Ratusan Aktivis Resolusi Mahasiswa Bogor Demo Tolak Pokir DPRD Pengadaan Videotron Rp 100 Miliar
Rendy 
Aksi unjuk rasa di depan kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (5/1/2026). Foto/Tim
TM Kab Bogor – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Resolusi Mahasiswa Bogor (RMB) menggelar aksi unjuk rasa di depan kompleks Tegar Beriman, Cibinong, Kamis (5/1/2026). Dalam aksinya, ratusan anggota RMB mengkritisi rencana pengadaan Videotron, mikrophone dan soundsystem senilai antara Rp 100-120 miliar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kabupaten Bogor.
Pengadaan Videotron, mikrophone dan soundsystem oleh Dispora Kabupaten Bogor ini sendiri dilakukan melalui mekanisme Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bogor tahun anggaran 2026.
“Rencana pengadaan Videotron, mikrophone dan soundsystem ini kami nilai tidak memiliki urgensi dan tidak sejalan dengan kebutuhan strategis sektor olahraga maupun kepentingan publik Kabupaten Bogor,” kata Ketua RMB, Mahdi.
Lebih lanjut Mahdi mengatakan, persoalan utama dari rencana pengadaan Videotron dan soundsystem ini bukan semata pada besaran anggarannya, melainkan pada penetapan skala prioritas penggunaan anggaran daerah.
Menurut Mahdi, dalam kerangka perencanaan dan penganggaran publik, Pokir DPRD sejatinya merupakan instrumen untuk menyalurkan aspirasi masyarakat agar diterjemahkan ke dalam program-program yang berdampak langsung, rasional, dan strategis.
Namun, penempatan pengadaan videotron, mikrophone dan soundsystem sebagai program prioritas justru mencerminkan penyimpangan dari prinsip penganggaran berbasis kebutuhan dan kebermanfaatan publik.
Resolusi Mahasiswa Bogor menilai bahwa alokasi anggaran dalam jumlah besar tersebut seharusnya diarahkan untuk menjawab persoalan riil yang dihadapi daerah.
Di sektor olahraga, Kabupaten Bogor masih dihadapkan pada lemahnya sistem pembinaan atlet, belum optimalnya kesejahteraan atlet, serta keterbatasan sarana dan prasarana pendukung olahraga.
Pembangunan prestasi olahraga tidak dapat dicapai melalui proyek simbolik, melainkan melalui investasi jangka panjang yang menyentuh langsung kebutuhan atlet dan ekosistem pembinaannya.
Selain itu, Resolusi Mahasiswa Bogor juga menyoroti bahwa kebutuhan publik di luar sektor olahraga, seperti penambahan penerangan jalan di wilayah pelosok dan peningkatan infrastruktur pendidikan, masih membutuhkan perhatian serius pemerintah daerah.
Sedangkan penerangan jalan memiliki korelasi langsung dengan keamanan, keselamatan, dan produktivitas masyarakat, sementara infrastruktur pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun kualitas sumber daya manusia Kabupaten Bogor.
“Kedua sektor tersebut memiliki urgensi yang jauh lebih tinggi dibandingkan pengadaan videotron yang dampaknya tidak langsung dirasakan masyarakat,” tegas Mahdi.
Karena itulah, Resolusi Mahasiswa Bogor menegaskan bahwa Pokir DPRD adalah mandat rakyat, bukan ruang kompromi kepentingan politik.
Ketika prioritas anggaran tidak disertai argumentasi kebutuhan yang kuat dan berpihak pada kepentingan publik, maka wajar apabila masyarakat mempertanyakan arah kebijakan tersebut.
Mahdi menegaskan, bahwa aksi ini merupakan bentuk tanggung jawab moral dan intelektual mahasiswa sebagai bagian dari elemen kontrol sosial untuk mengawal agar kebijakan anggaran daerah tetap berkeadilan dan berpihak pada kepentingan jangka panjang Kabupaten Bogor.
Dalam aksi yang dilakukan oleh ratusan anggota Resolusi Mahasiswa Bogor diantaranya mendesak Ketua DPRD Kabupaten Bogor untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, transparan, dan akuntabel terhadap rencana pengadaan videotron, microphone, dan sound system senilai Rp100–120 miliar melalui Pokir DPRD yang dilaksanakan oleh Dispora Kabupaten Bogor.
Selain itu, RMB juga menuntut pembatalan pengadaan videotron, microphone, dan sound system serta pengalihan anggaran tersebut untuk pembinaan atlet, peningkatan kesejahteraan atlet, dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga Kabupaten Bogor.
Tuntutan selanjutnya, RMB meminta aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap rencana pengadaan tersebut guna memastikan tidak adanya penyimpangan, konflik kepentingan, maupun pelanggaran hukum.
Mendesak DPRD Kabupaten Bogor untuk berbenah dan mengembalikan mekanisme Pokir DPRD pada esensi awalnya sebagai instrumen penyaluran aspirasi rakyat yang objektif, rasional, dan berpihak pada kepentingan publik, bukan kepentingan politik praktis.
Meminta agar angaran dengan total 120 M itu di alihkan ke hal yang lebih di butuhkan oleh masyarakat seperti lampu penerangan jalan ke plosok2 kabuten bogor, mebeler untuk sekolah2, serta alat2 untuk puskesmas yang sampai saat ini masih mengalami kekurangan dan kebutuh2 insfrastuktur lainya
“Kami akan melakukan aksi lanjutan di minggu depan jika semua tuntutan tersebut tidak diaminkan, dan aksi lanjutan tersebut kami akan adakan selama 1 minggu full sampai tuntutan kami di tindak lanjuti,” tegas Mahdi. (Red/*)
Info Penulis
