Ada Letupan Pelecehan Marwah PERS di GOR Desa Sadananya (Ciamis), Sosoknya Masih Diburu..
Rendy 
Sosok preman yang telah meletupkan pelecehan marwah PERS di Ciamis, Jawa Barat. (Foto/Tim)
TM Ciamis – Sebuah pernyataan bernada arogan dan memicu kontroversi terlontar dari salah satu peserta kegiatan di GOR Desa Sadananya, Kabupaten Ciamis. Ucapan itu disampaikan di hadapan para peserta lain dan terdengar jelas saat yang bersangkutan mengatakan:
“Wartawan jeng aing, tanggung jawab aing.” dan “Aing moal mundur ku wartawan, diaduan ku aing.” Versi Nasional: “Wartawan urusan saya, saya bertanggung jawab.” dan “Saya tidak akan mundur oleh wartawan, ditandingi oleh saya.”
Pernyataan yang ramai dibahas di WaG Wartawan, Sabtu (22/11/25) itu sontak menimbulkan tanda tanya besar. Banyak pihak mempertanyakan: Dalam kegiatan apa sebenarnya ucapan itu muncul? dan isu apa yang sedang dibahas hingga seseorang merasa perlu melontarkan pernyataan bernada menantang seperti itu?
Hingga kini, informasi awal yang beredar menyebutkan bahwa kegiatan di GOR Desa Sadananya melibatkan sejumlah unsur masyarakat dan aparatur desa. Namun konteks lengkap, termasuk situasi forum dan motif munculnya pernyataan yang menyeret profesi wartawan tersebut, masih menjadi tanda tanya.
Namun sayangnya, hingga berita ini dimuat, kalangan PERS yang merasa perlu ikut turut menjaga marwah masih merasa kesulitan mengetahui sosok oknum yang dengan lantang dan sengaja hendak menjatuhkan marwah profesi PERS tersebut.
Bagi kalangan pers, ucapan semacam itu bukan sekadar persoalan emosi sesaat. Kalangan jurnalis menilai pernyataan tersebut mencederai etika komunikasi publik, terutama karena diucapkan dalam forum yang seharusnya menjunjung tinggi musyawarah, transparansi, serta profesionalisme.
Ucapan yang merendahkan profesi wartawan juga dipandang sebagai bentuk sikap tidak menghargai kerja-kerja pers sebagai pengawas independen.
Sebagai pilar keempat demokrasi, pers memiliki mandat tegas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Beberapa poin penting dalam UU tersebut antara lain:
Pasal 4 ayat (1) menjamin kemerdekaan pers sebagai hak warga negara.
Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi.
Pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa setiap tindakan yang menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik dapat dipidana dengan ancaman kurungan paling lama 2 tahun atau denda hingga Rp 500 juta.
Dengan dasar hukum yang kuat ini, setiap ucapan atau tindakan yang melecehkan, mengintimidasi, atau berupaya membungkam kerja jurnalistik dapat dianggap sebagai bagian dari tindakan penghalangan tugas pers. (Tim/*)
Info Penulis
