Pernyataan Pesimistis Menteri Nusron ‘Mafia Akan Terus Ada Sampai Kiamat Kurang Dua Hari’ Disentil Pengamat Pertanahan

TM Jakarta – Pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Nusron Wahid, baru-baru ini telah memicu diskursus publik yang tajam. Pernyataan yang menyebut bahwa, “Mafia akan terus ada sampai kiamat kurang dua hari,” sontak menjadi sorotan.

Sebagai seorang pemerhati pertanahan skaligus praktisi hukum yang dalam puluhan tahun karier profesional sering bersinggungan langsung dengan peliknya sengketa pertanahan merasa pernyataan tersebut tidak hanya mengejutkan, tetapi juga sangat pesimistis dan problematik.

“Pernyataan seorang pejabat publik, apalagi setingkat menteri yang memegang portofolio strategis seperti pertanahan, bukanlah sekadar untaian kata. Ia adalah cerminan dari sikap, visi, dan komitmen kepemimpinan. Menyatakan bahwa mafia (dalam konteks ini, mafia tanah) akan abadi hingga menjelang kiamat adalah sebuah bentuk fatalisme yang berbahaya,” ujarnya kepada media ini, Jumat (14/11/25).

Menurut Wilson, pernyataan yang tidak mencerminkan tanggung jawab seorang pejabat publik itu menunjukkan realita terbalik dengan mandat, amanah, serta anggaran yang besar dari seorang leader di Kementerian ATR/BPN justru untuk memberantas praktik lancung tersebut, bukan untuk memberikan justifikasi atas eksistensinya.

“Rakyat Indonesia, terutama mereka yang hak atas tanahnya dirampas, tidak mengangkat seorang menteri untuk pasrah menunggu hari kiamat. Rakyat membutuhkan tindakan nyata, terobosan hukum, dan keberanian untuk membongkar praktik culas yang telah mengakar,” sindir Wilson.

Pernyataan pesimistis ini, lebih lanjut Wilson menjelaskan, secara tidak langsung mengonfirmasi apa yang selama ini menjadi rahasia umum, betapa sulitnya membersihkan mafia tanah karena akarnya mungkin sudah terlalu dalam di internal lembaga itu sendiri.

Wilson menduga, pernyataan ini muncul karena bisa jadi terlalu banyak oknum BPN/ATR di internal kementerian, dari level pelaksana di kantor-kantor pertanahan daerah sampai level atas, yang justru terlibat langsung atau minimal memfasilitasi praktik mafia tanah.

“Jika pimpinan tertinggi sudah menyiratkan sikap pasrah, bagaimana mungkin jajaran di bawahnya memiliki semangat juang untuk melakukan pembersihan? Jika seorang nakhoda sudah pesimis kapalnya bisa selamat dari badai, itu pertanda ia mungkin tidak tahu cara membaca kompas atau mesin kapalnya memang sudah rusak parah dari dalam,” cetus dia.

Oleh karena itu, menurut Wilson, jika Menteri ATR/BPN memang merasa tidak sanggup memberantas mafia tanah di lingkungan internal BPN/ATR, langkah yang paling terhormat adalah mengundurkan diri dari jabatan. “Tidak perlu menunggu sampai hari kiamat. Publik membutuhkan pemimpin yang optimistis dan memiliki strategi tempur, bukan pengamat yang pasrah pada keadaan,” imbuhnya.

Pemberantasan mafia tanah bukanlah hal yang mustahil, dan bukan utopia. Optimis dan ekspektasi rakyat masih meyakini bahwa setiap pejabat yang telah diamanahkan memiliki niat baik untuk pemberantasan praktek dan keberadaan mafia tanah yang merenggus hak rakyat.

“Wujudkan bukti konkret bahwa ketika negara hadir dengan kemauan politik (political will) yang kuat, mafia tanah bisa ditundukkan. Sebagai contoh, bahkan lahan milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah diserobot oleh mafia tanah. Hal ini membuktikan bahwa praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang sistematis,” kata dia.

Jika figur setingkat pejabat tinggi negara saja dapat menjadi korban, bagaimana dengan nasib masyarakat kecil? Ironisnya, dalam banyak kasus, justru masyarakat kecil yang sedang memperjuangkan hak keperdataannya yang akhirnya dipenjarakan. Sementara itu, para pelaku utama yang memanipulasi data sering kali tidak tersentuh oleh hukum pertanahan.

“Padahal, merekalah yang seharusnya ditangkap, diadili, dan dipenjara. Ini adalah bukti sahih bahwa penegakan hukum dapat berjalan efektif jika ada kemauan politik yang kuat dari pimpinan, termasuk dari kementerian terkait. Kasus tersebut membuktikan bahwa mafia tanah bisa diberantas, asalkan ada integritas dan tidak ada kompromi,” tukasnya.

Info Penulis

Redaksi

administrator

See author's posts