TM Kab Bogor – Hasil kegiatan pembangunan infrastruktur pekerjaan jalan desa yang berlokasi di Kp gunung batu dua RT 005/RW 009 desa sukaharja, yang merupakan realisasi program (bangkeu) bantuan keuangan Tahun anggaran 2025 telah menelan biaya sebesar setengah milyar lebih itu jauh dari kata baik.
Dari hasil penelusuran media ini ke lokasi kegiatan, tampak keretakan pada aspal yang patut diduga diakibatkan karena kualitas beton yang rendah atau campuran yang terlalu banyak air, dan serta kurangnya pemadatan pada lapisan dasar saat pengerjaan.
Sorotan awak media dikuatkan oleh pengakuan salah satu warga yang menjelaskan “anu garawena urang jauh hungkul pak, urang diyeu mah eweuh hiji-hiji acan, urang jauh hungkul ti luar bogor kabeh yang pada kerja orang jauh semua warga sini enggak ada satu orang pun, orang jauh semua, orang dari luar bogor,” ucap salah satu warga dengan nada agak kesal, Rabu (17/9/225).
Masih di tempat yang sama, warga lain menambahkan salah satu warga namun meminta namanya tidak di tulis demi keamanan, kepada wartawan dirinya mengatakan, “dana bangkeu itu mungkin milik kepala desa, karena membangun hanya untuk kepentingan mereka saja, hal itu tidak memberikan azas manfaat untuk masyarakat lain”.
“Sekedar informasi pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan papan informasi pengerjaan TPK dan masyarakat pada kenyataannya yang mengerjakan orang dari luar bogor, dan lama pekerjaan 60 hari, pada dasarnya pekerjaan dari mulai pembukaan jalan pengerasan dan sampai betonisasi nyatanya cuma 7 hari pekerjaan yang kerjanya kurang lebih ada sekitar 15 orang dan di kerjakan secara ugal ugalan karena pengen cepat selesai, soalnya di borongkan, kalau orang ngeborong pekerjaaan pasti pengen cepat, karena pemborong juga pengen untung yang besar, sehingga hasilnya sangat jelek sekali baru selesai sudah pada retak kemungkinan dua bulan juga sudah rusak lagi,” sambung warga menjelaskan.
Terpisah, saat di konfirmasi ke kantornya Kades Sukaharja Atikah dikatakan oleh aparatur desa bahwa yang bersangkutan sedang tidak ada di kantornya, lalu wartawan mengkonfirmasi via sambungan whatsapp, namun sayang hingga berita ini di tayangkan kades atikah tetap bungkam untuk yang kedua kalinya.
Sebagai tambahan informasi, sebelumnya pada Sabtu (13/9/25) lalu, pemerintah desa telah menghadirkan informasi melalui pemberitaan di salah satu media online yang mana TPK menjelaskan bahwa “Dalam pelaksanaan pembangunan, kami memastikan semua pekerjaan sesuai spesifikasi teknis dan standar operasional prosedur (SOP). Transparansi menjadi prinsip utama kami, sehingga setiap rupiah anggaran digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat. Terima kasih atas kepercayaan warga yang turut serta mengawasi jalannya pekerjaan.”
Adapun informasi yang disampaikan tersebut diduga kuat hanya sekedar framing dan tidak menjadi sebuah realita serta menunjukkan fakta sesungguhnya objek pekerjaan, dan berpotensi melakukan kebohongan publik dengan menyampaikan informasi yang tidak sesuaio dengan realita. (Karim)
