Sororti Minimnya Pemikiran Konstruktif Tangani Persoalan Banjir, Pemkab Luwu Utara Disentil LSM JARI Indonesia
Rendy 
Aktivis LSM Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (Jari Indonesia) Andi Samsu Alam. (Foto/Tim)
TM Makassar – Bencana banjir yang menjadi ancaman bagi kehidupan masyarakat yang bermukim di Daerah Aliran Sungai (DAS) Rongkong, Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel), harus ada solusi kongkrit dari seluruh pemangku kebijakan.
Demikian ditandaskan Aktivis LSM Jaringan Advokasi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Indonesia (Jari Indonesia) Andi Samsu Alam saat ditemui di Makassar, Rabu (29/5/24).
Menurut putra kelahiran Luwu Utara ini, bencana banjir ini bukan baru kali ini terjadi, melainkan sudah menjadi ancaman serius bagi masyarakat yang bermukim disejumlah desa di Lutra.
Ironisnya kata Bang Andi, masyarakat yang berdomisili di daerah tersebut, setiap tahun politik berjalan hanya dijadikan komoditas politik melalui transaksi janji yang tak kunjung ditepati.
“Saya adalah putra kelahiran Luwu Utara tepatnya di Dusun Lawewe, dulunya masih Desa Lara, pasca pemekaran beberapa kali pemekaran kemudian menjadi berubah menjadi Desa Lawewe,” kenangnya.
Dalam pernyataannya, Bang Andi sangat menyesalkan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Lutra yang seakan mati akal dan lebih cenderung memberdayakan sistem pemadam kebakaran disejumlah yang selama ini menjadi obyek terdampak bencana banjir luapan sungai Rongkong.
“Kita sadari bahwa penanganan permasalahan ini tidak mudah, akan tetapi paling tidak ada upaya kongkrit melahirkan pemikiran konstruktif dengan melibatkan seluruh pemangku kebijakan mulai dari daerah hingga ke Pemerintah Pusat,” terangnya.
“Pembagian Bantuan beberapa bungkus Supermie, dan telur itu adalah cara berpikir instan, dan tidak pernah menyelesaikan masalah dibalik ancaman bencana bagi masyarakat di DAS Rongkong,” imbuhnya.
Olehnya itu katanya, seharusnya sudah ada upaya Pemda Lutra menggandeng Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Pusat untuk duduk bersama memikirkan solusi penanganan secara keberlanjutan.
“Duduk bersama itu bukan dosa. Jangan karena kepentingan politik kita mengedepankan egosektoral yang pada gilirannya akan menjadi mimpi buruk bagi masyarakat,” pungkasnya. (Red)
Info Penulis
