PUNGLI Berkedok Iuran Bulanan di SDN 02 Cikahuripan Klapanunggal ‘Sengsarakan’ Ortu Murid

TM Kab Bogor – Beberapa orang tua murid di SDN 02 Desa Cikahuripan, kecamatan Klapanunggal, kabupaten Bogor, Jawa Barat, mengeluhkan adanya iuran atau bulanan sekolah yang diduga merupakan bentuk pungutan liar (pungli).

Melalui informasi yang telah melalui penelusuran mendalam oleh media ini, para orang tua murid SDN 02 Cikahuripan dibebankan uang iuran per bulan sejumlah Rp 37.000,- perbulan, dan itu wajib di bayar setiap bulan’nya.

“Salah satunya pembayaran uang TIK atau uang komputer sebesar Rp 17.000 rupiah, uang eskul (ekstrakulikuler) sebesar Rp 10.000 rupiah uang kas sebesar Rp 10.000 rupiah total menjadi Rp 37.000 rupiah,” ungkap AM salah satu orang tua murid memberikan informasi kepada media ini, pada Jumat (6/6/25) lalu.

AM mengira ketika telah menyekolahkan anak nya di SD Negeri, diri nya akan merasa terbantukan dengan terbebas dari berbagai pungutan ini itu dari sekolah. Namun, AM justeru merasa menyekolahkan anaknya di SD Negeri hampir sama saja beratnya dengan sekolah Swasta, dalam hal pengeluaran untuk biaya sekolah.

“Kan sekolah negeri itu gratis dari pemerintahnya, kenapa ada harus ada uang komputer? uang eskull, uang kas ya kang. Saya sangat keberatan sebetulnya, tapi mau gimana lagi kalau belum bayar perwakilan komite menagih terus, dari anak saya kelas satu dan sekarang sudah kelas empat, sedangkan yang sekolah di SDN 02 jumlah muridnya kurang lebih ada 700 murid pak,” keluhnya.

Orang tua murid (AM) merasa tertekan dengan komite sekolah yang mana terkesan berperan penting dalam menginfokan ke para orang tua murid dengan maksud untuk memuluskan berbagai jenis pungutan yang pada realitanya terdapat orang tua murid yang merasa terbebani.

“Jadi komite sekolah itu seolah-olah berperan penting dalam iuran itu. Kendalanya kan orang tua itu nggak mampu semua. Untung-untung kalau kita bisa, ini saja maksain, pinjam sana-sini. Saya jujur sehari-hari cuma jualan kecil kecilan pak,” cetus AM. 

Di tempat yang sama, LD orang tua murid lain nya di SDN 02 Cikahuripan mengeluhkan hal yang sama. Dimana berbagai jenis pungutan yang diduga bersifat liar dianggap terkesan bebas membebani orang tua murid.

“Jadi kalau dihitung-hitung sekolah negeri kayak sekolah swasta. uang kas, uang komputer, uang eskull, dan bahkan beli buku LKS saja di arahkan oleh komite beli di online tapi komite ngasih link’nya harus beli di link yang komite kirimkan ke kami. Dan pungutan ini sudah lama sudah bertahun tahun jadi jangan sampai seperti ini lah,” Ucapnya. 

Lebih menegaskan adanya keluhan orang tua murid di SDN 02 Cikahuripan, media ini pun berkesempatan mendengarkan keluhan DS, merupakan orang tua murid, yang juga mengeluhkan hal yang hampir sama. Dimana DS mengaku sangat keberatan harus membayar iuran bulanan sebesar Rp 37.000 rupiah untuk pembayaran anaknya, dia juga merasa sepenanggungan dengan orang tua siswa lain’nya.

“Kalau mengeluhkan (iuran) ya sama cuma kasian sama orang tua yang lain gitu. Kalau yang mampu sih nggak jadi masalah, cuma kasian yang nggak mampu tapi kami enggak bisa bersuara,” kata dia. 

DS mengharapkan, jika memang iuran itu tidak bisa dihapuskan, seharusnya pihak komite sekolah dan kepala sekolah harus membuat kebijakan yang lebih mengedepankan musyawarah dengan orang tua murid agar tidak memberatkan orang tua.

Dikonfirmasi, Kepsek SDN 02 Cikahuripan SG awalnya mengelak dan membantah akan adanya praktek pungli apapun di sekolah yang dipimpinnya. Namun, saat tim media menjelaskan dasar informasi didapat dari orang tua murid, seketika Kepsek langsung mengakui akan adanya berbagai iuran yang dikeluhkan tersebut.

