Tegas Namun Tetap Mengedepankan Sikap Kerakyatan, Gubernur KDM Diproyeksi Akan Menjadi Percontohan Pemimpin Harapan
Redaksi 
Gubernur Dedi Mulyadi bersama anaknya Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putri. (Foto/Dok.Ist)
TM Kab Bogor – Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi mendadak menjadi bak superstar dan bahkan superhero bagi hampir seluruh warga masyarakat yang berada di Desa, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat.
Memiliki gaya kepemimpinan yang mengedepankan interaksi langsung dengan masyarakat, Gubernur KDM menunjukkan gaya kepemimpinan (leadership) mengutamakan sisi kemanusiaan dan kerakyatan dalam berbagai kebijakan yang diambil dalam menjalankan roda kepemimpinan sebagai kepala daerah.
Cenderung tanpa memiliki beban kepentingan selain untuk masyarakat Jabar, Gubernur yang diusung dan merupakan Kader dari Gerindra itupun tidak segan untuk tegas dalam memutuskan kebijakan publik, tanpa harus melukai hati dan menyayat unsur kemanusiaannya.
Dalam beberapa kesempatan yang telah dijalaninya sebagai Gubernur Jawa Barat, Kang Dedi Mulyadi pun tetap tegas mengedepankan sisi ketentuan, peraturan yang berkesesuaian dengan Perda, Perdakab, Perdakot, maupun Undang-Undang dalam setiap menentukan sebuah arah kebijakan.
Namun, terlepas dari hal itu, sosok eks anggota komisi IV DPR RI itupun tetap menempatkan dan menghadirkan sisi sosial dan kerakyatannya untuk tetap memikirkan berbagai dampak dari setiap keputusan yang harus diambilnya tersebut.
Hal serius dalam mengelola anggaran daerah provinsi Jawa Barat pun menjadi konsentrasi utamanya tidak lama berselang ia dilantik secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka beberapa waktu lalu.
Dalam satu bulan pertama masa jabatannya, Gubernur Dedi bersama tim transisi yang terdiri dari 11 anggota telah melakukan perhitungan ulang terhadap belanja daerah. Hasilnya, hingga kini telah dilakukan realokasi anggaran sebesar Rp5,5 triliun dan ditargetkan mencapai Rp6 triliun.
Karena begitu besarnya keperduliaan KDM terhadap keberlangsungan pendidikan, ia pun telah menentukan sebuah kebijakan dimana dana hasil efisiensi tersebut akan dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas, terutama pendidikan. Selain pendidikan, sektor infrastruktur juga menjadi perhatian utama. Anggaran perbaikan infrastruktur jalan yang sebelumnya hanya Rp600 miliar kini ditingkatkan menjadi Rp2,4 triliun.
Tak sedikit warga di Kabupaten dan Kota yang ada di Jawa Barat yang telah merasakan ketegasan dari Gubernur Aing (istilah yang kerap diuangkapkan oleh kebanyakan warga Jawa Barat kepada KDM), baik dari relokasi pedagang pasar di Kabupaten Bekasi, relokasi bangunan liar disekitaran sempadan sungai ataupun yang berdiri diatas tanah negara, instruksi pengembalian ijazah yang ditahan oleh pihak sekolah, maupun kebijakan ekstra berani menutup kawasan wisata HIBISC di Puncak Kabupaten Bogor dengan resiko pergantian rugi dari penggusuran tersebut.
Selain yang telah dituliskan oleh penulis diatas, pada Jumat (28/3/25), dikutip dari berbagai sumber, Gubernur KDM telah memperhitungkan dengan matang dan mantap setiap arah kebijakan yang hendak dijalankan yang dimana diantaranya,
1. Di sektor perumahan, program renovasi rumah bagi warga miskin juga mengalami peningkatan signifikan. Anggaran yang sebelumnya hanya Rp20 miliar kini naik menjadi Rp120 miliar, dengan alokasi dana Rp40-50 juta per unit rumah.
2. Dalam bidang kesehatan, Pemprov Jabar akan membangun rumah sakit baru, menambah puskesmas pembantu, serta menyediakan 200 unit ambulans untuk menjangkau daerah terpencil.
