Tanggapi MoU Menteri LH dengan Kapolri, Pemerhati Lingkungan Dorong Masyarakat Lekatkan Kaca Pembesar untuk Mengawal
Rendy 
Pemerhati lingkungan hidup skaligus praktisi hukum Wilson Colling. (Foto/TM)
TM Jakarta – Adanya nota kesepahaman berupa memorandum of understanding (MoU) antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Kapolri mencerminkan sikap keseriusan pemerintah dalam menata dan memperdulikan kualitas, serta keberlangsungan lingkungan hidup.
Penandatanganan MoU yang dilaksanakan di Mabes Polri pada Rabu (28/5/25) itu diyakini sebagai upaya serius pemerintah dalam meminimalisir kegiatan pencemaran lingkungan dengan berbagai langkah bersama antara Polri dengan Kementrian LH.
Melihat MoU tersebut, pemerhati lingkungan yang juga merupakan praktisi hukum merasa perlu untuk mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama mengawal akan keberlangsungan kesepamahaman (MoU) antara dua lembaga negara itu.
“Penandatanganan MoU patut diapresiasi sebagai wujud sinergi antarlembaga negara. Namun apresiasi itu perlu diimbangi dengan sikap kritis, sejauh mana kesepahaman ini berdampak nyata terhadap penegakan hukum lingkungan hidup,” ujar Wilson Colling, pemerhati lingkungan yang juga praktisi hukum ketika ditemui media ini di Jakarta, Kamis (29/5/25).
Menurut Willson, kini saatnya masyarakat melekatkan kaca pembesar guna dapat memastikan efektivitas terhadap langkah-langkah simbolik semacam ini (Mou). Sebab, lebih lanjut dia menjelaskan, dalam konteks hukum Indonesia, instrumen penegakan lingkungan sejatinya telah tersedia dengan lengkap dan memadaj, bahkan tanpa perlu ditambah dengan perjanjian baru.
“Indonesia telah memiliki UU No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dengan tegas mengatur kewenangan penyidik pidana lingkungan oleh aparat penegak hukum, termasuk kepolisian dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) dibawah kementrian LH. Karena itulah saya mendorong kepada masyarakat untuk melekatkan kaca pembesar untuk bisa mengontrol realisasi dari MoU itu,” jelasnya.
“Pasal-pasal dalam UU tersebut telah memberi dasar hukum yang cukup untuk bertindak terhadap pencemar dan perusak lingkungan. Polri, melalui unit Tipidter Bareskrim bahkan telah berulang kali menangani kasus-kasus lingkungan hidup, baik terkait pembakaran sampah, pembakaran hutan, maupun pembuangan sembaran limbah B3,” tuturnya.
Dalam hal kesepahaman MoU Kentrian LH dengan Polri, Wilson lebih mendorong terhadap konsistensi penegakkan hukum rill berkeadilan terhadap kegiatan perusakan maupun pengabaian keberlangsungan lingkungan hidup, dan tidak sekedar sebuah ceremonial ataupun framing kepada publik.
“Kitapun sebagai masyarakat masih kerap menyaksikan lemahnya penegakan hukum terkait kegiatan pengerusakan dan pencemaran lingkungan hidup. Sebut saja pencemaran B3 disejumlah kawasan industri, pembiatan praktik pertambangan ilegal, pengabaian penangan sampah ramah terhadap lingkungan, dan lainnya. Itu harusnya segera menjadi konsen utama untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Wilson juga menilai guna menggalakkan kegiatan perlindungan lingkungan hidup, faktor keterlibatan masyarakat merupakan langkah objektif yang dapat mendukung prinsip polluter pays principle, siapa yang mencemari wajib dihukum dan memperbaiki kerusakan.
“Prinsip itu tidak akan hidup ataupun efektif dalam praktiknya jika hukjm hanya dibaca dab bukan ditegakkan. Dan biarkan unsur masyarakat yang menjadi pendorong maupun penggerak dalam keberlangsungan penegakan hukum itu. Jadi MoU itu rill dan bukan sekedar tatanan kata semata,” sebut dia.
Jika MoU ini mampu mendorog aksi nyata sebuah penindakan dan penegakkan hukum secara rill, Wilson optimis langkah supremasi penegakkan hukum terhadap aksi kejahatan dan pengerusakan lingkungan hidup di setiap daerah akan juga dapat ditegakkan setegak-tegaknya untuk keberlangsungan lingkungan hidup yang lebih baik dan terjaga. (RDI).
Info Penulis
