Redaksi 
Foto bersama saat gelaran forum Musrenbang di Hotel Haris, Cibinong, Kabupaten Bogor. (Foto/Hum)
TMKab Bogor – Pemerintah Kabupaten Bogor menggelar acara Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025-2045 yang dirangkaikan dengan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bogor tahun 2025, di Hotel Harris CCM, Cibinong, Kamis (28/3).
Dalam paparannya, Pj. Bupati Bogor, Asmawa Tosepu mengatakan, forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) akan melahirkan dokumen perencanaan yang dijadikan pondasi atau landasan bagi pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Bogor 20 tahun ke depan.
“Forum Musrenbang ini juga akan merumuskan permasalahan dan isu strategis terkait pembangunan di Kabupaten Bogor, yang akan dijadikan sebagai rujukan bagi putra-putri terbaik Kabupaten Bogor yang akan berkontestasi dalam Pilkada mendatang,” kata Asmawa seperti dikutip dari situs resmi bogorkab.go.id
Asmawa melanjutkan, karena sudah menjadi ketentuan bahwa visi-misi program strategis calon Kepala Daerah itu harus merujuk pada dokumen perencanaan jangka panjang yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pemkab Bogor punya target sebelum pendaftaran calon Kepala Daerah itu sudah harus selesai.
“Oleh karena itu, pada hari ini saya beri penekanan khusus kepada seluruh stakeholder yang terkait, bahwa keberhasilan forum ini adalah bagaimana kita bisa merumuskan dan mengidentifikasi permasalahan mendasar serta isu-isu strategis yang ada di Kabupaten Bogor, untuk kita rumuskan menjadi sebuah kebijakan pembangunan ke depan,” tandas Asmawa.
Ia menambahkan, harus juga dipertimbangkan status Jakarta yang bukan lagi sebagai Ibu Kota Negara dan rencana pembentukan kawasan aglomerasi, dimana Jakarta, Kabupaten Bogor beserta delapan kabupaten/kota lainnya masuk di dalamnya.
“Jadi Kabupaten Bogor harus jeli dalam mengambil peluang karena kawasan aglomerasi diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional berskala global,” ujar Asmawa Tosepu.
Turut hadir dalam acara, Wakil Ketua beserta jajaran anggota DPRD Kabupaten Bogor, unsur Forkopimda, Plh. Sekretaris Daerah, dan para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Bogor, perwakilan Bappeda kabupaten/kota yang berbatasan dengan Kabupaten Bogor, perwakilan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Bogor, perwakilan perguruan tinggi, para ketua lembaga, organisasi, asosiasi perhimpunan, para tokoh masyarakat, alim ulama, tokoh pemuda, perempuan, dan disabilitas. (RDI/*)
Info Penulis
