Aktivis Bala Dayak Tegaskan Sikap Penolakan Terhadap Program Transmigrasi Di Kalbar
Rendy 
Aktivis Bala Adat Dayak Tolak Program Transmigrasi di Kalimantan Barat: “Bukan Solusi, Tapi Ancaman Bagi Masyarakat Adat”
Menurut mereka, dana sebesar itu seharusnya dialokasikan untuk pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, khususnya di wilayah pedalaman dan perbatasan Kalimantan Barat.
Banyak daerah kami yang belum merasakan kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, pendidikan, dan layanan kesehatan masih jauh dari layak. Kami meminta negara hadir di sini, bukan justru membawa masalah baru dengan mendatangkan transmigrasi besar-besaran,” lanjut pernyataan resmi mereka.
Bala Adat juga menekankan bahwa pendekatan pembangunan berbasis kearifan lokal dan dialog dengan masyarakat adat jauh lebih penting daripada kebijakan top-down yang berisiko menciptakan ketegangan horizontal. Mereka mengingatkan pemerintah agar tidak menjadikan Kalimantan sekadar “lahan kosong” untuk penampungan kepadatan penduduk dari Jawa atau Sumatera, tanpa mempertimbangkan hak historis dan eksistensi komunitas adat yang telah ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam.
Mereka menegaskan bahwa jika program ini tetap dipaksakan, maka penolakan akan meluas dan dapat menimbulkan resistensi sosial yang serius di berbagai daerah di Kalimantan Barat.
Seruan dan tuntutan Bala Adat Dayak Kubu Raya:
1. Menolak program transmigrasi pemerintah pusat masuk ke wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat.
2. Meminta pemerintah mengalihkan anggaran transmigrasi untuk: Bedah rumah warga miskin. Pembangunan jalan dan infrastruktur dasar di pedalaman. Penyediaan listrik, air bersih, dan layanan kesehatan dan pendidikan.
3. Mendesak pemerintah mengedepankan pendekatan partisipatif dan perlindungan hak masyarakat adat dalam setiap kebijakan pembangunan nasional.
4. Menolak segala bentuk perampasan ruang hidup atas nama pembangunan.
Pernyataan sikap ini ditutup dengan ajakan kepada seluruh masyarakat adat di Kalimantan untuk bersatu menjaga tanah leluhur dan tidak diam terhadap kebijakan pembangunan yang berpotensi menyingkirkan eksistensi mereka.
“Kami bukan anti pembangunan, tapi kami menolak pembangunan yang mengabaikan kami,” pungkasnya. (KMJ)
Info Penulis
Pages: 1 2
