Tanggapi Pembongkaran PKL di Puncak, Kandidat Bakal Calon Bupati Kab Bogor dari Gerbong PNP Sebut “Lebih Banyak Mudoratnya”

TM Kab Bogor – Kegiatan penertiban terhadap pedagang kaki lima (pkl) dan bangunan liar (bangli) yang ada di sekitaran bahu jalan kawasan Puncak Cisarua mendapat perhatian dari Sholahuddin, SH.,MH., selaku salahsatu kandidat bakal calon wakil bupati usungan dari gabungan Partai Non Parlemen (PNP) di Kabupaten Bogor.

“Kebijakan yang menurut hemat saya sah-sah saja, asal pertimbangan kebijakan merupakan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor. Dan tentunya harus telah didahulukan dengan berbagai kajian antara dampak dan akibat positifnya dari kebijakan tersebut,” ungkapnya kepada media ini melalui sambungan seluler telfonnya, Rabu (25/6/24).

Lebih lanjut, Ketua PBB DPC Kabupaten Bogor itu juga berharap pihak pemkab telah melakukan asesmen secara berkala terhadap akibat dari kegiatan penertiban (relokasi) para pelaku usaha (pkl-red) yang mana juga didominasi oleh pedagang lokal dengan riwayat puluhan tahun telah menjalankan usaha dilokasi tersebut.

“Dari informasi yang cukup banyak beredar, relokasi yang diarahkan pemkab kepada para pkl ke rest area Gunung Mas masih banyak persoalan. Dan apakah pihak pemkab telah benar-benar memastikan keberlangsungan usaha dari para pkl yang telah tergusur dapat minimal mengais kan rizkinya di tempat baru nya (rest area gn mas) ? karena dari info yang ada, lapak usaha (kios) yang disediakan di rest area Gn mas jauh dari kata layak ukurannya untuk bisa menjajakan semcam usaha kuliner misalnya,” jelas dia.

“Harusnya hal seperti itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk pemkab, untuk tidak serta-merta menjalankan kebijakanya, kalau masih ada persoalan yang dianggap pedagang akan menjadi persoalan untuk mereka menjalankan usahanya. Walaupun benar seorang Oj Bupati telah memberikan jaminan untuk enam bulan kedepan, tapi apakah soal ukuran tempat mereka menjalankan usaha (lapak/kios) telah sesuai dengan peruntukan usaha yang didominasi dengan pedagang kuliner,” sambungnya.

Prihal didominasi oleh para pedagang yang notabene merupakan penduduk asli dan telah menjalankan kegiatan berdagang diatas puluhan tahun, menurut Sholahuddin, langkah tergesa-gesa yang dilakukan oleh pemkab bukan justeru atasnama kepentingan masyarakat Kabupaten Bogor.

“Karena telah mendengar secara langsung adanya pengakuan dari salah satu pedagang yang menginformasikan kurang layaknya lapak usaha yang disediakan di Gn Mas, jadi menurut hemat sy pembongkaran PKL tersebut justeru lebih banyak Mudoratnya dari pada keuntungannya sama Pemda,” tegas dia dengan mengulangi ungkapannya tersebut, namun enggan menjabarkan secara jelas maksud akan pernyataannya tersebut.

Ketua Sholah, begitu sapaan akrab dari pria yang juga merupakan Advokat Senior itu cenderung melihat sisi penataan dan pengkonsepan tanpa ujug-ujug membongkar paksa, sesuai dengan kultur dan riwayat pedagang di sana (kawasan wisata puncak) menjadi langkah positif.

“Bila memang tidak ingin disebut lebih banyak mudoratnya, sudah seharusnya pemkab bisa lebih memahami arah kebijakan yang lebih bijak selain membongkar dan menghancurkan lapak dagangan dari para pkl yang sekali lagi ya saya katakan, didominasi dan mayoritas merupakan penduduk lokal sana yang telah cukup lama menjajakan daganganya. Dirapihkan dengan pendekatan persuasif, dan cenderung lebih mengedepankan solusi terbaik, dan bukan memaksakan,” tandasnya.

“Kami pun dari para ketua Partai Non Parlemen di wilayah Kabupaten Bogor telah melakukan diskusi singkat pada hari selasa menanggapi kegiatan penertiban oleh pemkab terhadap para pkl dan bangli di kawasan wisata puncak. Insyallah dalam minggu ini kami usahakan akan bersama-sama turun langsung menemui pedagang lokal yang terkena pembongkaran, dan hendak mengecek keluhan yang telah disampaikan prihal kurang layaknya ukuran lapak kios usaha yang ada di rest area Gn mas,” tutupnya. (RDI)

Info Penulis

Redaksi

administrator

See author's posts