Redaksi 
Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Program Prioritas Keamanan Laut di Makassar. (Foto/Tim)
TM Sulsel – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Analisis Program Prioritas Keamanan Laut di Makassar. Forum ini menjadi ajang penting untuk menyelaraskan kebijakan maritim nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029, dengan fokus utama optimalisasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Makassar (7/9).
“Aspek keamanan laut kini menjadi salah satu prioritas utama pembangunan nasional sebagaimana dimandatkan dalam RPJMN 2025–2029,” ujar Brigjen TNI Parwito, Asisten Deputi Doktrin dan Strategi Pertahanan Kemenko Polkam saat membuka rakor tersebut.
Ia menegaskan bahwa penguatan pengawasan dan pengamanan jalur strategis seperti ALKI II sangat vital karena kawasan ini memiliki nilai geopolitik tinggi sekaligus berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara.
Menurut Parwito, ancaman yang dihadapi tidak sebatas praktik illegal fishing dan kejahatan lintas negara, tetapi juga penyelundupan narkoba, pencemaran laut, hingga potensi konflik geopolitik akibat rivalitas kekuatan global di Indo-Pasifik. “Keamanan laut yang kuat adalah fondasi bagi kedaulatan maritim sekaligus prasyarat bagi Indonesia untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” tegasnya.
Rakor ini turut mengundang Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulsel, Dr. M. Ilyas yang mewakili Gubernur Sulsel. Ia menekankan bahwa keamanan laut adalah syarat mutlak bagi kesejahteraan masyarakat pesisir, sejalan dengan konsep ekonomi biru.
Selain itu, Akademisi Universitas Hasanuddin, Ir. M. Rijal Idrus, M.Sc., Ph.D pun menyoroti pentingnya perguruan tinggi dalam menyiapkan SDM unggul, sementara unsur intelijen dan aparat penegak hukum mengungkap kerawanan pelabuhan di Sulsel sebagai pintu masuk kejahatan transnasional.
Kolonel Laut Lukas dari Pusinfomar TNI yang hadir turut mengusulkan sistem pertahanan maritim berbasis nelayan, mencontoh maritime militia Tiongkok untuk deteksi dini.
BMKG Sulsel melalui Andy memaparkan rencana pemasangan radar tsunami dan aplikasi digital InaWIS, meski diakui masih ada kendala sosial-budaya karena nelayan kerap mengabaikan peringatan dini.
Selanjutnya dari sisi udara, Kolonel Penerbang Putu dari KODAU II menjelaskan peran TNI AU dalam pengamanan ALKI II, sementara Basarnas Sulsel menyoroti keterbatasan data akurat dalam operasi SAR.
Setelah rakor tersebut, Kemenko Polkam pun mengunjungi Markas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) VI Makassar. Dalam kunjungan itu, Kodaeral VI memaparkan posisi strategis Selat Makassar sebagai simpul pertahanan maritim nasional sekaligus jalur vital yang berdekatan dengan IKN. Meski demikian, mereka mengakui masih ada kesenjangan antara tuntutan operasional dengan ketersediaan alutsista dan infrastruktur. (Tim)
Info Penulis
