Pungutan Uang 75 Ribu Buat Beli Kursi Kelas Dikeluhkan Ortu Murid SDN Sukaresmi 02 Kec Sukamakmur, Klaim Kepsek: Kalau Pungli Saya Tidak Terima
Redaksi 
SD Negeri 02 Sukaresmi, Desa Sukadami Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. (Foto/Karim)
Menariknya, ketika disinggung soal adanya iuran uang sebesar Rp 600.000,- yang disetorkan oleh orang tua murid diakhir tahun pelajaran, Kepsek Agus Herwandi memilih tidak menjawab dan terkesan mengalihkan pembicaraan dengan menuliskan pernyataan, ” Terimakasih Pak, klu pungli saya tidak terima karena melalui Rapat Orang tua Siswa dan Komite Pa,” tutupnya.
Adanya penetapan jumlah sumbangan bernilai Rp 75.000,- sebagai keputusan hasil rapat antara pihak sekolah yang disebut dihadiri oleh Kepsek, Komite dan Orang Tua Murid, yang dimaksudkan untuk pembelian kursi kelas, Kepsek SD Negeri 02 Sukaresmi mengklaim hal itu bukanlah merupakan praktek Pungutan Liar (Pungli).
Pernyataan Kepsek diduga tidak berkesesuaian dari ketentuan Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah yang ditetapkan dan diundangkan pada 30 Desember 2016, dimana dijelaskan bahwa Komite Sekolah boleh melakukan penggalangan dana. Komite Sekolah dapat melakukan penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya untuk melaksanakan fungsinya dalam memberikan dukungan tenaga, sarana prasarana, serta pengawasan pendidikan.
Penggalangan dana tersebut dilakukan hanya untuk mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah dengan asas gotong royong. Permendikbud tersebut sangat jelas bahwa Komite Sekolah tidak boleh mengambil atau melakukan pungutan pada murid, orang tua dan/atau wali murid.
Lebih lanjut di Pasal 10 ayat (2) disebutkan, bahwa penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud, berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan berbentuk pungutan.
Lalu apa yang menjadi perbedaan antara bantuan, sumbangan dan pungutan? Bantuan Pendidikan merupakan pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
Sedangkan sumbangan pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan, dikutip dari situs resmi Ombudsman RI. (Karim)
Info Penulis
