November 22, 2026
12:18
Search for:
log tm panjang
banner-promo-1120-wu-1-1.png
  • Beranda
  • Metropolitan
  • Daerah
  • Nasional
  • Hukum dan Politik
  • Investigasi
  • Opini dan Edukasi
  • Entertain dan Sport
  • REDAKSI
  • Pedoman Media Siber
Menu
  • Beranda
  • Metropolitan
  • Daerah
  • Nasional
  • Hukum dan Politik
  • Investigasi
  • Opini dan Edukasi
  • Entertain dan Sport
  • REDAKSI
  • Pedoman Media Siber
Skip to content
  • Home
  • Utama
  • Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
  • Utama

Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya

Avatar Redaksi November 22, 2026 2 minutes read

Jakarta – Masyarakat yang rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas suatu bidang tanah tetap perlu memperhatikan kelengkapan bukti hak atas tanah tersebut. Apalagi jika tanah itu belum bersertipikat atau sertipikat yang dimiliki masih tercatat atas nama pemilik sebelumnya.
Masih banyak yang menganggap pembayaran PBB saja sudah cukup sebagai bukti kepemilikan tanah, padahal keduanya memiliki fungsi yang berbeda.

“Pembayaran PBB menunjukkan bahwa seseorang telah memenuhi kewajiban perpajakannya atas objek pajak tersebut. Namun, hal itu tidak serta-merta membuktikan bahwa yang bersangkutan merupakan pemegang hak atas tanah. Keduanya merupakan hal yang berbeda dan perlu dipahami masyarakat,” jelas Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Sesditjen PHPT), Heri Mulianto, dalam keterangannya pada Jumat (20/11/2026).

Dalam administrasi pertanahan, kepemilikan hak atas tanah harus didukung dengan alat bukti yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sertipikat tanah merupakan dokumen yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang datanya sesuai dengan yang tertera di dalam surat ukur dan buku tanah.

Meski tidak setara sertipikat, bukan berarti dokumen PBB tidak memiliki kegunaan dalam pengurusan pertanahan. Dokumen perpajakan ini dapat menjadi salah satu dokumen pendukung dalam proses administrasi pertanahan tertentu. Namun yang perlu diingat, kedudukannya tidak dapat menggantikan alat bukti hak atas tanah.

“Karena itu, kami mengimbau masyarakat untuk tidak hanya memastikan kewajiban PBB terpenuhi, tetapi juga memperhatikan legalitas tanah yang dimiliki. Pastikan tanah telah terdaftar dan memiliki bukti hak yang sesuai. Dengan begitu, masyarakat memiliki kepastian hukum yang lebih baik atas tanahnya,” ujar Heri Mulianto.

Bagi masyarakat yang belum memiliki sertipikat, pendaftaran tanah dapat dilakukan melalui Kantor Pertanahan sesuai lokasi tanah. Masyarakat perlu memastikan dokumen dasar penguasaan atau perolehan tanah tersedia dan sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Dengan memahami perbedaan antara kewajiban pajak dan bukti hak atas tanah, masyarakat diharapkan tidak keliru dalam menafsirkan dokumen yang dimiliki. Membayar PBB merupakan bentuk kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, sementara memastikan legalitas tanah merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian hukum atas hak tanah. (GE/FA)

Editor: Benny

KementerianATRBPNMelayaniProfesionalTerpercayaMajuDanModernMenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

Info Penulis

Avatar

Redaksi

editor

See author's posts

Bagikan

Post navigation

Previous: Puluhan Motor Terjaring Razia Kenalpot Brong Jadi Sasaran Razia

Berita Terkait

86b71d7b-9c67-4992-9d81-158f8c477806-1
  • Metropolitan
  • Utama

Oknum Kordinator P3A Cibarusah Instruksikan Pekerja Tidak Perlu Pasang Papan Proyek, Dikonfirmasi Selisih Anggaran Hingga 64 Juta Justeru Beri Jawaban Menohok

Avatar Redaksi November 21, 2026 0
df0bac05-d60a-4440-8ec1-17d66403b923
  • Utama

Dukung Pembangunan Proyek Strategis Nasional, BPN Lebak Kawal Uang Ganti Rugi Warga Terdampak

Avatar Redaksi November 21, 2026
IMG_20261120_171036
  • Daerah
  • Utama

Perbaikan Infrastruktur Irigasi Lakbok Utara Diapresiasi Kades Waringinsari, BBWS Citanduy Tuai Ucapan Terima Kasih

Avatar Redaksi November 20, 2026 0

Recent Posts

  • Rutin Bayar PBB, tapi Belum Ada Sertipikat Tanahnya? Simak Penjelasannya
  • Puluhan Motor Terjaring Razia Kenalpot Brong Jadi Sasaran Razia
  • Oknum Kordinator P3A Cibarusah Instruksikan Pekerja Tidak Perlu Pasang Papan Proyek, Dikonfirmasi Selisih Anggaran Hingga 64 Juta Justeru Beri Jawaban Menohok
  • Dukung Pembangunan Proyek Strategis Nasional, BPN Lebak Kawal Uang Ganti Rugi Warga Terdampak
  • Perbaikan Infrastruktur Irigasi Lakbok Utara Diapresiasi Kades Waringinsari, BBWS Citanduy Tuai Ucapan Terima Kasih

Recent Comments

  1. Benny mengenai LPK-RI Cirebon Dampingi Korban Dugaan Penipuan Berkedok Pelatihan Kapal Pesiar Lapor ke Polresta Cirebon
  2. X mengenai LPK-RI Cirebon Dampingi Korban Dugaan Penipuan Berkedok Pelatihan Kapal Pesiar Lapor ke Polresta Cirebon
  3. Redaksi mengenai Diduga Kabid (PNF) kabupaten Bogor Membela (PKBM-PKBM) Yang Nakal Dan Membenarkan Ijazah Yang Dikeluarkan oleh Salah Satu PKBM Belum Pada Waktunya
  4. Redaksi mengenai Warga RT 05 MC.Timur Buka Warung Amal untuk Mendukung Peserta Pawai Ta’aruf MTQ 2025
  5. Rusman mengenai Warga RT 05 MC.Timur Buka Warung Amal untuk Mendukung Peserta Pawai Ta’aruf MTQ 2025

Copyright ©2026.Tabloid Mantap.