemen risiko harus dilakukan secara sistematis, iteratif, dan kolaboratif, memanfaatkan pengetahuan dan pandangan para ahli dan pemangku kepentingan,” ujar Danang saat menyampaikan materi.
Ia menambahkan bahwa pengelolaan risiko tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan memerlukan komunikasi yang intensif dengan seluruh pemangku kepentingan.
“Mereka yang menilai dan mengelola risiko harus berkonsultasi dengan pemangku kepentingan eksternal dan internal yang sesuai untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan bukti yang faktual, tepat waktu, relevan, akurat, dan dapat dipahami, sambil mempertimbangkan kerahasiaan dan integritas informasi ini,” lanjut Danang.
Pada hari kedua, pelatihan dilanjutkan dengan pemaparan materi Manajemen Risiko Sektor Publik untuk Pimpinan, serta pengawalan, pemantauan, dan pengawasan implementasi manajemen risiko di lingkungan pemerintah daerah.
Kegiatan ditutup dengan penelaahan materi pengelolaan risiko strategis dan risiko lintas sektor, sebagai upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam menghadapi tantangan pembangunan daerah yang semakin kompleks.
Melalui pelatihan ini, Pemerintah Kabupaten Cirebon diharapkan mampu membangun budaya sadar risiko di setiap lini organisasi, sehingga penyelenggaraan pemerintahan berjalan lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (Mahmud).
Info Penulis
