Diduga Timbulkan Berbagai Persoalan, Proyek Strategis Nasional Di Merauke Mendapat Kecaman Keras

TM Papua – Dalam Sidang Majelis Pekerja Lengkap Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (MPL-PGI) 2026 yang resmi dibuka pada Jumat, 30 Januari 2026, bertempat di Gedung Olahraga (GOR) Hiad Sai, Merauke, Papua Selatan, diwarnai oleh Aksi Spontan dari umat Katholik dan Kristen Protestan yang tergabung dalam Solidaritas Merauke.

Massa  yang hadir dalam aksi spontan tersebut terdiri dari beberapa perwakilan kampung dari distrik Ngguti dan Kaptel, turut hadir juga sejumlah Aktivis dan Mahasiswa. Dalam Sidang MPL tersebut hadir juga sejumlah pejabat publik Provinsi Papua Selatan dan kabupaten Merauke seperi Gubernur Provinsi Papua Selatan, Bupati Merauke, dan Ketua Majelis Rakyat Papua Selatan.

Dalam Aksi Spontan yang terangkum dalam rilis dan diterima oleh media ini pada, Selasa (30/2/26) tersebut, Solidaritas Merauke menyerahkan Surat Pernyataan terkait sejumlah kebijakan negara yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat adat dan keselamatan ekologi.

Surat pernyataan itu dibacakan langsung didepan Ketua Umum Majelis Pekerja Harian PGI, Pdt. Jacklevyn Frits Manuputty, yang kemudian disaksikan langsung oleh Gubernur, Bupati dan Ketua MRPS. Solidaritas memintaa Gereja-gereja di seluruh Indonesia untuk berani  menemani, mendengarkan, dan berjuang bersama Masyarakat yang menjadi korban Proyek Strategis Nasional di Merauke.

Sidang yang mempertemukan gereja-gereja dari seluruh Indonesia ini mengusung tema “Hiduplah  sebagai Terang yang Membuahkan Kebaikan, Keadilan, dan Kebenaran” (Efesus 5:8b–9), dengan subtema “Bersama-sama Mewujudkan Masyarakat Majemuk yang Pancasilais dan Berdamai dengan Segenap Ciptaan Allah”. Pikiran pokok sidang menegaskan panggilan gereja untuk “Hiduplah sebagai Terang: Mewujudkan Ecclesia Domestica yang Memulihkan Kehidupan Bangsa dan Merawat Ciptaan.”

Solidaritas Merauke dalam aksi tersebut memangil para pimpinan gereja serta seluruh gembala, pendeta, evangelist dari berbagai denominasi gereja di seluruh indonesia untuk  bersuara  dan bersolidaritas bagi umat tuhan yang menjadi korban  perampasan hak ulayat akibat  kebijakan struktrural negara di merauke. Adapun beberapa tuntutan yang disampikan oleh Solidaritas Merauke Adalah  :

• Semua denominasi Gereja yang ada dibawah PGI wajib mendoakan semua perjuangan  para korban PSN Merauke dalam setiap Syafaat Gereja

• Gereja wajib mendoakan Presiden dan semua Jajaran kementerian agar mengevaluasi dan menghentikan total semua Proyek Strategis Nasional Merauke yang merampas ruang hidup di masyarakat serta menimbulkan konflik horizontal antar sesama masyarakat Adat.

• Mendokan Para MRP Provinsi Papua Selatan, DPR Papua Selatan dan DPRK yang selama ini terkesan diam dan tidak mampu bersuara agar sekiranya diberikan keberanian untuk bersuara dalam menyuarakan Hak-hak masyarakat Adat yang menjadi korban PSN

• Meminta Kepada semua pimpinan denominasi Gereja untuk turut bersuara dari mimbar-mimbar Gereja tentang pentingnya penyelamatan keutuhan ciptaan Allah, sehingga semua Proyek-proyek Nasional yang merampas Tanah Adat dan mengeksplitasi Hutan secara berlebihan harus dihentikan

• Memanggil Semua Pimpinan Denominasi Gereja yang ada di Kabupaten Merauke, Asmat, Boven Digoel dan Mappi agar berkomunikasi aktif dengan pemerintah untuk mengevaluasi semua Proyek-proyek yang menimbulkan berkonflik ditengah-tengah umat serta wajib berpihak kepada para korban.

• Secara khsusus kami meminta kepada Pimpinan PGI untuk menyurati secara resmi kepada Presiden Prabowo untuk mengevaluasi  dan hentikan PSN Merauke serta memulihkan kembali hak-hak Masyarakat Adat Merauke di  Wanam,  Jagbob, Tanah Miring,  Nakias serta wilayah lainya  yang telah digusur Paksa

• Kami memanggil semua pimpinan denominasi gereja dibawah Payung PGI untuk bersatu mendukung  korban PSN Merauke dan bersaura bersama

• Kami Solidaritas Merauke meminta para pemimpin agama untuk mengambil bagian dari solidaritas kemanusiaan membela keadilan dan menyuarakan kebenaran, membebaskan umat manusia dari penindasan, kekerasan dan perampokan alam yang terjadi di tanah kami. (RDI/*)

Info Penulis

Redaksi

administrator

See author's posts