Bahkan, terlepas dari tetap mengedepankan sisi kemanusiaan, sosial dan kerakyatannya, Gubernur KDM pun tak ragu untuk mematok dan menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat.
Gubernur Dedi Mulyadi menargetkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Barat dari Rp19 triliun menjadi Rp21 triliun. Dengan peningkatan ini, total belanja daerah akan mencapai Rp33 triliun.
Salah satu kebijakan utama dalam pengelolaan anggaran adalah memastikan dana alokasi bagi hasil untuk kabupaten/kota sebesar Rp6 triliun sepenuhnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan. Dan hal itu telah langsung disampaikan olehnya dalam video yang telah viral dimana pajak dari kendaraan akan dimaksimalkan untuk dikembalikan kepada infrastruktur, yaitu akses jalan.
Dampak positif dari Gaya kepemimpinan Gubernur KDM pun tak hayal menjadi perhatian sebagian besar masyarakat diluar Jawa Barat, dimana melalui berbagai platform media sosial, terdapat narasi-narasi keinginan memiliki sikap pemimpin seperti KDM untuk bisa memimpin di daerahnya.
Dan bahkan, salah satu gubernur tetangga pun tidak segan meniru gaya kepemimpinan KDM dengan mengedepankan sisi kemanusiaan dan kerakyatan tanpa membebani negara untuk menunjukan arti hadirnya seorang rill leader (pemimpin sesungguhnya) bagi masyarakat di daerahnya dengan mengikuti program pengampunan denda pajak kendaraan seperti yang lebih dulu telah dilaksanakan oleh Pemprov Jawa Barat.
Kiranya, dengan munculnya sosok kepemimpinan seperti KDM dapat menjadi percontohan bagi setiap kepala daerah di Provinsi, Kabupaten dan Kota dan bahkan bagi setiap para pimpinan lembaga/instansi di Indonesia. Agar rakyat pun dapat merasakan reward positif (kebahagiaan, kenyamanan, ketenangan dan kemanan) yang dihadirkan melalui gaya kepemimpinan seorang kepala daerah untuk keberlangsungan hidupnya.
Walaupun, faktanya setiap kebijakan dari seorang Gubernur yang kerap memanfaatkan platform sosial media untuk bisa lebih cepat menunjukkan kinerjanya itu pun tidak juga memberikan kepuasan terhadap semua pihak (karena pastia ada pihak yang merasa dirugikan). Namun, dengan berlandaskan keyakinan mengabdi dan memimpin untuk kemaslahatan masyarakatnya, insyallah penulis meyakini gaya kepemimpinan Gubernur KDM akan selalu berpihak terhadap kepentingan rakyat, terutama masyarakat kecil.
Selain pro terhadap rakyat kecil, Gubernur Dedi juga tidak menghilangkan keperduliannya akan keberlangsungan kegiatan usaha mauun investasi di wilayah Jawa Barat. Ketika dilansir dari situs resmi bapenda jabar, KDM menegaskan bahwa pihaknya akan menangani berbagai kendala investasi, termasuk masalah yang disebabkan oleh oknum tertentu. Untuk itu, Pemprov Jabar meluncurkan program “Operasi Jabar Manunggal” yang bertujuan untuk memberikan pendampingan bagi perusahaan dalam proses investasi, mulai dari pembebasan lahan, pembangunan, hingga rekrutmen tenaga kerja.
Dan melalui artikel inipun penulis yang notabene merupakan seorang aktivis pena (insan pers yang juga sebagai pimpinan redaksi/Umum di TM Group) yang juga kerap bersentuhan langsung dengan masyarakat dalam menjalankan fungsi sosial controlnya berharap semua pihak, termasuk presiden Prabowo Subianto dapat senantiasa mendukung gaya-gaya kepemimpinan yang telah ditunjukkan oleh Gubernur Jawa Barat, Kang Dedy Mulyadi.
Bahkan, penulis berharap Presiden RI Prabowo Subianto dapat memberikan apresiasi kepada KDM, dan serta bisa menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah di 38 Provinsi dan 514 Kabupaten/Kota dengan maksud agar kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang memiliki semangat mengutamkan kepentingan rakyat pun bisa di realisasikan oleh setiap para kepala daerah. (RDI)
Info Penulis
