Pemkab Pringsewu Bersama DPD RI dan BPS Lampung Perkuat Sinergi Sukseskan Sensus Ekonomi 2026
Rendy 
TM PRINGSEWU– Pemerintah Kabupaten Pringsewu bersama anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi serta Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung menggelar audiensi dan diskusi strategis terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Kantor BPS Kabupaten Pringsewu, Jalan Lintas Barat Sumatera, Dusun Wonokriyo, Pekon Wonodadi, Kecamatan Gadingrejo, pada Kamis, 30 Juli 2026, sebagai wujud komitmen bersama menyukseskan agenda statistik nasional yang menjadi fondasi pembangunan daerah.
Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda strategis nasional yang akan menghasilkan potret lengkap struktur dan karakteristik perekonomian Indonesia. Data akurat dari sensus ini nantinya menjadi landasan utama menyusun kebijakan pembangunan, pengembangan UMKM, peningkatan investasi, penciptaan lapangan kerja, hingga percepatan transformasi ekonomi di Kabupaten Pringsewu. Oleh karena itu, Pemkab Pringsewu memberikan dukungan penuh terhadap seluruh tahapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 mulai dari persiapan hingga pendataan di lapangan.
Sebagai bukti komitmen nyata, Pemkab Pringsewu telah menerbitkan Surat Edaran Bupati kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah pekon/kelurahan, hingga lapisan masyarakat untuk ikut mendukung kelancaran sensus. Pihaknya juga menayangkan video dukungan Bupati sebagai ajakan agar masyarakat dan pelaku usaha mau menerima petugas sensus, memberikan data yang benar dan lengkap, serta berpartisipasi aktif dalam pencanangan Sensus Ekonomi 2026. Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga memfasilitasi lokasi strategis untuk pemasangan baliho dan media publikasi, menyediakan sarana prasarana kegiatan pendataan bersama, serta membangun koordinasi intensif dengan BPS agar seluruh proses berjalan lancar, aman, dan tepat waktu.
Umi Laila berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 tidak hanya berhenti sebagai publikasi statistik semata, melainkan benar-benar dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan masyarakat. Data tersebut nantinya akan dijadikan acuan utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penggalian potensi unggulan daerah, pemberdayaan pelaku UMKM, hingga program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan warga Pringsewu secara merata.
Kepala BPS Provinsi Lampung Ahmadriswan Nasution dalam kesempatan yang sama menyampaikan urgensi Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pemerintah agar tepat sasaran sesuai kebutuhan riil masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa seluruh tahapan sensus ditargetkan selesai sepenuhnya pada 31 Agustus 2026, sehingga dibutuhkan dukungan kuat dari semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, lembaga legislatif, hingga anggota DPD RI. “Sensus Ekonomi ini bukan hanya milik BPS atau pemerintah, tetapi milik negara. Kami berharap pelaksanaannya di Kabupaten Pringsewu terus dikawal bersama agar capaiannya maksimal dan sukses,” ujarnya.
Anggota Komite IV DPD RI Almira Nabila Fauzi menambahkan bahwa audiensi dan diskusi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi dan memperdalam pemahaman seluruh pihak terkait mekanisme Sensus Ekonomi 2026. Ia menekankan perlunya memperkuat sosialisasi ke tingkat akar rumput agar pemahaman masyarakat semakin meningkat, sehingga warga tidak ragu lagi untuk memberikan data yang sebenarnya kepada petugas. Menurutnya, data yang valid dari sensus adalah fondasi utama bagi pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang berpihak kepada kepentingan rakyat luas.
Rangkaian kegiatan audiensi dan diskusi Sensus Ekonomi 2026 ditutup dengan peninjauan langsung ke Pasar Gadingrejo untuk melihat kondisi pelaku usaha di lapangan. Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, di antaranya Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan Siti Litawati, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Pringsewu Hendrid, Sekdis Kopdagprin Reka, Kadis Kominfo Moudy Ary Nazolla, serta Kepala BPS Kabupaten Pringsewu, Pesawaran, Tanggamus, dan Tulangbawang Barat beserta jajaran petugas Sensus Ekonomi 2026 yang akan bertugas di lapangan. (Diki)
Info Penulis
