Redaksi 
Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. (Foto/Ed)
TM Majalengka – Keterlambatan pencairan Siltap (Penghasilan Tetap) bagi pamong desa di Majalengka memang merupakan masalah serius yang berdampak langsung pada kesejahteraan mereka.
Siltap adalah sumber pendapatan utama yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga ketika terjadi keterlambatan, para pamong desa merasa tertekan dan khawatir. Hal ini juga dapat mempengaruhi semangat kerja mereka serta menghambat pelayanan kepada masyarakat.
Seperti yang diungkapkan oleh salah satu ketua forum pamong desa di Majalengka, yang tidak mau di sebut namanya “ketidakpastian terkait waktu pencairan Siltap membuat kami merasa tidak dihargai”.
“Terlebih lagi, setiap dua bulan sekali, kami harus mengajukan permohonan pencairan, yang menambah beban administratif bagi kami pamong desa. Bahkan, harus membuat kegaduhan di grup WhatsApp hanya untuk menarik perhatian pihak terkait seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Pejabat Bupati (PJ Bupati)” menunjukkan adanya kekurangan dalam mekanisme komunikasi dan respons pemerintah,” sebut dia.
Masalah ini menegaskan pentingnya perbaikan dalam sistem pencairan Siltap. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa hak-hak pamong desa terpenuhi tepat waktu agar kinerja mereka tidak terganggu.
Selain itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan efisien untuk menghindari penundaan yang berulang serta komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan pamong desa. Dengan demikian, kesejahteraan dan semangat kerja pamong desa dapat terjaga, dan pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. (Ed)
Info Penulis
