TM Kab Boogor – Aksi damai menyoroti berbagai permasalahan dalam pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor disuarakan oleh JPKP (Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional) di depan Gedung Tegar Beriman, CIbinong, Kamis (29/02/2024). Unjuk rasa yang juga mendapat dukungan dari para insan jurnalis, aktivis, hingga komponen Komunitas Wartawan itu cukup fokus menyuarakan terkait transparansi kebijakan dari pemerintahan Kabupaten Bogor, terutama pada keberlangsungan berbagai proyek pembangunan.
Sorotan utama yang disuarakan oleh berbagai perwakilan saat menyuarakan aspirasi ialah bagaimana terkatung-katungnya pembangungan proyek Hotel Sayaga yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dengan besaran anggaran cukup fantastis hingga mencapai total Rp.189 Miliar bersumber dari APBD.
Dalam penyampaiannya, Ketua Nasional JPKP, Rizwan Riswanto, menganggap jalannya kinerja pemerintahan telah gagal, khususnya dalam mengelola berbagai proyek pembangunan di Kabupaten Bogor. Dia pun menegaskan, betapa pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta menuntut penjelasan yang jelas dari pemerintah terkait proyek-proyek yang masih terbengkalai.
“Masyarakat Bogor menantikan langkah konkret dan transparan dari pemerintah, terutama dari PJ Bupati Bogor, untuk menyelesaikan berbagai permasalahan pembangunan yang telah lama mengendap dan memberikan harapan baru bagi pembangunan daerah mereka,” ujar Ketua Nasional JPKP, Rizwan Riswanto kepada awak media.
Aksi dimaksudkan agar ada perbaikan pada jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Bogor tersebut akhirnya ditanggapi oleh perwakilan pemkab yang mengundang perwakilan aksi untuk berdialog secara intensive di dalam Gedung Serbaguna. Namun, laksana hendak meredam aksi damai dengan instrumen dapat menghadirkan dialog bersama Pj Bupati, faktanya perwakilan aksi hanya ditemui oleh pihak Kasatpol PP.
Gagalnya forum dialog seperti yang diharapkan dapat dihadiri langsung oleh Pj maupun Sekda cukup memicu kekecewaan para perwakilan dan peserta aksi damai. Kondisi tersebut makin mengindikasikan betapa passivenya kesediaan waktu dari Pj maupun Sekda dalam mendengar dan menerima aspirasi publik.
Hadirnya Kepala Satpol PP menemui perwakilan peserta aksi dianggap sebagai pencideraan janji dan terindikasi menunjukkan kurang adanya keniscayaan terhadap suara dari para aksi damai. (RDI)