“Iya iuran itu tak bersifat wajib. Iuran tersebut untuk mendukung berbagai macam kegiatan di sekolah yang tidak menggunakan dana BOS, seperti kalau ada kerusakan komputer dan kalau ada murid yang sakit kami kasih bantuan berupa makanan atau snek,” jelas Kepsek.

Saat di tanya apa di bolehkan kalau ada kerusakan komputer di bebankan kepada orang tua murid sebesar Rp 17.000,- setiap murid, Kepsek menilai kebijakan pungutan itu sah.

“Karena bukan di SDN 02 Cikahuripan saja bahkan ada yang lebih dari kami di kecamatan klapanunggal ini, tanya saja ke ketua kelompok kerja kepala sekolah KKKS/K3S yang menjabat sebagai kelapa sekolah yang berinisial DN di SDN 01 Cikahuripan kecamatan klapanunggal,” kata Kepsek.

Prihal ada kekhawatiran terhadap anaknya, DS narasumber yang juga orang tua murid sempat memohon kepada media ini untuk tidak dulu menayangkan pemberitaan dugaan pungli tersebut.

“Pak punten, saya sama ibu-ibu yang kemarin bapak tanya itu sepakat minta tolong untuk tidak diberitain dulu ya pak. Kami kawatir nanti anak kami kena imbasnya pak,” ujar DS menelepon tim media, Sabtu (7/6/25).

Dan dengan pertimbangan tersebut, tim memenuhi keinginan narasumber, berikut mencoba menggali informasi lebih mendalam terhadap Ketua K3S yang disebut oleh Kepsek SDN 02 Cikahuripan mengetahui praktek pungutan iuran yang dikeluhkan oleh orang tua murid.

Mencaritahu kebenaran informasi yang disampaikan Kepsek SDN 02 Cikahuripan, media ini mengkonfirmasi Ketua K3S yang juga merupakan Kepsek SDN 01 Cikahuripan, Klapa Nunggal, Kabupaten Bogor. Setelah media ini perdengarkan isi rekaman pernyataan Kepsek 02 Cikahuripan, Ketua K3S berdalih bahwa ia tidak tau ada pungutan liar di sekolah SDN 02 Cikahuripan tersebut dan menyebut akan menegurnya.

“Saya tidak merasa menginstruksikan seperti itu. Itu kebijakan masing-masing, dapur masing-masing. Nanti akan saya tegur Kepsek SDN 02 Cikahuripan,” ucap DN menyangkal terhadap yang dituduhkan oleh Kepsek SDN 02 Cikahuripan.

Dengan mengedepankan berbagai pertimbangan, salah satu tim media kembali menghubungi DS untuk menginformasikan bahwasanya berbagai sumber telah dimintakan konfirmasinya, dan pemberitaan dugaan pungli di SDN 02 Cikahuripan sudah layak ditayangkan.

“Wallaikumsallam kang. Iya kalau sekarang sih mangga kalau mau diberitakan kang. Karena kebetulan anak juga masih libur kang. Saya mah cuma ngga mau sampai anak saya dan dua ibu yang kemarin jadi diperkakukan yang gimana gitu kang. Tapi insyallah nggak kan kang ya,” pesan WhatsApp DS kepada tim media, Minggu (6/7/25).

Untuk di ketahui, selain ada pungutan sebesar Rp 37.000 rupiah berbulan’nya, di SDN 02 Cikahuripan sebelumnya juga pernah melakukan dugaan pungutan liar (pungli) hingga sebesar Rp 180.000,- per murid dengan total mencapai hingga 700 murid dengan dalih untuk membangun mushola dan itu di wajibkan membayar dengan cara di cicil.

Bebasnya kegiatan pungutan yang diduga kuat liar atau pungli di SDN 02 Cikahuripan, dan adanya pernyataan Kepsek DN yang mengatakan pungutan atau iuran itu hampir dilakukan disetiap SDN yang ada di Kecamatan Klapa Nunggal, mendorong media ini untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak Dinas Pendidikan (DISDIK) Kabupaten Bogor agar dapat segera ditindaklanjuti untuk bisa mengurangi beban dari para orang tua murid. (Karim)

Info Penulis

Rendy

administrator

See author's posts