Redaksi 
Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Gempara) saat menggelar aksi unras di depan kantor Kemenkeu Jakarta. (Foto/Tim)
TM Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali didemo terkait dugaan penyalahgunaan wewenang di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI). Dimana aksi kali ini dilakukan ratusan mahasiswa dan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (Gempara).
Koordinator aksi Romario Simbolon menyebut bahwa LPEI yang merupakan salah satu BUMN di bawah Kementerian Keuangan diduga telah merusak iklim usaha.
“Dengan dugaan modus operandi seperti menjual jaminan aset dengan harga yang jauh dibawah harga pasar, lalu aset tersebut diduga dibeli kembali oleh oknum LPEI,” papar Romario melalui mobil komando saat aksi di depan Kemenkeu, Selasa (7/11/23).
Dimana target Oknum LPEI tersebut, menurutnya adalah mempailitkan Debitur yang memiliki aset besar untuk mengurangi kerugian LPEI. Praktik merugikan debitur agar menguasai aset debitur diduga dilakukan berlangsung selama bertahun- tahun.
“Berdasarkan data direktori MA, terdapat 117 kasus yang menyeret LPEI. “Akibat kondisi tersebut, para debitur dari berbagai daerah Semarang, Sleman, Boyolali, Surabaya, Jakarta menggugat LPEI ke pengadilan. Rangkaian 117 Kasus ini sebenarnya dapat menjadi bukti permulaan dan pintu masuk bagi aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian, Kejaksaan dan KPK untuk memeriksa, memanggil para Direksi LPEI,” ujarnya.
“Kami para aktifis mahasiswa dan pemuda menginginkan agar iklim usaha dapat berjalan baik dengan pondasi kepercayaan dari masyarakat, bersihkan para mafia aset dari LPEI. Kemudian agar aset-aset perusahaan kreditur yang dipailitkan atau dilelang agar diukur secara transparan sehingga tidak merugikan pelaku usaha,” tambah Romario.
Terakhir, dia menekankan jika persoalan di tubuh LPEI tidak segera diatasi, Romario menyebut, patut diduga bahwa Menteri Keuangan telah lalai.
“Jika persoalan di LPEI tidak segera diatasi oleh Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani maka kami menduga Bu Menteri juga lalai dalam mengatur LPEI,” pungkasnya.
Dalam rilis yang disampaikan oleh massa aksi, diketahui ada 5 point yang menjadi tuntutan mereka yakni Meminta Menteri Keuangan Segera Usut Tuntas Oknum Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) yang Diduga Terlibat Dalam Mafia Aset.
Kemudian massa aksi juga meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) Segera memanggil dan memeriksa Direksi LPEI
“Segera bubarkan LPEI, Karena Dugaan Merugikan Negara,” tulis massa aksi dalam rilis yang dibagikan saat aksi.
Lalu mereka juga meminta agar dilakukan pemeriksaan proses pelelangan aset dibawah NJOP.
Kemudian terakhir, mereka meminta agar ada Reshuffle Menteri Keuangan Sri Mulyani jika tidak mampu, tidak punya power dalam mengatasi sengkarut persoalan yang terjadi di LPEI. (Tim)
Editor: RDI
Info Penulis
