PDKN Ingatkan Presiden Prabowo Subianto Tentang Pembentukan Menteri Kabinet Menghadapi Multi Krisis
Redaksi 
Rahman Sabon Nama dan Presiden Prabowo Subianto. (Foto/Tim)
Alumnus Lemhanas RI ini tidak menafikan bahwa strategi pembentukan kabinet Prabowo yang sedemikian tambun, tentu terkandung maksud, agar eksekusi visi dan program pemerintahan Prabowo lebih terfokus dan efektif dalam pencapaian.
“Akan tetapi secara analisis dan kontemplatif,” kata Rahman, “pilihan sejumlah menteri, wamen, kepala badan/lembaga yang terkesan ‘Jokowistis’ menimbulkan kekhawatiran dan pesimistis publik dalam pencapaian tujuan visi dan program Prabowo yang dijanjikan pada kampanye Pilpres.”
Sikap kekhawatiran dan pesimistis itu, lebih dilatari oleh kinerja sementara menteri eks Jokowi yang terbukti gagal bahkan ditengarai luas di ruang-ruang publik terindikasi banyak yang bermasalah dengan hukum.
Karena itu Wareng V Adipati Kapitan Lingga Ratuloli dari Kerajaan Adonara Sunda Kecil NTT ini mengatakan, kekhawatiran dan pesimistis itu merundungi pula para raja/sultan Nusantara yang bergabung dalam PDKN.
“Kekhawatiran dan pesimistis ini dapat berekskalasi kekecewaan dan keprihatinan, manakala performa pemerintahan Prabowo untuk kemajuan dan kesejahteraan gagal tercapai secara baik dan maksimal,” kata Rahman Sabon Nama dari kediamannya di Ciputat Kota Tangerang Selatan..
Menurut Ketua Umum Persatuan Pengamal Tarikat Islam (PPTI) Ormas Kino Kino Pendiri Sekber Golkar ini, kendati muncul kekhawatiran dan pesimistis ihwal bentukan kabinet oleh Prabowo, namun tidak lantas ada penilaian bahwa Prabowo gagal di langkah awal memimpin Indonesia lima tahun mendatang.
Penilaian seperti itu, yang berkembang di sementara kalangan, menurut Rahman, terlalu prematur, tidak realistis dan subyektif. “Bahkan penilaian untuk 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, pun masih di level relatif obyektif,” katanya.
Tetapi menurut amatannya pula, bahwa dinamika politik dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo, boleh jadi berlangsung panas. Antara lain, akan muncul tuntutan para tokoh masyarakat sipil maupun kelompok menengah baru terhadap Jokowi yang dinilai cukup banyak menabrak konstitusi dan masalah hukum lainnya.
Dinamika lain adalah tuntutan hukum dan gerakan sosial terhadap Gibran Rakabuming Raka yang diambil sumpah sebagai wakil presiden. Tuntutan ini dapat berlangsung riuh, lantaran lolosnya Gibran sebagai cawapres dinilai sarat inkonstitusi.
Info Penulis
