Aksi Ratusan Massa Resolusi Mahasiswa Bogor Diwarnai Bakar Ban, Tuntut Batalkan Pokir Pengadaan Videotron Rp 100 Miliar. (Foto/Tim)
TM Kab Bogor – Ratusan massa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) kembali menggelar aksi unjuk rasa pada Senin, 23 Februari 2026 di depan Kompleks Pemkab Bogor, Jl Tegar Beriman.
Aksi yang digelar oleh RMB ini sebagai bentuk konsistensi dan sikap kritis terhadap sejumlah program yang bersumber dari skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2026, yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat Bogor.
Aksi ini RMB ini merupakan lanjutan dari demonstrasi yang sebelumnya telah dilaksanakan pada 05 Februari 2026 lalu.
“Kami dari Resolusi Mahasiswa Bogor mempertanyakan rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100-120 miliar yang akan dieksekusi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor. Namun pada saat aksi 05 Februari 2026 digelar, tidak ada jawaban maupun klarifikasi resmi dari DPRD Kabupaten Bogor terhadap substansi persoalan yang dipertanyakan,” kata Ketua RMB, Mahdi.
RMB menilai, ketiadaan respons dari DPRD Kabupaten Bogor tersebut dinilai sebagai preseden buruk dalam praktik akuntabilitas publik serta tidak mencerminkan semangat transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Dalam aksi lanjutan pada 23 Februari 2026, Resolusi Mahasiswa Bogor kembali menegaskan kritik terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system melalui mekanisme Pokir DPRD yang dinilai tidak memiliki urgensi strategis serta tidak proporsional dalam konteks kebutuhan riil daerah.
Menurut RMB, secara normatif, penyusunan dan pengalokasian anggaran daerah harus berlandaskan prinsip skala prioritas, efektivitas, efisiensi, serta kemanfaatan sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Pengadaan Videotron melalui Pokir DPRD Kabupaten Bogor tidak menerapkan skala prioritas kebutuhan sektor olahraga di Kabupaten Bogor,” tegas Mahdi.
Oleh karena itu, ujar Mahdi, penganggaran senilai Rp120 miliar untuk pengadaan videotron, mic, dan sound system tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan rasional mengenai kebutuhan mendesak sektor olahraga di Kabupaten Bogor.
Resolusi Mahasiswa Bogor sendiri secara tegas meminta agar Pokir DPRD senilai Rp120 miliar untuk pengadaan videotron, microphone, dan sound system dibatalkan dan dialihkan kepada program yang lebih substantif dan berdampak langsung terhadap pembangunan olahraga daerah.
Anggaran tersebut seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan, mengembangkan serta merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga, serta meningkatkan kesejahteraan atlet yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dukungan.
Pembangunan prestasi olahraga tidak dapat ditopang oleh proyek-proyek yang bersifat simbolik, melainkan melalui investasi jangka panjang yang menyentuh kebutuhan struktural dan kesejahteraan pelaku olahraga itu sendiri.
Sebagai bentuk tanggung jawab moral dan intelektual dalam mengawal tata kelola anggaran daerah yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik, Kami dari Resolusi Mahasiswa Bogor menyampaikan tuntutan :
1. Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui mekanisme Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor, guna memastikan kesesuaiannya dengan prinsip efektivitas, efisiensi, dan skala prioritas pembangunan daerah.
2. Mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap program Posyandu Digital yang dilaksanakan oleh DPMD Kabupaten Bogor melalui mekanisme Pokir DPRD dengan besaran anggaran mencapai 20 Miliyar, dengan memastikan program tersebut tepat sasaran, berbasis kebutuhan riil masyarakat desa, serta benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak.
3. Menuntut pembatalan pengadaan videotron, microphone, dan sound system serta pengalihan anggaran tersebut untuk memperkuat pembinaan atlet, meningkatkan kesejahteraan atlet, serta mengembangkan dan merevitalisasi sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Bogor sebagai investasi jangka panjang pembangunan prestasi daerah.
4. Meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan tersebut guna memastikan tidak adanya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk berbenah dan mengembalikan mekanisme Pokir DPRD pada esensi konstitusionalnya sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan sebagai ruang kompromi kepentingan politik praktis.
6. Mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk tidak menutup mata terhadap kritik dan aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, serta membuka ruang dialog yang responsif, terbuka, dan partisipatif sebagai wujud tanggung jawab politik dan moral kepada konstituen. Kritik publik merupakan bagian integral dari mekanisme demokrasi dan kontrol sosial yang sah, sehingga wajib ditanggapi secara argumentatif dan transparan, bukan diabaikan.
7. Mendesak Pemerintah Kabupaten Bogor agar menempatkan skala prioritas anggaran pada kebutuhan paling mendesak masyarakat, khususnya penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok, peningkatan infrastruktur pendidikan, serta sektor-sektor publik lain yang berdampak langsung dan berkelanjutan terhadap kesejahteraan rakyat. (Red/*)
About The Author
