Kab Bogor-Tabloid Mantap-Upaya konfirmasi terhadap Kepala Desa Cinangka, kecamatan Ciampea, kabupaten bogor, terkait dugaan persoalan dalam pelaksanaan program ketahanan pangan desa berlangsung alot. Hingga Rabu (20/5/2026), kepala desa disebut beberapa kali menghindari awak media dan pihak yang mencoba meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran program tersebut.
Program ketahanan pangan yang bersumber dari dana desa anggaran tahun 2023 dan 2024 sejatinya menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian, peternakan, maupun pemberdayaan kelompok usaha warga. Namun, di Desa Cinangka, kecamatan Ciampea muncul dugaan bahwa realisasi program tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, rabu (20/5/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah warga mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran ketahanan pangan yang dialokasikan pada tahun 2023 dan 2024, Beberapa warga mengaku belum mengetahui secara jelas bentuk realisasi program, mulai dari pengadaan, distribusi bantuan, hingga manfaat yang diterima masyarakat secara langsung.
Saat awak media mendatangi kantor desa untuk melakukan konfirmasi, Kepala Desa Cinangka abdurahman malah menghindar dan enggan di konfirmasi. Beberapa perangkat desa yang ditemui juga belum dapat memberikan penjelasan rinci terkait pelaksanaan program tersebut. Upaya konfirmasi melalui panggilan dan pesan whatsapp pun belum mendapatkan tanggapan dari sekdes desa Cinangka.
Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Warga berharap pemerintah desa dapat terbuka mengenai penggunaan anggaran, mengingat dana ketahanan pangan merupakan program yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat desa, terutama dalam mendukung ketahanan ekonomi warga pasca berbagai tantangan ekonomi beberapa tahun terakhir.
Beberapa tokoh masyarakat juga meminta agar pemerintah desa segera memberikan klarifikasi resmi agar polemik tidak berkembang semakin luas. Menurut mereka, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.
“Kalau memang program berjalan sesuai aturan, seharusnya tidak perlu menghindar saat dimintai keterangan. Justru masyarakat ingin mengetahui manfaat program tersebut,” kata seorang tokoh masyarakat setempat.
Selain itu, warga juga berharap pihak terkait, termasuk unsur pengawasan kecamatan maupun instansi berwenang, dapat melakukan penelusuran apabila memang ditemukan adanya indikasi ketidaksesuaian dalam pelaksanaan program ketahanan pangan tersebut.
Program ketahanan pangan desa sendiri selama ini diarahkan untuk mendukung berbagai sektor produktif masyarakat, seperti budidaya pertanian, peternakan, perikanan, hingga pengembangan usaha pangan lokal. Dengan anggaran yang cukup besar, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memperkuat ketahanan ekonomi warga.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Cinangka abdurahman belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan maupun pertanyaan masyarakat mengenai program ketahanan pangan tersebut. Awak media masih berupaya melakukan konfirmasi guna mendapatkan penjelasan berimbang sesuai kode etik jurnalistik.(karim)