Kepala Suku Pilliang Minangkabau: Kelompok Adat Butuh Dukungan dan Perhatian Pemerintah Dalam Menjaga dan Lestarikan Budaya
Redaksi 
Datok Rajo Kuaso Kepala Suku Kaum Simabua Sulit Air, Cumati, Koto dan Pilliang Minangkabau, Muhammad Rafik, S. SIT, MM. (Foto/TM)
Dengan memfasilitasi dan memperkuat kelompok-kelompok adat dan budaya ini, akan tertanam karakter bangsa yang kuat. Dimana adat dan budaya merupakan stakeholder bangsa indonesia dan penerus pahlawan bangsa
“Contoh persoalan persoalan kasus perampasan tanah adat oleh oknum oligarki. Lalu susahnya perijinan sektor ekonomi, dalam hal pengelolaan tanah- adat yang perlu diperhatikan Kemenbud,” ungkap Rafik.
Contoh kasus juta, kata Rafik adalah lambannya perijinan tambang rakyat, yang begitu susah dan membutuhkan biaya mahal. Padahal ini penting dan strategis dalam membantu pemerintah untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam UUD 1945. Dimana tertuang di Pasal 33 UUD 1945 mengatur tentang perekonomian Indonesia dan prinsip-prinsip yang mendasarinya,” tukas Tokoh Muda Minang ini.
Terakhir kata Rafik, Pasal 33 UUD 1945 ini terdiri dari beberapa ayat yang secara garis besar mengatur tentang perekomian masyarakat Indonesia.
Dimana isinya, ayat (1) perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, ayat (2) cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara, ayat (3) bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dan ayat (4) perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Info Penulis
