Terobos Peraturan dan Imbauan, TPAS Ilegal Di Kp Ketapang Ciseeng Diduga Kebal Hukum

TM Kab Bogor – Terkesan mengesampingkan surat pernyataan, imbauan dan peraturan, kegiatan usaha menjadikan lahan milik pribadi sebagai tempat pembuangan akhir sampah (TPAS) ilegal di Kp Ketapang, Kecamatan Ciseeng tampak masih beroperasi.

Walau telah mendapat teguran keras dari Tim Penegakan Hukum (Gakkum) DLH Kabupaten Bogor, dengan berbuntut adanya surat pernyataan (bermaterai) yang disepakati oleh pemilik lahan, A/N H. Umar di Bulan Mei Tahun 2022, tidak serta merta menghentikan jalannya kegiatan usaha tersebut.

Ditelusuri kembali keberlangsungan usaha tersebut oleh media ini, tampak masih didapati lalu-lalang truck maupun mobil bak pengangkut sampah yang masuk ke lokasi TPAS ilegal tersebut. Pihak pembuka gerbang pintu masuk pun saat dikonfirmasi tidak menampik masuknya truk pengangkut sampah memang untuk membuang sampah dilokasi hanya berjarak sekitar 100-200M dari aliran sungai besar cisadane.

“Iya kang sampah memang dibuang didalam, untuk ratakan tanah. Karna mau dibuat pabrik, dan silahkan saja masuk untuk cek langsung,” ujar penjaga gerbang masuk lokasi TPAS ilegal, Selasa (2/7/24).

Dari pantauan langsung dilokasi, bila dapat digambarkan, apa yang disampaikan oleh petugas pembuka gerbang memang benar adanya. Dimana sampah dipadatkan untuk ditindih oleh urugan tanah, dan tidak pula tampak ceceran sampah seperti pada penelusuran media ini pada Januari 2024 lalu.

Menjadi pertanyaan media ini, maksud dan tujuan menguburkan sampah dengan urugan tanah yang dijalankan dilokasi TPAS apakah benar untuk meratakan tanah, yang mana ketinggian dengan tanah dari (atas) jalan raya berkisar kurang lebih diatas 50M dengan luas hamparan sekitar 3-5 Hektare. Karena dari kecenderungan menggunakan sampah yang ada nilai rupiah dari pembuangan per truk , patut diindikasikan, metode yang dijalankan bisa sekedar hanya alasan (modus).

Ketika hendak mendapat penjelasan langsung dari pemilik lahan, sayangnya yang bersangkutan sedang tidak ada dirumah yang letaknya tidak jauh dari TPAS tersebut.

Sebagai tambahan informasi, dari hasil konfirmasi yang pernah dilakukan oleh media ini, pemilik lahan yang diketahui bernama H. Umar tidak menampik akan penerimaan kiriman sampah ke lahan milik pribadinya. Bahkan, dalam pernyataannya, H. Umar menegaskan memang tidak memiliki ijin usaha dari dinas terkait prihal untuk kegiatan usaha penampungan sampah miliknya.

“Saya harus ijin lingkungan apa? Toh tempat ini memang akan segera diperuntukkan untuk lokasi wisata. Dan itu masih menunggu terjuallnya lahan ini, ini dalam proses dijual,” ujarnya saat dikonfirmasi, Selasa (23/1) seperti yang pernah dimuat oleh media ini dengan judul Luar Biasa.. Surat Pernyataan Diabaikan, Usaha TPAS Ilegal Di Ciseeng Masih Tetap Beroperasi, tayang pada 26 januari 2024.

Ketika ditanyakan kapan kepastian akan dihentikannya usaha TPA (berlandaskan surat pernyataan yang telah dibuat), karena sebelumnya media ini telah mendapatkan adanya lalulang truk pembuang sampah yang membuang sampah ke lokasi lahan yang bersebelahan dengan aliran sungai Cisadane itu.

“Itu kan sudah ada krikil, dan memang sudah dijalankan tahap penutupan sampah dengan gunakan krikil. Kalau pastinya kapan ditutup, iya tunggu lahan ini terjual,” cetusnya kala itu, yang hingga ditelusuri kembali oleh media ini, kegiatan usaha masih tetap berjalan, Selasa (2/7/24).

Ketika disinggung terkait tindakan maupun langkah yang akan diambil oleh Gakkum DLH terhadap akan adanya indikasi pengabaian imbauan yang telah disepakati diatas materai tersebut, Dyan menyebut masih akan mempelajari dan melaporkan ke atasan prihal sepemahaman dia masih terdapat kendala soal batas tindakan kepada pelaku usaha non PT. (Perusahaan)

“Iya ini menjadi persoalan serius ya, karena kalau dilihat dari hasil temuan si akang, ternyata usaha TPA milik H Umar kembali berjalan yang padahal dia sendiri sudah menandatangani surat pernyataan resmi diatas materai. Hal ini pastinya akan menjadi konsen kami, dan akan segera kami laporkan keatasan,” ujar Kepala Seksi Pengakkan Hukum DLH Kabupaten Bogor saat dikonfirmasi kala itu.

Hingga berita ini ditayangkan media ini masih coba memintakan tanggapan dari DLH Kabupaten Bogor, dan DLH Provinsi Jawa Barat. (RDI)

Info Penulis

Redaksi

editor

See author's posts